- Wagub Rano Karno menanggapi penyalahgunaan trotoar untuk parkir liar dan PKL di Jakarta pada Rabu (11/2/2026).
- Pemprov DKI Jakarta menata pedestrian bukan melarang, namun mengatur agar distribusi jalur pejalan kaki tidak terhambat.
- Satpol PP berkoordinasi dengan wali kota karena penertiban ini isu sensitif yang bersinggungan dengan ekonomi warga.
Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno memberikan respons terkait maraknya penyalahgunaan area pedestrian di ibu kota saat ditemui di Halte Bundaran HI Astra, Jakarta Pusat, pada Rabu (11/2/2026).
Pemprov DKI Jakarta kini tengah menyoroti fenomena trotoar yang beralih fungsi menjadi lahan parkir liar hingga tempat berjualan pedagang kaki lima demi menata estetika kota.
"Itulah uniknya Jakarta ya teman-teman. Dari satu sudut, memang Pak Gub sendiri mengharapkan tidak boleh berjualan di pedestrian. Tapi Jakarta uniknya seperti itu," ujar Rano Karno kepada awak media.
Rano menekankan bahwa penataan ini bukan bertujuan untuk mematikan ekonomi warga, melainkan untuk memastikan distribusi jalur pejalan kaki tidak terhambat.
"Kami atur, bukan kami larang," tutur figur yang akrab disapa Bang Doel itu.
Ia kemudian mencontohkan area pedestrian kawasan Glodok, Jakarta Barat yang memiliki karakteristik sangat spesifik karena sering disalahgunakan jadi lahan parkir liar.
Politisi PDIP ini berpendapat bahwa kesemrawutan di trotoar dapat menurunkan nilai jual kawasan wisata, serta menghambat perdagangan di daerah tersebut.
Oleh karena itu, penataan jalur pedestrian dipandang sebagai langkah krusial untuk melancarkan aktivitas ekonomi dan mobilitas warga secara beriringan.
"Saya sangat yakin masyarakat Jakarta akan siap bekerja sama untuk hal itu," sambung Rano.
Baca Juga: Rano Karno Ungkap Alasan Jalan Berlubang di Jakarta Belum Tertangani Maksimal
Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) DKI Jakarta Satriadi Gunawan mengungkapkan bahwa pihaknya tengah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengeksekusi arahan tersebut.
Satriadi tidak menampik bahwa penertiban di kawasan trotoar merupakan isu yang sensitif karena bersinggungan langsung dengan hajat hidup orang banyak.
"Ya ini kan menyangkut masalah ekonomi masyarakat ya, makanya nanti saya coba koordinasi dengan para wali kota. Sebenernya kalau arahan pak Gub kan semuanya nggak boleh. Ya pada prinsipnya, jangan sampai hak pengguna jalan terganggu. Atau mungkin bisa diatur waktunya, misal (dagang) pas malam hari, dan itu hanya di tempat tertentu," jelas Satriadi saat dihubungi Suara.com belum lama ini.
Hingga saat ini, personel Satpol PP terus menggencarkan kegiatan rutin untuk memastikan fungsi trotoar tetap terjaga bagi para pejalan kaki.
Ia pun berharap seluruh pemangku kepentingan mulai dari tingkat kelurahan hingga RT dan RW dapat bersinergi dalam menjaga ketertiban umum di wilayah masing-masing.
"Kan Satpol PP tidak bisa bekerja sendiri," pungkas Satriadi.
Berita Terkait
-
Rano Karno Ungkap Alasan Jalan Berlubang di Jakarta Belum Tertangani Maksimal
-
Pasar Cipulir Langganan Tenggelam, Rano Karno Janji Benahi Turap Jebol Sebelum Lebaran
-
Duduk Perkara Ketegangan Dishub DKI dan Sekelompok Pria di Tanah Abang Terkait Parkir Trotoar
-
Potret Harmonis Dwitunggal Jakarta: Saat Pramono Beri Pesan Menyentuh di Hari Bahagia Rano Karno
-
Nekat Bongkar Trotoar Tanpa Izin, Pengelola Hotel di Pondok Indah Kena Sanksi
Terpopuler
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 4 Pilihan Smart TV 32 Inci Rp1 Jutaan, Kualitas HD dan Hemat Daya
Pilihan
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
-
Selamat Jalan 'Babeh' Romi Jahat: Ikon Rock N Roll Kotor Indonesia Tutup Usia
-
Sidang Adat Pandji Pragiwaksono di Toraja Dijaga Ketat
-
Ziarah Telepon Selular: HP Sultan Motorola Aura Sampai Nokia Bunglon
Terkini
-
Panglima TNI Rombak Besar-besaran: 12 Jenderal AD Dimutasi, Salah Satunya Jampidmil
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Dapat Salinan Ijazah Jokowi Tanpa Sensor, Bonatua Jadi Ahli Meringankan Roy Suryo Cs Hari Ini
-
Membersihkan 'Telur-telur Busuk', Hashim Tegaskan Akan Ada Pejabat yang Dicopot Prabowo
-
ICW Bongkar Pengaruh Pemerintah Prabowo-Gibran ke Merosotnya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia
-
Prabowo Bakal Copot Lagi Pejabat 'Telur Busuk', Hashim Djojohadikusumo: Semua Opsi di Atas Meja
-
KPU Serahkan Salinan Ijazah UGM Jokowi Tanpa Sensor, Roy Suryo Klaim Temukan Kejanggalan Baru
-
Fenomena Bulan Baru Bisa Picu Banjir Rob, 12 Wilayah Jakut Masuk Status Waspada hingga 16 Februari
-
Gus Ipul Jelaskan Penonaktifan BPJS PBI: Tidak Sepihak, Data dari Kepala Daerah
-
Merasa Dikriminalisasi, Roy Suryo dkk Ajukan Uji KUHP dan UU ITE ke Mahkamah Konstitusi