Wagub DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat saat melakukan inspeksi di hari pertama kerja, Senin (11/7/2016). [Suara.com/Dwi Bowo Raharjo]
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dihari pertama masuk kerja pasca-libur lebaran 2016 melakukan inspeksi mendadak (sidak). Sidak dilakukan di sejumlah bagian di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Sidak dilakukan untuk mengetahui tingkat kehadiran PNS Pemprov DKI Jakarta. Dalam sidak tersebut, Djarot menemukan ada surat sakit oknum PNS DKI yang mencurigakan. Hal ini ditemui ketika ia menyambangi bagian Kesekretariatan DPRD DKI Jakarta.
"Ini surat sakit? Yang ini, saya nggak percaya. Masa buat surat sakitnya sebelum tanggal hari ini," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (11/7/2016).
Djarot heran, dalam surat sakit, izin tertulis dari tanggal 11-12 Juli 2016. Namun pembuatan surat dilakukan pada tanggal 9 Juli 2016.
Djarot langsung meminta kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta Agus Suradika untuk memeriksa oknum PNS tersebut.
"Masa bikinnya tanggal 9 Juli. Saya nggak percaya surat yang ini Pak (Agus)," kata Djarot.
Sementara itu Sekretaris DPRD DKI Jakarta Muhammad Yuliadi menerangkan ada 153 pegawai yang bekerja mengurusi anggota dewan. Satu orang diantaranya izin cuti dan dua mengajukan surat sakit.
Mantan Wali Kota Blitar ini juga menyoal jumlah PNS gemuk di sekretaris dewan.
"Saya minta ini dievaluasi dan dilakukan perampingan. Supaya semuanya lebih efektif. Masa 153 PNS, dewannya saja cuma 106," katanya.
Diketahui, total keseluruhan PNS DKI yang terlambat masuk ngantor hari ini sebanyak 1.733 orang, PNS yang datang tepat waktu ada 32.108, sedangkan pegawai yang tidak masuk sebanyak 6.072.
Namun Djarot menerangkan bukan berarti PNS DKI yang bolos kerja mencapa 6.072 orang. Sebab ada sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mesin absensinya mengalami masalah jaringan atau offline sebanyak 1.217.
"Tapi belum tentu mereka nggak bisa masuk. Mereka bisa saja masuk tapi karena ini sistem offline sehingga yang tidak hadir tercatat 6.072 pegawai, bisa saja kurang," kata Djarot.
"Kita lagi cek. Termasuk sekolahan. Kalau offline di sekolahan agak dimaklumi karena sekolah lagi libur. Tapi kalau offline itu ditempat pelayanan kayak kantor kelurahan, puskesmas kecamatan ini prlu didalami kenapa offline," Djarot menambahkan.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
-
Dampingi Presiden, Bahlil Ungkap BBM hingga Listrik di Sumbar Tertangani Pasca-Bencana
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
Terkini
-
OTT Bupati Bekasi, PDIP Sebut Tanggung Jawab Pribadi: Partai Tak Pernah Ajarkan Kadernya Korupsi
-
Jawab Desakan Status Bencana Nasional, Seskab Teddy: Pemerintah All Out Tangani Bencana Sumatra
-
Pramono Anung: UMP Jakarta 2026 Sedang Dibahas di Luar Balai Kota
-
Bantah Tudingan Pemerintah Lambat, Seskab Teddy: Kami Sudah Bergerak di Detik Pertama Tanpa Kamera
-
Jelang Mudik Nataru, Pelabuhan Bakauheni Mulai Dipadati Pemudik
-
Bupati Bekasi Diciduk KPK, Pesta Suap Proyek Terbongkar di Pengujung Tahun?
-
KPK Ungkap Ada Pihak yang Berupaya Melarikan Diri pada OTT di Kalsel
-
Mengapa Cara Prabowo Tangani Bencana Begitu Beda dengan Zaman SBY? Ini Perbandingannya
-
Anak SD Diduga Bunuh Ibu di Medan: Kejanggalan Kasus dan Mengapa Polisi Sangat Berhati-hati
-
OTT KPK di Bekasi: Bupati Ade Kuswara Diduga Terima Suap Proyek