Wagub DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat saat melakukan inspeksi di hari pertama kerja, Senin (11/7/2016). [Suara.com/Dwi Bowo Raharjo]
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dihari pertama masuk kerja pasca-libur lebaran 2016 melakukan inspeksi mendadak (sidak). Sidak dilakukan di sejumlah bagian di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Sidak dilakukan untuk mengetahui tingkat kehadiran PNS Pemprov DKI Jakarta. Dalam sidak tersebut, Djarot menemukan ada surat sakit oknum PNS DKI yang mencurigakan. Hal ini ditemui ketika ia menyambangi bagian Kesekretariatan DPRD DKI Jakarta.
"Ini surat sakit? Yang ini, saya nggak percaya. Masa buat surat sakitnya sebelum tanggal hari ini," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (11/7/2016).
Djarot heran, dalam surat sakit, izin tertulis dari tanggal 11-12 Juli 2016. Namun pembuatan surat dilakukan pada tanggal 9 Juli 2016.
Djarot langsung meminta kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta Agus Suradika untuk memeriksa oknum PNS tersebut.
"Masa bikinnya tanggal 9 Juli. Saya nggak percaya surat yang ini Pak (Agus)," kata Djarot.
Sementara itu Sekretaris DPRD DKI Jakarta Muhammad Yuliadi menerangkan ada 153 pegawai yang bekerja mengurusi anggota dewan. Satu orang diantaranya izin cuti dan dua mengajukan surat sakit.
Mantan Wali Kota Blitar ini juga menyoal jumlah PNS gemuk di sekretaris dewan.
"Saya minta ini dievaluasi dan dilakukan perampingan. Supaya semuanya lebih efektif. Masa 153 PNS, dewannya saja cuma 106," katanya.
Diketahui, total keseluruhan PNS DKI yang terlambat masuk ngantor hari ini sebanyak 1.733 orang, PNS yang datang tepat waktu ada 32.108, sedangkan pegawai yang tidak masuk sebanyak 6.072.
Namun Djarot menerangkan bukan berarti PNS DKI yang bolos kerja mencapa 6.072 orang. Sebab ada sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mesin absensinya mengalami masalah jaringan atau offline sebanyak 1.217.
"Tapi belum tentu mereka nggak bisa masuk. Mereka bisa saja masuk tapi karena ini sistem offline sehingga yang tidak hadir tercatat 6.072 pegawai, bisa saja kurang," kata Djarot.
"Kita lagi cek. Termasuk sekolahan. Kalau offline di sekolahan agak dimaklumi karena sekolah lagi libur. Tapi kalau offline itu ditempat pelayanan kayak kantor kelurahan, puskesmas kecamatan ini prlu didalami kenapa offline," Djarot menambahkan.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
IHSG 'Kebakaran' di Awal Februari, Menkeu Purbaya: Ada Faktor Ketidakpastian!
-
Pupuk Indonesia Pugar Pabrik Tua, Mentan Amran Bilang Begini
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
Terkini
-
Prabowo Sentil Bali Kotor, Gubernur Wayan Koster: Sampah Kiriman dari Luar Daerah
-
Politik Luar Negeri Versi Prabowo: Tak Ikut Blok Mana Pun, Harus Siap Hadapi Dunia Sendiri
-
Kasus Dugaan Penghinaan Suku Toraja Naik Penyidikan, Status Hukum Pandji Tunggu Gelar Perkara
-
Semeru Erupsi Dini Hari, Kolom Abu Capai 700 Meter di Atas Puncak
-
Keluarga Habib Bahar Balik Lapor, Istri Anggota Banser Korban Penganiayaan Dituding Sebar Hoaks
-
Prabowo Minta Kepala Daerah Tertibkan Spanduk Semrawut: Mengganggu Keindahan!
-
Prakiraan BMKG: Awan Tebal dan Guyuran Hujan di Langit Jakarta Hari Ini
-
Apresiasi KLH, Shanty PDIP Ingatkan Pentingnya Investigasi Objektif dan Pemulihan Trauma Warga
-
Dari MBG Sampai ASRI, Presiden Prabowo Menggugah 4 Ribu Lebih Peserta Rakornas Kemendagri 2026
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana