Wagub DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat saat melakukan inspeksi di hari pertama kerja, Senin (11/7/2016). [Suara.com/Dwi Bowo Raharjo]
Baca 10 detik
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dihari pertama masuk kerja pasca-libur lebaran 2016 melakukan inspeksi mendadak (sidak). Sidak dilakukan di sejumlah bagian di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Sidak dilakukan untuk mengetahui tingkat kehadiran PNS Pemprov DKI Jakarta. Dalam sidak tersebut, Djarot menemukan ada surat sakit oknum PNS DKI yang mencurigakan. Hal ini ditemui ketika ia menyambangi bagian Kesekretariatan DPRD DKI Jakarta.
"Ini surat sakit? Yang ini, saya nggak percaya. Masa buat surat sakitnya sebelum tanggal hari ini," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (11/7/2016).
Djarot heran, dalam surat sakit, izin tertulis dari tanggal 11-12 Juli 2016. Namun pembuatan surat dilakukan pada tanggal 9 Juli 2016.
Djarot langsung meminta kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta Agus Suradika untuk memeriksa oknum PNS tersebut.
"Masa bikinnya tanggal 9 Juli. Saya nggak percaya surat yang ini Pak (Agus)," kata Djarot.
Sementara itu Sekretaris DPRD DKI Jakarta Muhammad Yuliadi menerangkan ada 153 pegawai yang bekerja mengurusi anggota dewan. Satu orang diantaranya izin cuti dan dua mengajukan surat sakit.
Mantan Wali Kota Blitar ini juga menyoal jumlah PNS gemuk di sekretaris dewan.
"Saya minta ini dievaluasi dan dilakukan perampingan. Supaya semuanya lebih efektif. Masa 153 PNS, dewannya saja cuma 106," katanya.
Diketahui, total keseluruhan PNS DKI yang terlambat masuk ngantor hari ini sebanyak 1.733 orang, PNS yang datang tepat waktu ada 32.108, sedangkan pegawai yang tidak masuk sebanyak 6.072.
Namun Djarot menerangkan bukan berarti PNS DKI yang bolos kerja mencapa 6.072 orang. Sebab ada sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mesin absensinya mengalami masalah jaringan atau offline sebanyak 1.217.
"Tapi belum tentu mereka nggak bisa masuk. Mereka bisa saja masuk tapi karena ini sistem offline sehingga yang tidak hadir tercatat 6.072 pegawai, bisa saja kurang," kata Djarot.
"Kita lagi cek. Termasuk sekolahan. Kalau offline di sekolahan agak dimaklumi karena sekolah lagi libur. Tapi kalau offline itu ditempat pelayanan kayak kantor kelurahan, puskesmas kecamatan ini prlu didalami kenapa offline," Djarot menambahkan.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Gerakan 'Setop Tot tot Wuk wuk' Sampai ke Istana, Mensesneg: Semau-maunya Itu
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!
-
Menkeu Purbaya Bahas Status Menteri: Gengsi Gede Tapi Gaji Kecil
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat