Suara.com - Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian menilai Komisaris Jenderal Suhardi Alius merupakan perwira tinggi Polri yang memiliki prestasi dan skill di bidang terorisme. Dia mengatakan itulah salah satu alasan Polri mendukungnya menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
"Memang yang mengusulkan salah satunya dari Polri, pertimbangan pertamanya beliau secara intelektual cerdas, beliau ini selalu ranking di setiap pendidikan mulai dari Akpol termasuk Korspri (Koordinator Staf Pribadi) kemudian di PTIK Sespati (Sekolah Perwira Tinggi), di Lemhanas juga sama saya topik kami adalah menganai terorisme tahun 2011, dan dari 80 peserta beliau nomor dua. Artinya beliau memenuhi tentang terorisme, sebenarnya beliau juga pernah waktu Korspri Polri juga selalu memfasilitasi kegiatan-kegiatan penanganan terorisme," kata Tito kepada wartawan di komplek Istana, hari ini, usai menghadiri acara pelantikan Suhardi menjadi Kepala BNPT.
Tito membeberkan sejumlah pencapaian Suhardi ketika menjabat sebagai Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri. Kendati, sudah berpengalaman menangani berbagai kasus terorisme, menurut Tito, Suhardi tetap diingatkan pentingnya mengikuti perkembangan terorisme terkini.
"Beliau juga memiliki jaringan yang cukup bagus, jaringan di ormas-ormas Islam, jaringan-jaringan di TNI, beliau sangat bagus. Di dalam Polri juga cukup baik dan kemudian jaringan eksternal termasuk luar negeri beliau cukup bagus. Saya kira itu jadi modal beliau," ujar dia.
Tito berharap Suhardi cepat beradaptasi dengan kasus-kasus terkini, baik tingkat nasional maupun global.
Tito meminta Suhardi segera berkoordinasi dengan internal BNPT dan mitra.
"Kemudian membangun hubungan dengan semua stakeholder, termasuk Polri, TNI dan lembaga lainnya. Sehingga program-program deradikalisasi, kontra radikalisasi, kontra ideologi, kemudian program sinergitas inteligen dalam rangka penanganan terorisme dapat segera jalan. Termasuk kerjasama regional dengan counterpart-counterpart dengan negara ASEAN, kerja sama internasional dengan sejumlah negara-negara penting yang terkait dengan penanganan isu-isu karena jaringan di sana terkoordinasi dengan ISIS. Ini segera dilakukan," tutur dia.
Berita Terkait
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Minta Daerah Juga Tingkatkan Kualitas SDM, Mendagri Tito: Jangan Hanya Andalkan Kekayaan Alam
-
Djamari Chaniago Merapat ke Istana, Mendagri Tito Bocorkan Pelantikan Menko Polkam Baru
-
Mendagri Bagikan 2.000 Paket Sembako Kepada Warga Tanah Tinggi Dalam Peringatan HUT ke-15 BNPP
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO