Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku siap berdebat dengan sejumlah pihak yang menyatakan permainan berbasis Global Positioning System, Pokemon Go bisa mengancam keamanan dan kerahasiaan Negara maupun instalasi pemerintahan.
"Kalau kayak gitu kita bisa berdebat. Soal intelijen," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (22/7/2016).
Menurut Ahok mata-mata sudah ada dari zamannya Presiden Soeharto. Ahok menceritakan dirinya saat kuliah pernah mendapatkan pembelajaran kuliah remote sensing atau pencitraan bumi dari luar angkasa. Dosenya saat itu dikatakan Ahok menerangkan cara intelejen Amerika bekerja.
"Dosen saya dari mobil oil dulu, dari Amerika dia kasih kita lihat, kalau pesawat satelit Amerika lagi terbang pas lewatin Jakarta dan ngambil foto. Dia cerita ke kami itu," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (22/7/2016).
Menurutnya, satelit Amerika yang melintasi wilayah Jakarta ketika itu dapat mengabadikan Presiden Soeharto apabila sedang duduk-duduk di halaman istana.
"Kalau Pak Harto pas keluar (ruangan), di istana, duduk pake cerutu dikasih liat fotonya, jangankan Pak Harto-nya, merek cerutunya pun kelihatan," katanya.
"Kalau orang mau mata-matain depan ini (Balai Kota) perlu nggak sih dikirim orang main pokemon?," kata Ahok menambahkan.
Ahok menjelaskan, untuk menjaga keamanan di setiap gedung pemerintahan di DKI, khususnya di Balai Kota sudah terpasang kamera pengintai alias CCTV.
"Ini semua pakai wifi, orang kalau tahu ip address kita, bisa nggak kamu langsung intai semua ruangan ini? bisa. Kalau di rumah kamu ada CCTV semua pas saya tahu internet ip addressnya langsung saya bisa intip ada semua," katanya.
Mantan Bupati Belitung Timur ini menerangkan dunia inteljen sekarang semakin canggih, namun semakin mudah juga dibajak oleh orang.
"Bisa nggak orang ngintai? Misalnya kayak Monas. Bisa nggak orang intai Monas? Nggak usah cari CCTV, orang semua CCTV bisa kamu lihat di Smart City. Semua udah tahu monas. Jadi kalau soal kemanan (main pokemon) ya itu bisa bedebat, kalau soal intelejen," kata Ahok.
Diketahui, maraknya permainan Pokemon Go yang menggunakan Global Positioning System akhir-akhir ini menjadi perhatian Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi.
Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddi Chrisnandi bahkan telah mengeluarkan surat edaran yang melarang Aparatur Negeri Sipil bermain game virtual berbasis GPS di lingkungan instansi pemerintah. Adapun tujuan dikeluarkan surat edaran larangan bermain Pokemon Go tersebut sebagai langkah antisipatif demi menjaga keamanan dan kerahasiaan instalasi pemerintahan.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Kencang bak Ninja, Harga Rasa Vario: Segini Harga dan Konsumsi BBM Yamaha MT-25 Bekas
Pilihan
-
Dasco Tegaskan Satgas DPR RI Akan Berkantor di Aceh untuk Percepat Pemulihan Pascabencana
-
6 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED Terbaik untuk Pengalaman Menonton yang Seru
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
Terkini
-
Malioboro Bakal Disterilkan, Polisi Siapkan Rekayasa Lalin di Tugu Jogja saat Malam Pergantian Tahun
-
Menhub Pastikan Bandara dan Pelabuhan Aceh Aman, Tapi Jalur Kereta Api Rusak Parah Disapu Air
-
Menteri PU Percepat Pemulihan Aceh: Kerja 24 Jam, Program Padat Karya, hingga Pembangunan Bendungan
-
Meriah! Suara.com Bareng Accor Sambut Tahun Baru 2026 dengan Kompetisi Dekorasi Kue
-
Gaji Sopir MBG Lebih Tinggi dari Guru Honorer, JPPI: Lebih Rasional Jadi Sopir!
-
Jembatan Bailey Lawe Mengkudu Fungsional, Akses Gayo Lues-Aceh Tenggara Kembali Lancar
-
Dilema PDIP dan Demokrat: Antara Tolak Pilkada Lewat DPRD atau Tergilas Blok Besar
-
689 Polisi Dipecat Sepanjang 2025, Irwasum: Sanksi Adalah 'Gigi' Pengawasan
-
Eros Djarot Ungkap Kisah Geng Banteng, Kedekatan dengan Megawati hingga Taufiq Kiemas
-
Kedaulatan dan Lingkungan Terancam, Tambang Emas di Sangihe Terus Beroperasi