Biar Menteri Tak Galau, Jokowi Harus Pastikan Soal Reshuffle

Suara.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Hanura Syarifudin Sudding mendesak Presiden Joko Widodo memberi kepastian menyangkut wacana perombakan Kabinet Kerja. Menurut dia, lebih cepat lebih baik untuk menghindari potensi kegaduhan politik.

"Saya berharap supaya tidak jadi wacana terus dan tidak jadi kegaduhan dan harus kasih kepastian, kalau mau reshuffle ya reshuffle, kalau tidak ya tidak," kata Suding di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/7/2016).

Sudding mengatakan kepastian tersebut penting agar para menteri, terutama yang selama ini disebut-sebut media, tidak galau.

"Supaya para pembantunya tidak ditakuti dengan kegalauan. Dia mau bekerja, ada kecemasan dan kegalauan," kata Sudding.

"Jokowi harus mengambil sikap kalau mau reshuffle. Maka segera dilakukan kalau tidak, sampaikan ke publik supaya tidak menimbulkan polemik di publik dan saya kira harus dilakukan," Sudding menambahkan.

Di tengah wacana reshuffle, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengakui adanya surat instruksi dari Presiden Jokowi kepada para menteri Kabinet Kerja agar jangan meninggalkan Ibu Kota Jakarta selama sepekan ini.

"Iya benar‎," kata Pratikno kepada wartawan di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta.

Apakah ini terkait wacana reshuffle kabinet, Pratikno tidak dapat memastikannya.

Pratikno mengatakan instruksi Kepala Negara terkait dengan rencana sidang paripurna kabinet yang akan digelar minggu-minggu ini.

"Jadi memang ada rencana pada minggu ini kami akan ada sidang kabinet paripurna. Dan seperti biasa Presiden mengharapkan semua menteri untuk hadir," ujar dia.

Pratikno belum dapat menjelaskan secara terperinci apa saja yang akan dibahas dalam sidang paripurna kabinet nanti. Menurut dia pembahasannya bersifat umum.

"Macam-macamlah. Kalau anda tanya beberapa Menteri, ya memang beberapa menteri dipanggil untuk melanjutkan tradisi yang sudah dimulai oleh Pak Presiden, jangan sampai ada menteri yang terlalu sering ketemu Presiden karena membahas agenda tertentu, seperti paket deregulasi dan lain-lain. Tapi semua menteri diajak bicara, ngobrol dengan Pak Presiden apa target dan apa masalahnya. Itu saja," tutur dia.

Berikut ini adalah tertulis Mensesneg yang disampaikan kepada para menteri:

Bapak Ibu Kabinet Kerja yth, Menindaklanjuti arahan BP Presiden, dimohon Bapak Ibu tidak meninggalkan Jakarta Minggu ini (tgl 25 sd 29 Juli 2016) dikarenakan akan diselenggarakan Sidang Paripurna Kabinet dan diwajibkan untuk hadir semua.

Atas Perhatiannya disampaikan banyak terimakasih.
Pratikno.