Suara.com - Capres Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald Trump, pada Rabu (27/7/2016) meminta Rusia untuk mengungkap puluhan ribu email Hillary Clinton yang hilang, saat dirinya menjabat Menteri Luar Negeri AS. Alhasil, pernyataan Trump memicu keriuhan. Bahkan Partai Demokrat menuduhnya memberi angin kepada pihak asing untuk memata-matai warga Amerika.
"Rusia, apabila Anda mendengarkan, saya harap Anda bisa menemukan 30.000 email (Hillary Clinton) yang hilang," kata Trump kepada wartawan di salah satu resor golfnya.
Tak puas hanya berkoar di depan awak media, Trump juga membuat cuitan di Twitter.
"Jika Rusia atau negara atau orang lain memiliki 33.000 email Hillary Clinton yang dihapus, mungkin mereka harus membagikannya kepada FBI!" kicau Trump.
Untuk diketahui, Hillary Clinton, pada tahun 2015 memang pernah tersangkut kasus memalukan soal email. Hillary, kala menjabat sebagai menlu AS, alih-alih menggunakan server pemerintah, ia malah menggunakan server email pribadi keluarganya. Padahal, tak sedikit email yang dikirimkan berisi informasi rahasia.
Ketika ditanya apakah dirinya tak menyadari bahwa perkataannya justru memberi angin kepada Rusia untuk memata-matai partai politik AS, Trump menjawab dengan enteng: "Jika Rusia atau Cina atau negara-negara lain punya email-email tersebut, jujur saja, saya ingin melihatnya".
Kontroversi ini terjadi menyusul pengungkapan Wikileaks terhadap sekitar 20.000 email dari Komite Nasional Demokratik (DNC) Partai Demokrat. Email-email itu mengungkap sebuah rencana untuk melemahkan kampanye rival Hillary Clinton, Bernie Sanders.
Sejumlah media AS memberitakan, para pakar intelijen meyakini bahwa pemerintah Rusia berada di belakang peretasan email DNC. Juru bicara Clinton mengatakan, Trump, terlibat dalam pembocoran email-email tersebut. Namun, Trump membantah keras.
Penyataan Trump pun menjadi bola panas di kalangan netizen. Tak sedikit yang menuding Trump melakukan pengkhianatan terhadap negara. Analis politik CNN, Christine Quinn, seperti dikutip Independent mengatakan, "Sejujurnya, ini hampir bisa disebut pengkhianatan".
Mantan Direktur CIA Leon Panetta, kepada CNN, juga mengatakan bahwa komentar Trump menimbulkan pertanyaan soal kesetiaannya terhadap AS.
"Anda memiliki seorang capres yang meminta Rusia untuk ikut campur dalam dunia politik AS. Saya hanya berpikir ini benar-benar di luar perkiraan. Saya kita pernyataan itu hanya menunjukkan bahwa ia tidak layak menjadi presiden AS," kata Panetta.
Rusia membantah berada di balik peretasan email tersebut.
"Moskow berupaya untuk menghindari kata-kata yang bisa diinterpretasikan sebagai bentuk ikut campur dalam proses pemilihan baik langsung maupun tidak langsung," kata juru bicara Istana Kremlin, Dmitry Peskov lewat sambungan telepon dengan Reuters. (Independent/Reuters)
Tag
Berita Terkait
-
Buntut Dokumenter Kontroversial, Trump Tuntut BBC Ganti Rugi Miliaran Dolar
-
Film Terbaru Tom Cruise Dikabarkan Batal Produksi, Ini Alasannya
-
Donald Trump Dituding Dalang Kesepakatan Terburuk Piala Dunia 2026, Kota-Kota AS Terancam Bangkrut
-
Isu Kesepakatan AS-Indonesia Batal Imbas Langgar Janji, Kemenko Perekonomian Klarifikasi
-
Donald Trump Mau 'Cawe-cawe' The Fed: Jangan Mematikan Pertumbuhan!
Terpopuler
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
Pilihan
-
Akbar Faizal Soal Sengketa Lahan Tanjung Bunga Makassar: JK Tak Akan Mundur
-
Luar Biasa! Jay Idzes Tembus 50 Laga Serie A, 4.478 Menit Bermain dan Minim Cedera
-
4 Rekomendasi HP OPPO Murah Terbaru untuk Pengguna Budget Terbatas
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
Terkini
-
Detik-detik Kasi Datun Kejari HSU Kabur dan Nyaris Celakai Petugas KPK
-
KPK Ungkap Capaian 2025: 11 OTT, 118 Tersangka, Aset Negara Pulih Rp 1,53 Triliun
-
Soal Pilkada Dipilih DPRD, Said Abdullah Wanti-wanti: Jangan Berdasar Selera Politik Sesaat!
-
Bandingkan Kasus Brigadir J, Roy Suryo Cs Minta Uji Labfor Independen Ijazah Jokowi di UI atau BRIN!
-
Diskusi Buku Dibubarkan, Guru Besar UII Sebut Aparat Anti Sains dan Mengancam Demokrasi
-
Catatan Bencana Alam di Indonesia 2025: Dari Erupsi Gunung Hingga Banjir Sumatra
-
Perbankan Nasional Didesak Hentikan Pembiayaan ke Sektor Perusak Lingkungan di Sumatera
-
Bareskrim Ringkus 17 Pengedar Narkoba Jelang DWP 2025 di Bali, Ada 6 Sindikat!
-
Catatan Akhir Tahun: Industri Rokok Kian Terang-Terangan Melobi Pemerintah
-
Respons Putusan MK, Setyo Budiyanto Tegaskan KPK Masih Perlukan Penyidik dari Polri