Direktur Umum PT. Lion Air Edward Sirait (kiri) dan Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub Hemi Pamuraharjo [suara.com/Nikolaus Tolen]
Sejumlah pilot yang tergabung dalam Serikat Pekerja-Asosiasi Pilot Lion Group (SP-APLG) menyatakan bahwa pihak manajemen maskapai Lion Air mengkriminalisasi mereka. Para pilot ini dilaporkan dugaan pelanggaran pencemaran nama baik karena dianggap telah memprovokasi mogok terbang pada 10 Mei lalu.
"Sebanyak 14 pilot dipolisikan oleh manajemen Lion Air. Padahal pihak manajemen tidak pernah memanggil kami, dan kami tidak tahu masalahnya kok tiba-tiba dipanggil oleh Bareskrim Polri kasus pencemaran nama baik," kata Ketua SP-APLG Capten Eki Adriansjah dalam konfrensi pers di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Minggu (7/8/2016).
Dia mengungkapkan, sebanyak 14 orang pilot yang dipolisikan itu juga telah dipecat oleh pihak manajemen. Pemecatan itu karena para pilot itu memperjuangkan hak-hak mereka, mulai dari gaji yang tak dibayarkan dan hak libur.
"14 pilot sudah di PHK oleh manajemen. Rata-rata pilot yang dipecat dan dilaporkan ke polisi ini adalah pengurus dan pendiri Serikat Pekerja Pilot Lion Group," ujar dia.
Dari 14 pilot yang dipolisikan itu, empat pilot sudah dipanggil Bareskrim Polri. Mereka adalah Capt Hasan Basri, Capt Jimmy Calebos, Capt Yuda Rosapari dan Capt Gatot Miryadi. Menurut Aki, tindakan manajemen Lion Air yang memposisikan para pilot tersebut adalah bentuk kriminalisasi.
"Ini adalah kriminalisasi terhadap kami para pilot. " tutur dia.
Selain itu menurutnya, manajemen Lion Air tidak mengakui dan tidak menginginkan keberadaan serikat pekerja pilot Lion Air. Terkait hal itu manajemen Lion Air telah melakukan pemberangusan serikat pekerja atau Union Busting, padahal dalam UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa perusahaan tidak boleh melakukan Union Busting. Perusahaan yang melakukan Union Busting adalah pelanggaran pidana.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka