Suara.com - PT. Angkasa Pura II meminta maaf atas gangguan yang terjadi saat pengoperasian perdana Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta pada 9 Agustus 2016.
"Kami meminta maaf atas terjadinya gangguan pada saat pengoperasian Terminal 3 pada 9 Agustus lalu, dan kami siap menerima masukan-masukan dari masyarakat," kata Pelaksana Tugas Direktur Utama PT. Angkasa Pura II Djoko Murdjatmodjo dalam konferensi pers di Tangerang, Banten, Kamis (11/8/2016).
Untuk itu, dia saat ini tengah melakukan perbaikan-perbaikan, bukan hanya kelistrikan, tetapi juga seluruh aspek agar pengoperasian berjalan normal.
Djoko menjelaskan tidak mengalirnya aliran listrik di lounge Garuda atau Gate 11 dan 12 disebabkan karena konsleting akibat beban tinggi.
"Sudah kami perbaiki dan pada hari kedua sama sekali tidak terjadi gangguan listrik," katanya.
Dia juga menjelaskan sebelum dioperasikan, kelistrikan di Terminal 3 sudah diuji coba dan tidak ada masalah.
"Sudah diuji coba berkali-kali dan tidak ditemukan masalah," katanya.
Djoko menuturkan suplai listrik yang disediakan oleh PLN di Terminal 3, yaitu 65 megawatt dari empat jaringan serta ditopang oleh genset berdaya 28 megawatt.
Sehingga, kata dia, sudah diatur apabila terjadi pemadaman dari PLN, disesuaikan dengan tingkat toleransi masing-masing area.
"Terdapat area-area yang bisa sampai 20 detik toleransi padamnya, tiga detik seperti area-area prioritas dan ada area yang berkedip pun tidak boleh yang sudah kita back up dengan UPS (suplai daya bebas gangguan), seperti untuk alat navigasi," katanya.
Djoko mengatakan sesuai perintah Kementerian Perhubungan, saat ini audit internal masih berlangsung untuk mengetahui kekurangan-kekurangan yang ada di terminal yang bisa menampung sampai 25 juta penumpang per tahun itu.
Dia menambahkan Terminal 3 masih dalam tahap pengembangan dan yang saat ini dioperasikan baru sekitar 40 persen dari total yang direncanakan.
Menurut Djoko pengoperasian harus dilakukan mengingat Terminal 3 yang ada harus segera direnovasi untuk diintegrasikan dengan Terminal 3 baru sehingga nantinya menjadi satu kesatuan yang utuh.
"Audit kami lakukan setiap setahun dua kali, karena ada kejadian kemarin sudah menjadi SOP kami untuk melakukan audit internal," katanya.
Dalam kesempatan sama, Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Internasional Dewa Made Sastrawan mengimbau kepada AP II untuk terus mengevaluasi agar pengoperasian menjadi lancar dan tidak mengabaikan aspek keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan.
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
-
Obsesi Epstein Bangun 'Pabrik Bayi' dengan Menghamili Banyak Perempuan
-
5 HP Baterai Jumbo untuk Driver Ojol agar Narik Seharian, Harga mulai dari Rp2 Jutaan
-
Bom Molotov Meledak di SMPN 3 Sungai Raya, Polisi Ungkap Terduga Pelaku Siswa Kelas IX
-
KPK Benarkan Lakukan OTT di Jakarta Hari Ini, Siapa Targetnya?
Terkini
-
Benang yang Menjaga Hutan: Kisah Tenun Iban Sadap dari Jantung Kalimantan
-
Menpar Widiyanti Bantah Isu Bali Sepi Wisatawan, Ungkap Data 12,2 Juta Kunjungan di 2025
-
Tragedi Bocah NTT Bunuh Diri karena Tak Mampu Beli Buku, Mensos Janjikan Bantuan Pendidikan untuk Kakaknya
-
Kritik Kebijakan Pariwisata, Anggota Komisi VII DPR Ini Beri Menpar Widyanti Nilai 50 dari 100
-
OTT KPK di Jakarta Jaring Pejabat Bea Cukai
-
Gus Ipul Prihatin Kasus Siswa SD di NTT, Ingatkan Pentingnya Data Perlindungan Sosial
-
Nekat Bongkar Trotoar Tanpa Izin, Pengelola Hotel di Pondok Indah Kena Sanksi
-
Sebelum Lakukan Pemutihan Utang BPJS, Pemerintah Ingin Pastikan Hal Ini
-
Kendalikan Banjir, Pramono Anung dan Andra Soni Sepakat Bangun Waduk Polor
-
Prabowo Undang Eks Menlu dan Wamenlu ke Istana, Bahas Geopolitik dan BoP