Djarot Klaim Pemprov Sudah Bikin Peta Rawan Banjir

Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan peta daerah rawan banjir di DKI Jakarta. Hal ini diungkapkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat setelah mendapat instruksi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, dalam rapat koordinasi antisipasi rawan banjir dan longsor.

"Jadi kita sudah bikin peta daerah rawan banjir. Itu, ada 23 kecamatan rawan banjir, kemudian ada 57 kelurahan dan RW-nya yang rawan itu ada 201 RW," ujar Djarot di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta (2/9/2016).

Meski begitu, Djarot menuturkan, terjadi perubahan pola banjir di Jakarta. Pasalnya, banjir di Jakarta sering terjadi di bantaran Kali Ciliwung dan kini banjir mulai bergeser di wilayah kali lainnya di Jakarta. Ia pun mencontohkan banjir yang terjadi di Kemang.

"Dulu seringkali ada di sepanjang bantaran kali Ciliwung, sekarang sudah bergeser ke kali-kali yang lain. Kemarin di Kemang itu, Kali Krukut," paparnya.

Djarot mengaku, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan investigasi daerah tersebut dan setelah diaudit, ditemukan adanya penyempitan badan sungai di Kali Krukut.

"Itu disebabkan karena penyempitan badan sungai yang luar biasa di Kali Krukut, dari 20 meter bisa 4 sampai 5 meter. Kenapa? Karena ada okupasi bangunan yang sudah masuk di kawasan daerah sepadan sungai," jelas mantan Wali Kota Blitar itu.

Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta akan menormalisasi sungai Kali Krukut dengan cara melakukan pembongkaran terhadap rumah-rumah warga di sepanjang Kali Krukut, termasuk perumahan elit. Nantinya, rumah warga yang terkena penggusuran akan di relokasi ke rumah susun.

"Salah satu caranya akan kita tertibkan. Kita akan normalisasi Kali Krukut, terus kemudian merelokasi beberapa warga yang disitu menegakan penyempitan itu. Bukan hanya warga yang menopang, sisanya juga perumahan-perumahan besar, kita tidak peduli," papar Djarot.

Ia menambahkan, terkait penertiban lahan, Pemprov DKI Jakarta tidak akan tebang pilih dalam melakukan penertiban baik kalangan atas maupun kalangan bawah.

"Karena DKI punya prinsip, tidak akan pandang bulu. Kita dikira selalu menggusur yang liar-liar saja ya. Kalau sudah sampai keluar sertifikatnya dan izin mendirikan bangunan kita akan audit kok bisa seperti itu ya, ini Kali Krukut. Sehingga, program kita ke depan sekarang bukan hanya lagi normalisasi kali ciliwung, tetapi kali-kali yang lain juga," ungkapnya.