Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan pemutusan hubungan kerja karyawan dan sopir bus Transjakarta dari PT. Trans Batavia karena kontraknya diputus oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ahok mengatakan PT. Trans Batavia merupakan operator bus yang sudah tidak mau lagi bekerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta.
"Itu PHK dari operator yang kita sanksi nggak mau lanjut," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (7/9/2016).
Ahok menjelaskan, walaupun mereka sudah di PHK oleh PT. Trans Batavia, Pemprov DKI Jakarta menawarkan pekerjaan kepada mereka yang mau bekerja dengan baik.
"Kita akan beli bus, kita terima kok. Pindah operator boleh. Cuma kadang-kadang kan mereka mau minta pesangon," ujarnya.
Mantan Bupati Belitung Timur ini menjelaskan, karyawan yang di PHK, karena pemerintah Jakarta memutus kontrak kerja sama dengan Trans Batavia, dikarenakan pelayanan mereka tidak memenuhi persyaratan.
"Operator yang kita putus karena nggak memenuhi spesifikasi. Sekarang kamu lihat Trans Jakarta, ada nggak bus-bus jelek? Tahun lalu masih bus jelek, kami tidak mau lagi," kata Ahok.
"Terus kita juga meminta sopir digaji dua hingga tiga setengah kali UMP. Kalau bus jelek nggak bisa," Ahok menambahkan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Penampakan Rumah Denada yang Mau Dijual, Lokasi Strategis tapi Kondisinya Jadi Perbincangan
- Belajar dari Tragedi Bulan Madu Berujung Maut, Kenali 6 Penyebab Water Heater Rusak dan Bocor
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 4 Mobil Listrik Termurah di Indonesia per Oktober 2025: Mulai Rp180 Jutaan
Pilihan
-
Warisan Utang Proyek Jokowi Bikin Menkeu Purbaya Pusing: Untungnya ke Mereka, Susahnya ke Kita!
-
Tokoh Nasional dan Kader Partai Lain Dikabarkan Gabung PSI, Jokowi: Melihat Masa Depan
-
Proyek Rp65 Triliun Aguan Mendadak Kehilangan Status Strategis, Saham PANI Anjlok 1.100 Poin
-
Pundit Belanda: Patrick Kluivert, Alex Pastoor Cs Gagal Total
-
Tekstil RI Suram, Pengusaha Minta Tolong ke Menkeu Purbaya
Terkini
-
Skandal Rp 285 Triliun: Anak Riza Chalid Diduga Kantongi Rp3,07 T dari Korupsi Minyak
-
Jurnalis Myanmar Dorong Pembentukan Dewan Pers ASEAN, Perkuat Solidaritas Kebebasan Pers
-
Kabinet Prabowo Copy Paste Era Bung Karno, Ikrar Nusa Bhakti: Pemborosan di Tengah Ekonomi Sulit
-
Seleksi Pejabat BPJS Tak Sekadar Rotasi Jabatan, Pansel Cari Pemimpin yang Bisa Reformasi JKN
-
Ikon Baru Jakarta! 'Jembatan Donat' Dukuh Atas Dibangun Tanpa Duit APBD, Kapan Jadinya?
-
Proyek Galian Bikin Koridor 13 'Lumpuh', Transjakarta Kerahkan Puluhan Bus Tambahan
-
Larang Perdagangan Daging Anjing dan Kucing, Gubernur Pramono Siapkan Pergub dalam Sebulan
-
BNI Dukung BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Layanan Jaminan Sosial lewat BNIdirect Cash
-
'Auditnya Menyusul Belakangan,' Serangan Balik Kubu Nadiem Usai Kalah di Praperadilan
-
Percepat Pembangunan Papua, Mendagri Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah