Suara.com - Eksekusi penertiban terhadap bangunan-bangunan rumah penduduk Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, kian dekat. Pemerintah Jakarta sudah menerbitkan surat peringatan pengosongan. Sebagian warga telah mengosongkan bangunan yang berdiri di dekat Sungai Ciliwung.
Hari ini, beberapa warga terlihat membongkar rumah mereka sendiri. Barang-barang bekas bangunan, rencananya akan dijual lagi.
"Ya lumayan untuk biaya hidup di rusun, kan warga juga bingung punya uang darimana kita nggak ada kompensasi," kata warga Bukit Duri, RT 5, RW 12, bernama Ros (66) kepada Suara.com, hari ini.
Ros mengatakan penghasilan dari penjualan barang bekas lumayan untuk menambah modal nanti setelah pindah ke rumah susun.
"Lumayan uangnya ada Rp500 ribu sampai Rp2 juta," katanya.
Sebanyak 77 kepala keluarga di RT 5, RW 12, kini sudah siap untuk dipindahkan ke rusun Rawa Bebek.
Sebagian warga mengeluhkan lambannya layanan truk untuk bongkar muat barang ke rusun Rawa Bebek. Akhirnya, mereka menyewa kendaraan pribadi untuk mengangkut barang.
"Barang udah dicicil pindah ke sana pakai kendaraan pribadi, ya kita udah korban masa mesti bayar angkut lagi Rp200 ribu," kata Ros.
Ros menagih janji pemerintah yang katanya akan memudahkan warga pindah ke rusun.
"Katanya mau dipermudah yang ambil rumah susun, kok truk buat pindah diulur-ulur, tanggal gusur juga masih nggak jelas," kata warga RT 5 bernama Herma.
Warga mengharapkan untuk segara adanya kejelasan waktu penggusuran dengan sudah turunnya surat peringatan sudah.
Warga sudah pasrah direlokasi ke rusun. Mereka berpikir lebih baik diambil daripada melawan, tetapi akhirnya toh digusur juga. Beberapa permintaan warga ditolak, seperti ganti rugi dan kredit kepemilikan rumah.
"Awalnya nolak minta ganti rugi nggak dikasih, minta rumah KPR nggak dikasih juga, ya akhirnya minta satu gedung satu RT itu terlaksana, yang misah lima kepala keluarga," kata Ketua RT 5 Jassandi.
Jassandi menambahkan saat pemerintah melayangkan surat peringatan pertama kepada warga, sebagian warga langsung menerima kunci rusun dengan syarat mau menyerahkan salinan kartu keluarga.
"Waktu surat peringatan satu, hari Selasa dua Minggu lalu, dan dua hari kemudian langsung ngasih KK," kata dia.
Tag
Berita Terkait
-
Omara Esteghlal Raih Piala Citra Pertama, Ucapan Manis buat Prilly Bikin Baper
-
Cara Nonton Pengepungan di Bukit Duri, Film Thriller Joko Anwar Penuh Aksi!
-
Catat Tanggalnya, Pengepungan di Bukit Duri Siap Tayang di Prime Video
-
Deretan Film dan Serial Tayang Agustus di Prime Video, Ada Thriller hingga Komedi
-
Kebakaran di Jakarta Telan Korban Jiwa, DPRD DKI: Bukan Sekadar Musibah, Ini Alarm Masalah Urban
Terpopuler
- 7 SD Swasta Terbaik di Palembang dan Estimasi Biayanya, Panduan Lengkap Orang Tua 2026
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Aksi Kritik Gubernur Rudy Mas'ud 21 April, Massa Diminta Tak Tutup Jalan Umum
Pilihan
-
Merantau ke Kota Kecil, Danu Tetap Sulit Cari Kerja: Sampai Melamar Pawang Satwa
-
Purbaya Copot Febrio dan Luky dari Dirjen Kemenkeu
-
Heboh! Gara-gara Putar Balik, Sopir Truk Ini Kena Tilang Polisi Rp 22 Juta
-
Bukan Hoaks! 9 Warga Papua Termasuk Balita Tewas Ditembak saat Operasi Militer TNI
-
Harga Pangan Hari Ini Naik, Cabai dan Minyak Goreng Meroket
Terkini
-
Mundur Tiba-Tiba! Ada Apa dengan Petinggi Angkatan Laut AS Saat Blokade Iran?
-
Tampang Frendry Dona, Bos Lab Vape Narkoba Buron yang Manfaatkan Celah Sistem Ojol!
-
ASN Putra Daerah Tewas Ditembak OPM, TNI-Polri Sisir Hutan Yahukimo Buru Pelaku!
-
Warteg hingga Toko Listrik di Pulogebang Dilalap Api, 13 Unit Damkar Berjibaku Padamkan Kebakaran!
-
Kepala Angkatan Laut AS Dipecat Usai Bentrok dengan 'Anak Kesayangan' Donald Trump
-
Trump Klaim Selamatkan 8 Perempuan Iran dari Tiang Gantungan, Teheran: Penyebar Hoax!
-
Tentara Zionis Israel Bombardir Lebanon, 5 Warga Sipil Tewas Termasuk Seorang Jurnalis
-
Kejaksaan RI Buka Lelang, 400 Aset Sitaan Bakal Ditawarkan ke Publik
-
Golkar Usul Ambang Batas Parlemen 4-6 Persen, Bisa Berjenjang Hingga Tingkat Daerah
-
Wacana KTP Hilang Bakal Kena Denda, Dukcapil: Bukan untuk Memberatkan Warga