Suara.com - Mahkamah Kehormatan Dewan belum bisa bersikap terkait adanya surat dari Fraksi Golkar kepada pimpinan DPR tentang rehabilitasi nama baik Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto.
"Sampai saat ini, MKD belum ada tembusan atau surat yang masuk ke MKD terkait yang sudah tersebar di media massa tentang surat Fraksi Golkar yang meminta rehabilitasi Setya Novanto," kata Ketua MKD Dasco Sufmi Ahmad di DPR, Kamis (15/9/2016).
Menurut Dasco, MKD perlu melihat surat tersebut untuk dibahas pada rapat internal. Rapat ini nantinya akan memutuskan menindaklanjuti atau tidak pengajuian surat tersebut.
Dia juga tidak bisa menerka maksud surat rehabilitasi ini. Sebab, selama ini, menurut Dasco tidak ada pencemaran nama baik yang dilakukan MKD kepada Setya Novanto. Lantaran, MKD belum memutuskan vonis untuk perkara persidangan etika 'Papa Minta Saham' yang membuat Setya mundur dari jabatanya sebagai Ketua DPR.
"Saya belum bisa bicara kalau belum ada rapat," kata Dasco.
Dia pun menyarankan, saat surat ini dikirimkan ke MKD, agar Setya Novanto mengajukannya atas nama pribadi dan bukan fraksi Golkar. Sebab, menurutnya, dalam perkara ini yang dicemarkan adalah nama baik Setya Novanto, bukan Fraksi Golkar.
"Jadi kalau mau dia meminta rehabilitasi karena nama baiknya tercemar berdasarkan persidangan di MKD. Walaupun hasil persidangannya tidak memutuskan Setya bersalah, keburu dia mundur," kata dia.
Untuk diketahui, setelah ada putusan Mahkamah Kehormatan yang mengabulkan gugatan Setya terkait frasa 'pemufakatan jahat' dalam kasus 'Papa Minta Saham' Ketua Fraksi Golkar itu meminta kepada pimpinan DPR agar namanya direhabilitasi.
Dalam putusan itu, rekaman yang menjadi barang bukti diangap ilegal karena bukan dilakukan oleh penegak hukum. Barang bukti ini juga yang menjadi bahan persidangan MKD dalam memutus masalah etika Setya.
Juru Bicara Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan, rehabilitasi ini merupakan inisiatif Fraksi bukan keinginan pribadi Setya Novanto. Permintaan tersebut ditulis dalam sebuah surat berkop Partai Golkar dan bernomor SJ.00. /FPG/DPR-RI/IX/2016.
"Semua inisiatif teman-teman Golkar, bukan dari pak Novanto. Beliau tidak tahu sama sekali," kata Nurul dihubungi, Jakarta, Kamis (15/9/2016).
Berita Terkait
-
Golkar Minta DPR Pulihkan Nama Setya Novanto di Skandal Freeport
-
Putusan Gugatan Setya Novanto di MK Jadi Acuan Revisi UU ITE
-
Setya Novanto Bisa Gugat Perekam Maroef Sjamsoedin
-
Kejagung Pelajari Putusan MK Penyadapan Setya Novanto Ilegal
-
Golkar Nilai Kasus 'Papa Minta Saham' Gugur Setelah Putusan MK
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 30 Wakil Menteri Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN, Ini Daftar Namanya
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
- 5 Kipas Angin Sedingin AC Lebih Murah dan Irit Listrik
- Ramalan 12 Shio Bulan di Juli 2026: Peruntungan Karier, Keuangan, Asmara, dan Kesehatan
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Program 'Speling' Jateng di Banyumas, Wagub Taj Yasin Dekatkan Dokter Spesialis ke Tingkat Kecamatan
-
Rencana Kemasan Rokok Polos Tuai Protes, Dinilai Rugikan Petani dan Industri Tembakau
-
Roy Suryo Ajukan Praperadilan Lagi, Padahal Putusan Gugatan Pertama Tinggal Hitungan Hari
-
OTT Diduga Bocor di Kasus Bupati Kuansing dan Langkat, KPK Bakal Evaluasi
-
Agus Jabo Minta Kader PRIMA Kawal Program Kerakyatan Pemerintahan Prabowo
-
Pengembalian Gratifikasi Tak Hapus Pidana, KPK Bakal Dalami Pernyataan Raja Juli
-
Tawuran Remaja di Cengkareng Digagalkan Patroli Gabungan, Celurit hingga Petasan Disita
-
Transportasi dan Wisata Jakarta Bakal Digratiskan 5 Hari Saat HUT Ke-500
-
Sambut HUT ke-80, BNI Hadirkan Program Terus Ada, Ada Terus bagi Pengabdian untuk Negeri
-
Biaya Haji 2027 Berpotensi Naik, DPR Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi