Suara.com - Aktivis Ratna Sarumpaet bersama sejumlah warga korban penggusuran yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menemui Wakil Ketua DPR Fadli Zon di DPR, Kamis (15/9/2016). Perwakilan warga yang datang bareng Ratna berasal dari Kampung Pulo, Rawajati, Kampung Aquarium, dan Jatinegara.
Mereka datang untuk mengadukan kebijakan penertiban pemukiman padat penduduk yang dilakukan pemerintahan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Mereka tidak terima penertiban dilakukan dengan melibatkan aparat tentara dan polisi. Selain itu, menurut mereka, proses penggusuran yang tidak melalui proses mediasi dan negosiasi tentang kompensasi.
"Polanya seperti modus penaklukan dan terbiasa sehingga menganggap ini benar. Misalnya, di Kampung Pulo mengerahkan polisi sebanyak-banyaknya, di Kalijodo tidak hanya polisi, tapi juga tentara," kata Ratna.
Ratna membandingkan kebijakan Ahok dalam menertibkan pemukiman penduduk dengan kebijakan Sutiyoso ketika masih menjadi gubernur Jakarta. Ratna memuji kebijakan Sutiyoso karena caranya lebih baik dan tidak menimbulkan kegaduhan.
"Selain itu, di era Pak Sutiyoso tempat relokasinya juga terdapat sekolah di situ, ada rumah sakit di situ, TK sampai SMA. Sementara yang dibuat di era Ahok, tempat relokasi itu mirip camp konsentrasi zaman Nazi. Orang masuk keluar tidak sembarangan. Mau salat saja tas ditahan dulu," kata Ratna.
Ratna berharap Fadli Zon memperjuangkan aspirasi warga. Sebab, lembaga lain dianggap tidak mau mendengar.
"Saya berharap tidak ada Ahok atau sejenis Ahok memimpin sampai tingkat RT sekalipun. Dan, saya ingin memastikan kursi Gubernur tidak diduduki orang yang korup dan menghalalkan segala cara. Saya nggak tahu kepada siapa lagi saya mengadu," tuturnya.
Menanggapi itu, Fadli Zon mengatakan akan segera menyampaikan permasalahan tersebut kepada Komisi II dan Komisi III untuk ditindaklanjuti.
Fadli Zon mengatakan setelah mempelajari pengaduan, dia akan meninjau langsung area yang jadi obyek masalah.
"Saya prihatin dengan ini. Dan, orang seperti Bu Ratna kan sekarang tinggal sedikit. Saya akan mendukung ini," kata Fadli.
Berita Terkait
-
Korban Pemerkosaan Massal '98 Gugat Fadli Zon: Trauma dan Ketakutan di Balik Penyangkalan Sejarah
-
Tuntutan TGPF 98 di PTUN: Desak Fadli Zon Cabut Pernyataan dan Minta Maaf ke Publik
-
Sidang Gugatan Perkosaan Mei '98, Kuasa Hukum Fadli Zon Mengaku Belum Tahu Objek Perkara
-
Heboh Video Prabowo, Fadli Zon Kritik Jokowi Diungkit Lagi: Bioskop Bukan buat Nonton Iklan Politik!
-
Fadli Zon Curiga Capaian Pemerintah di Iklan Bioskop Hoaks, Tapi Itu Dulu, Netizen: Coba Tanya Lagi
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Momen Thariq Halilintar Gelagapan Ditanya Deddy Corbuzier soal Bisnis
- Korban Keracunan MBG di Yogyakarta Nyaris 1000 Anak, Sultan Akhirnya Buka Suara
- Dicibir Makin Liar Usai Copot Hijab, Olla Ramlan: Hidup Harus Selalu...
Pilihan
-
Rapor Dean James: Kunci Kemenangan Go Ahead di Derby Lawan PEC Zwolle
-
Nostalgia 90-an: Kisah Tragis Marco Materazzi yang Nyaris Tenggelam di Everton
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan Memori 256 GB Terbaru September 2025
-
Perbandingan Spesifikasi Redmi 15C vs POCO C85, Seberapa Mirip HP 1 Jutaan Ini?
-
Rapor Pemain Buangan Manchester United: Hojlund Cetak Gol, Rashford Brace, Onana Asisst
Terkini
-
Panglima TNI Beberkan Alasan TNI Tambah Alutsista Baru, 'Harimau Besi' yang Mengerikan!
-
Jokowi Perintahkan Relawan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Loyalis Malah Beri Jawaban Menohok?
-
Mengupas MDIS: Kampus Singapura Tempat Gibran Raih Gelar Sarjana, Ijazahnya Ternyata dari Inggris!
-
Minta Satpol PP Tak Pakai Kekerasan, Mendagri Tito: Biar Didukung Publik
-
Anak Mantan Bupati Koruptor Kini Dipecat PDIP: Jejak Skandal DPRD Viral "Rampok Uang Negara"
-
7 Klausul Surat Perjanjian MBG SPPG Sleman: dari Rahasiakan Keracunan hingga Ganti Rugi Rp80 Ribu
-
Tiga Kecelakaan Transjakarta dalam Sebulan, Pemprov DKI Fokus Perbaikan Human Factor
-
Serangan Roy Suryo! Sebut Ijazah S1 Gibran Palsu Beli di Website, Samakan IQ Rendah dengan Jokowi
-
Sinyal Retak? Jokowi Perintahkan Dukung Gibran 2 Periode, GCP Balas Telak: Wapres Tak Harus Dia!
-
Adian Napitupulu Minta Kewenangan BAM DPR Ditambah, Biar Bisa Panggil Pejabat Bermasalah