Suara.com - Lembaga Riset Poltracking Indonesia merilis, akseptabilitas atau tingkat kesukaan publik terhadap petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Tingkat ini dibandingkan dengan Tri Rismaharini sebagai kandidat calon Gubernur DKI Jakarta.
Dari survei terhadap 20 kandidat Cagub DKI, keduanya memperoleh angka yang sama yaitu 64 persen.
"Akseptabilitas Ahok 64 persen, Tri Rismaharini 64 persen, kemudian disusul Yusuf Mansur 63 persen dan Anies Baswedan 53 persen," kata Hanta Yuda AR, Direktur Eksekutif & Riset Poltracking Indonesia dalam konfrensi pers di restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2016).
Namun dari 400 responden yang diwawancarai, tingkat ketidak sukaan terhadap Ahok lebih tinggi dibandingkan Risma. Ketidaksukaan terhadap Ahok sebanyak 23 persen, sedangkan kepada Risma yang tidak suka 13 persen.
"Dalam survei ini memang lebih banyak responden yang tidak suka kepada Ahok dibanding Risma," ujar dia.
Dia menambahkan, jika PDI Perjuangan mengusung Risma, Wali Kota Surabaya ini menjadi lawan terberat Ahok dalam Pilgub nanti. Ahok berpotensi dikalahkan jika Risma berpasangan dengan Sandiaga Uno atau Risma dengan Anies Baswedan.
"Dalam simulasi head to head, pasangan Tri Rismaharini - Sandiaga Uno 38,21 persen unggul dibandingkan pasangan Ahok-Djarot 36,92 persen. Kemudian Risma - Sandiaga Uno dapat perolehan 37,95 persen, mengalahkan pasangan Ahok-Heru Budi Hartono 35,65 persen. Meski jika mengacu pada margin of error posisi kedua pasangan itu sama, namun posisi petahana dalam hal ini agak rentan. Termuan ini menandakan petahana masih sangat berpeluang dikalahkan," kata dia.
Poltracking Indonesia melakukan survei ini terhadap warga Jakarta pada 6-9 September 2016 dengan menggunakan metode multi-stage random samping.
Jumlah responden 400 orang dengan margin of error sebesar kurang lebih 4,95 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Survei ini bertujuan ingin melihat persepsi dan prilaku masyarakat dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.
Berita Terkait
-
Tak Suka Ahok Jangan Dipilih, Jangan Agama Dijadikan Alasan
-
Jika Besok Ahmad Dhani Ikut Demo, Ahok: Gue Undang Maia Datang
-
Ratna: Tempat Relokasi Era Ahok Mirip Camp Konsentrasi Zaman Nazi
-
Muncul Pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno Jadi Lawan Berat Ahok
-
Yusril Berat Jika Duet dengan Rizal, Sama-sama Ingin DKI 1
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Kontroversi Grok AI dan Ancaman Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar