Suara.com - Mantan Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Boy Sadikin mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota PDI Perjuangan. Dalam surat yang diajukan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tertanggal 21 September 2016, Boy menjelaskan alasannya mundur.
Alasan utama Boy mundur ialah kecewa karena aspirasinya tentang calon gubernur Jakarta berbeda dengan keputusan Megawati.
Seperti diketahui, Megawati memilih Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi calon gubernur periode 2017-2022 berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat.
"Kedua, perbedaan tersebut pada hemat saya akan berakibat negatif pada keutuhan dan soliditas PDI Perjuangan dalam menghadapi pilkada DKI 2017," tulis Boy.
Boy mengatakan tidak ingin menjadi beban PDI Perjuangan dan dia ingin menyalurkan aspirasi kepada pihak lain yang berkesesuaian dengan pilihannya.
Di akhir surat, Boy mengucapkan terimakasih kepada PDI Perjuangan yang selama ini menerimanya.
Dia juga meminta maaf atas berbagai khilaf dan tindakan yang kurang menyenangkan selama menjadi anggota PDI Perjuangan.
Pagi tadi calon gubernur Partai Gerindra Sandiaga Uno mengungkapkan Boy telah bersedia bergabung dalam tim pemenangan Sandaiga.
"Pak Boy bersedia bergabung untuk menjadi pimpinan kampanye dalam tim kami. Dia tidak mendukung petahana," kata Sandiaga di posko relawan Sandiaga Uno di Jalan Melawai Raya, Blok M, Jakarta Selatan.
Sandiaga mengatakan Boy telah bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto beberapa waktu yang lalu. Dalam pertemuan tersebut, kata Sandiaga, mereka membicarakan berbagai hal terkait pembangunan Jakarta.
"Pak Boy saya atur untuk bertemu Pak Prabowo kemarin sore. Dalam diskusi hangat mereka berdiskusi banyak hal tentang Jakarta dan bagaimana membangunnya," kata Sandiaga.
Dulu, Boy mundur dari Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta karena bermasalah dengan internal partai. Belakangan, putra mantan Gubernur Jakarta Ali Sadikin (1966-1977) sering melontarkan pendapat yang berbeda dengan PDI Perjuangan, terutama sejak memberi sinyal akan mendukung Ahok dan Djarot.
Berita Terkait
-
Penjaringan Ketua DPC PDIP Brebes Dinilai Tak Transparan, Pencalonan Cahrudin Sengaja Dijegal?
-
Pengamat: Reshuffle Prabowo Tepis Bayang-bayang Jokowi dan Kirim Pesan ke PDIP
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Ahok Ikut Komentar Soal Kenaikan Gaji Anggota DPR: Mau Rp1 Miliar Sebulan Oke
-
Ahok Tak Masalah kalau Gaji Anggota DPR Rp1 Miliar Sebulan, Tapi Tantang Transparansi Anggaran
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Nyesek! Disita KPK dari Ustaz Khalid Basalamah Terkait Korupsi Haji, Uang Jemaah Tak Bisa Kembali?
-
KPK Ungkap Kasus Kredit Fiktif BPR Jepara Artha Rugikan Negara Hingga Rp 254 Miliar
-
Reno dan Farhan Masih Hilang, KemHAM: Jangan Buru-buru Disebut Korban Penghilangan Paksa!
-
Mardiono Didukung Jadi Caketum PPP Jelang Muktamar X, Amir Uskara Komandoi Tim Relawan Pemenangan
-
Terkuak! Alasan Ustaz Khalid Basalamah Cicil Duit Korupsi Haji ke KPK
-
Periksa Dirjen PHU Hampir 12 Jam, KPK Curiga Ada Aliran Uang Panas dari Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank