Suara.com - Ketua DPD DKI Jakarta Partai Gerindra Mohamad Taufik menegaskan partainya masih menjadi bagian koalisi kekeluargaan yang sekarang sedang berjibaku memutuskan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur penantang duet Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat. Taufik yakin tidak akan ada poros partai baru lagi. Koalisi kekeluargaan terdiri dari Gerindra, PKS, PKB, PAN, PPP, dan Demokrat.
"Nggak ada, Insya Allah (tidak ada poros baru)," kata Taufik ketika baru tiba di rumah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara IV, Blok M, Jakarta Selatan, Kamis (22/9/2016).
Pernyataan Taufik untuk menanggapi isu perpecahan setelah terjadi dua pertemuan terpisah yaitu di rumah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor Jawa Barat, dan pertemuan di rumah Probowo sejak semalam hingga sore ini. Pertemuan di Cikeas dihadiri PKB, Demokrat, PAN, dan PPP. Sementara di Kertanegara dihadiri Gerindra dan PKS. Saat ini, di rumah Prabowo, antara lain ada Presiden PKS Sohibul Imam.
Menurut Taufik ujung dari hasil kedua pertemuan yang membahas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur akan mengerucut menjadi satu tujuan koalisi kekeluargaan.
"Biar lebih gampang, semua pikiran dijadiin satu," kata Taufik.
Gerindra, kata Taufik, tetap menyorongkan Sandiaga Uno menjadi calon gubernur.
" Iya kalau di kita tetap Sandiaga (jadi cagub), wajarlah partai mau kader jadi cagubnya," kata Taufik.
Nama Sandiaga juga muncul di rapat yang berlangsung di rumah SBY. Selain Sandiaga, muncul nama Anies Baswedan, Yusril Ihza Mahendra, Sylviana Murni, Saefullah, Nachrowi Ramli, dan Agus Harimurti Yudhoyono.
Taufik yakin pasangan calon gubernur dan wakil gubernur akan diputuskan hari ini sehingga besok, Jumat (23/9/2016), bisa didaftarkan ke KPUD Jakarta.
"Besok pendaftaran, insya Allah berangkat dari Keramat Sentiong, ada rumah warga. Hari ini sudah pasti ditetapkan. Sudah pasti hari ini," kata Taufik.
Saat ini, pasangan yang telah mendaftarkan diri ke KPUD Jakarta baru Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat. Mereka diusung Nasdem, Hanura, Golkar, dan PDI Perjuangan.
Berita Terkait
-
Kesaksian Ahok di Kasus Korupsi Pertamina Bikin Geger, Sentil Menteri BUMN
-
Pakar UGM Bongkar Akar Masalah BUMN: Titipan Politik Bikin Rugi dan Rawan Korupsi
-
Roasting Ayah Sendiri, Nicholas Sean Anak Ahok Viral Jualan 'Broken Home Cookies'
-
Dasco Luruskan Isu Pencalonan Thomas Djiwandono: Diusulkan BI, Sudah Mundur dari Gerindra
-
Dasco: Pak Prabowo Tak Pernah Usulkan Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
Terkini
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Bantah Tukar Guling dengan Thomas, Purbaya Jelaskan Tugas Wamenkeu Juda Agung
-
Kisah Pilu Anak NTT yang Bunuh Diri, Mi'ing Bagito Blak-blakan Sentil Koruptor
-
Jika BPJS Mati Rumah Sakit Dilarang Tolak Pasien Darurat, Ini Penjelasan Mensos!
-
OTT Pejabat Pajak, KPK Sebut Kemenkeu Perlu Perbaiki Sistem Perpajakan
-
KPK Ungkap Kepala KP Pajak Banjarmasin Mulyono Rangkap Jabatan Jadi Komisaris Sejumlah Perusahaan
-
Roy Suryo Cs Desak Polda Metro Bongkar Bukti Ijazah Palsu Jokowi, Kombes Budi: Dibuka di Persidangan
-
JPO Sarinah Segera Dibuka Akhir Februari 2026, Akses ke Halte Jadi Lebih Mudah!
-
Pasien Kronis Terancam Buntut Masalah PBI BPJS, DPR: Hak Kesehatan Tak Boleh Kalah Oleh Prosedur