Suara.com - Juru bicara tim pemenangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Syaiful Hidayat, Miryam S. Haryani, menilai dua pasangan kandidat yang menjadi penantang Ahok-Djarot di pilkada Jakarta periode 2017-2022 merupakan wajah baru di dunia politik dan birokrasi. Mereka dianggap belum teruji.
"Kandidat pesaing Ahok merupakan orang yang sangat baru dalam dunia politik, dan belum pernah memimpin birokrasi pada puncak tertinggi sebelumnya, sehingga belum sepenuhnya teruji," kata Miryam, Senin (26/9/2016).
Dua pasangan penantang yaitu Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang diusung Gerindra dan PKS, kemudian pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni yang diusung PAN, PKS, Demokrat, dan PKB. Anies memiliki latar belakang akademisi dan pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebentar, sedangkan Sandiaga Uno berasal dari kalangan usaha. Sedangkan Agus hanya memiliki latar militer, meski Sylviana dari birokrat.
Miryam yang merupakan Ketua DPP Hanura menilai yang diperlukan masyarakat untuk memilih calon di pemilihan kepala daerah DKI Jakarta kali ini bukan latar belakang, namun prestasi dan bukti nyata.
"Latar belakang tidak menjadi jaminan sebelum ada bukti nyata, dari kandidat yang ada baru Ahok yang punya track record sebagai pemegang kuasa tertinggi berprestasi," tuturnya.
Anggota Komisi V DPR RI menyindir menjadi pemimpin DKI Jakarta tidak hanya bermodal tampan.
"Masyarakat harus tahu, memimpin DKI Jakarta tidak cukup hanya bermodal tampan, tapi harus disertai bukti nyata," kata dia.
"Ahok memang bukan akademisi, tapi beliau praktisi yang berprestasi," Miryam menambahkan.
Miryam menambahkan untuk menghadapi dua pasangan penantang, salah satu strategi yang akan dipakai adalah menggencarkan sosialisasi prestasi Ahok dan Djarot selama memimpin Jakarta.
"Akan saya sampaikan kepada tim agar bisa mensosialisasikan lebih gencar lagi soal prestasi yang telah dilakukan Ahok," kata Miryam.
Berita Terkait
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Ahok Ikut Komentar Soal Kenaikan Gaji Anggota DPR: Mau Rp1 Miliar Sebulan Oke
-
Ahok Tak Masalah kalau Gaji Anggota DPR Rp1 Miliar Sebulan, Tapi Tantang Transparansi Anggaran
-
Dedi Mulyadi Akui Marketnya Makin Luas Gara-Gara Sering Ngonten, Mau Nyapres?
-
CEK FAKTA: Ahok Sebut Jokowi Terseret Korupsi Pertamina Rp 193,7
Terpopuler
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Profil Komjen Suyudi Ario Seto, Calon Pengganti Kapolri Listyo Sigit Prabowo?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
-
4 Rekomendasi HP Tecno Rp 2 Jutaan, Baterai Awet Pilihan Terbaik September 2025
-
Turun Tipis, Harga Emas Antam Hari Ini Dipatok Rp 2.093.000 per Gram
-
Dari LPS ke Kursi Menkeu: Akankah Purbaya Tetap Berani Lawan Budaya ABS?
-
Perang Tahta Sneakers Putih: Duel Abadi Adidas Superstar vs Stan Smith. Siapa Rajanya?
Terkini
-
Pemeriksaan Resbobb Soal Kasus Fitnah Azizah Salsha Mendadak Dihentikan, Pengacara Ungkap Alasan Ini
-
Moreno Soeprapto Gagal Jadi Menteri? Istana Buka Suara Soal Menpora dan Menko Polkam
-
Respons Wamensesneg soal Keputusan KPU Rahasiakan Dokumen Capres-Cawapres Termasuk Ijazah
-
Kemendagri Dorong Pemulihan Pasca-Aksi Unjuk Rasa dan Aktifkan Kembali Siskamling di Kota Malang
-
Anggaran Kemendagri Tahun Depan Tembus Rp7,8 Triliun, Naik 62 Persen
-
Demi Upah Rp200 Ribu, Dua Pria Nekat Simpan 53 Kg Ganja Aceh di Kontrakan Jakarta Timur
-
KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
-
Hasil Laboratorium Keluar, Anak Gajah Tari di Balai Tesso Nilo Mati Akibat Virus Mematikan
-
Tepis Isu Jadi Calon Kuat Kapolri, Komjen Suyudi Ario Seto Justru Minta Dukungan
-
DPR Dibuat Pusing: Komisi II Tanya Menteri ATR, Jawabannya 'Itu Tugas KKP'