Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Siti Noor Laila dalam diskusi [suara.com/Ummi Hadyah Saleh]
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Siti Noor Laila membandingkan situasi pembela hak asasi manusia pada zaman Orde Baru dengan era reformasi sampai sekarang. Walau dulu penguasanya orotiter, tetapi ketika itu pembela HAM tak mudah dikriminalisasi. Beda dengan sekarang.
"Situasi pembela HAM pada sekarang ini kalau dibandingkan pada periode rezim Orde Baru yang katakanlah otoriter, tapi sesungguhnya menurut saya tidak memudahkan juga melakukan kriminalisasi terhadap pembela HAM. Tapi belakangan ini (era demokrasi) kami melihat beberapa dari pembela HAM itu banyak dilakukan diproses hukum dengan alasan bermacam-macam," ujar Siti dalam seminar Pembela HAM berbasis Komunitas: Mencari Bentuk Perlindungan Negara Terhadap Pembela HAM di Indonesia di kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, nomor 4 B, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (27/9/2016).
Siti mengatakan zaman sekarang aparat penegak hukum dapat dengan mudah mencari pasal untuk mengkriminalisasi para pembela HAM.
"Kalau dicari pasal ya semua pengacara, polisi, jaksa, hakim paling ahli untuk menggunakan pasal. Pasal itu bisa digunakan kapan saja, dengan bukti bisa juga dicari-cari. Ini situasi dimana pembela HAM pada situasi sekarang yang sudah sangat terbuka, demokratis, ini justru mendapatkan atau sering berhadapan dengan teman teman aparat penegak hukum, proses kemudian dikriminalkan," kata dia.
Siti menyontohkan kasus yang dialami aktivis yang memperjuangkan perlindungan terhadap sumber air di Yogyakarta. Aktivis langsung diproses secara hukum oleh aparat penegak hukum. Contoh lain di Ambon, aktivis pembela HAM Yanes Balubun meninggal dunia dengan cara yang tak wajar setelah melewati serangkaian intimidasi.
"Misal Yanes di Ambon juga mengalami tidak hanya intimidasi, kemudian kami menemukan mayatnya mengalami kecelakaan. Kemudian menurut temuan Komnas HAM, ada kejanggalan dalam kecelakaan yang dikatakan kecelakaan lalu lintas itu," kata Siti.
Siti menyayangkan kenapa zaman sekarang justru mengalami kemunduran.
"Kami memang ditangkap (Orde Baru), tapi satu hari dikeluarkan belum 2 x 24 jam itu pasti dikeluarkan. Tidak ada proses hukum selanjutnya. Kecuali ada indikasi. Jadi inilah perbedaan situasi dimana rezim yang katanya demokratis tapi bagi teman teman pembela HAM, justru sangat intimidatif," kata dia.
Seminar di Komnas HAM dihadiri, antara lain perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi Korban, Komisi Nasional Perempuan, Kementerian Hukum dan HAM, Ombudsman dan Mabes Polri.
"Situasi pembela HAM pada sekarang ini kalau dibandingkan pada periode rezim Orde Baru yang katakanlah otoriter, tapi sesungguhnya menurut saya tidak memudahkan juga melakukan kriminalisasi terhadap pembela HAM. Tapi belakangan ini (era demokrasi) kami melihat beberapa dari pembela HAM itu banyak dilakukan diproses hukum dengan alasan bermacam-macam," ujar Siti dalam seminar Pembela HAM berbasis Komunitas: Mencari Bentuk Perlindungan Negara Terhadap Pembela HAM di Indonesia di kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, nomor 4 B, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (27/9/2016).
Siti mengatakan zaman sekarang aparat penegak hukum dapat dengan mudah mencari pasal untuk mengkriminalisasi para pembela HAM.
"Kalau dicari pasal ya semua pengacara, polisi, jaksa, hakim paling ahli untuk menggunakan pasal. Pasal itu bisa digunakan kapan saja, dengan bukti bisa juga dicari-cari. Ini situasi dimana pembela HAM pada situasi sekarang yang sudah sangat terbuka, demokratis, ini justru mendapatkan atau sering berhadapan dengan teman teman aparat penegak hukum, proses kemudian dikriminalkan," kata dia.
Siti menyontohkan kasus yang dialami aktivis yang memperjuangkan perlindungan terhadap sumber air di Yogyakarta. Aktivis langsung diproses secara hukum oleh aparat penegak hukum. Contoh lain di Ambon, aktivis pembela HAM Yanes Balubun meninggal dunia dengan cara yang tak wajar setelah melewati serangkaian intimidasi.
"Misal Yanes di Ambon juga mengalami tidak hanya intimidasi, kemudian kami menemukan mayatnya mengalami kecelakaan. Kemudian menurut temuan Komnas HAM, ada kejanggalan dalam kecelakaan yang dikatakan kecelakaan lalu lintas itu," kata Siti.
Siti menyayangkan kenapa zaman sekarang justru mengalami kemunduran.
"Kami memang ditangkap (Orde Baru), tapi satu hari dikeluarkan belum 2 x 24 jam itu pasti dikeluarkan. Tidak ada proses hukum selanjutnya. Kecuali ada indikasi. Jadi inilah perbedaan situasi dimana rezim yang katanya demokratis tapi bagi teman teman pembela HAM, justru sangat intimidatif," kata dia.
Seminar di Komnas HAM dihadiri, antara lain perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi Korban, Komisi Nasional Perempuan, Kementerian Hukum dan HAM, Ombudsman dan Mabes Polri.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Sederet Program Penting Komnas HAM Anggarannya 'Nol Rupiah', Aduan Rakyat Terancam Terhambat
-
Komnas HAM Siapkan Rapor Kinerja Polri, Ada 15 Kategori Penilaian
-
Kematian Bambang Setiawan Diselidiki, Komnas HAM Minta Massa Tak Terlibat Kerusuhan Dibebaskan
-
30 Tahun Berlalu, Komnas HAM Kembali Selidiki Peristiwa 27 Juli 1996
-
Temukan 36 Selongsong Peluru, Komnas HAM Dalami Dugaan Pelanggaran HAM Operasi Kembru
Terpopuler
- Profil dan Pekerjaan Jhon LBF, Siap Bantu Ruben Onsu Bayar Kerugian Rp3,5 M
- 3 Shio yang Menarik Keberuntungan Sepanjang September 2026, Hoki Sebulan Penuh
- Cara Membersihkan Bunga Es Tanpa Mematikan Kulkas, Aman dan Mudah Dilakukan
- 4 Tips Merebus Telur agar Mudah Dikupas, Hasil Mulus Sempurna
- 3 HP Infinix Mirip iPhone 17 Pro Max, Tampil Mewah ala Flagship
Pilihan
-
Terbuang dari Klub Orang Indonesia, Emil Audero Selangkah Lagi ke Rayo Vallecano
-
Sempat Serukan Serang Hercules! Admin Akun Pemukiman Setan Ditangkap Polisi karena Molotov
-
Pidato Pertama Sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin Berseloroh: Baru Dua Jam Saja
-
Jalani Ritual di Danau Sunter, WNA Aljazair Dievakuasi Setelah Dirayu 3 Jam
-
Diseret dari Gang ke Jalan! Kronologi Pedagang Cermin Tewas Dikeroyok Saat Demo Ricuh
Terkini
-
Sengketa Lahan Bertahun-tahun, Warga Banjarsari Bermalam di Kantor Bupati Lahat
-
Babakan Cileungsi Mencekam, Pemilik Rumah Pingsan Menyaksikan Tempat Tinggalnya Ludes Terbakar
-
Pengadaan Smartboard Disdik Bogor Diusut KPK
-
Depok Buka Kuota Gratis Kerjaan Sopir di Jepang untuk 1.000 Warga
-
Gunung Gede Pangrango Tutup Pendakian Sampai Waktu yang Belum Ditentukan
-
Gandeng Konsultan ITB Tangani Banjir, Bupati Serang Minta Langkah Ini Diduplikasi
-
Wakil Ketua DPRD Jabar Iwan Suryawan Dorong Efisiensi BTT APBD untuk AI Karhutla
-
Keracunan Massal Santri Usai Santap MBG Jadi Perhatian Khusus Bupati Sidoarjo
-
Aktor Utama di Luar Negeri, Bareskrim Endus Pola Canggih Penyelundupan Narkoba Jalur Laut
-
Jonatan Christie Kejar Poin di China Masters, Tiket World Tour Finals Jadi Target