Suara.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan tanggapan terhadap isi pidato Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
"Ini ditunjukkan dengan angka Gini Rasio semakin besar, dari 0,38 Tahun 2013, meningkat 0,42 Tahun 2014, dan meningkat lagi 0,46 pada Tahun 2015," kata Tubagus Arif di ruang rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (5/10/2016).
Menurut PKS tingginya angka ketimpangan akan menjadi gangguan bagi stabilitas perekonomian. Apalagi, kata Tubagus, saat ini lapangan kerja bagi kelompok menengah ke bawah masih kurang.
"Dalam pidato Saudara Gubernur, menyebutkan angka Gini Rasio pada Bulan Mei 2016 sudah menurun menjadi 0,42, namun angka ini masih cukup tinggi," katanya.
Selain itu, PKS juga mempersoalkan kebijakan Ahok dengan mengurangi anggaran untuk pembebasan lahan untuk rumah susun, pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau. Padahal, katanya, kebutuhan untuk hal tersebut sekarang sudah sangat tinggi dan mendesak.
"Jakarta sudah sangat kekurangan lahan untuk makam seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan pembangunan fisik berupa superblok dan mal tanpa memperhatikan keseimbangan pemanfaatan lahan," kata Tubagus.
PKS juga menyoroti kebijakan pengurangan anggaran untuk revitalisasi dan pembangunan rusun di dalam kota, seperti Tambora dan Pasar Grogol.
"Padahal pengadaan tanah tidak akan banyak berpengaruh dalam mengurangi kemacetan di Jakarta tanpa usaha peningkatan transportasi publik dan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi,"kata Tubagus.
Persoalan lain yang disorot PKS adalah minimnya penggunaan dana bantuan sosial dan program peningkatan usaha kecil enengah yang masih minim.
"PKS juga menyayangkan minimnya anggaran untuk program bidang pariwisata, padahal Jakarta sebagai ibu kota negara dan menjadi pintu gerbang masuk Indonesia, sangat potensial untuk menjadi wisata," kata Tubagus.
Tapi, PKS tetap mengapresiasi program Ahok atas penambahan anggaran untuk pengadaan alat berat dalam mendukung pengolahan sampah di unit Pengolahan sampah terpadu.
"Namun, hal ini harus diikuti dengan peningkatan kecepatan dan kinerja dalam pengolahan sampah yang sekarang dilakukan secara swakelola," kata Tubagus.
BERITA MENARIK LAINNYA:
Jaksa Cecar Misteri Hilangnya Celana Robek, Ini Jawaban Jessica
Biadab, Bayi 1 Tahun Dimutilasi Ibu Kandungnya Sendiri
Berita Terkait
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Ahok Ikut Komentar Soal Kenaikan Gaji Anggota DPR: Mau Rp1 Miliar Sebulan Oke
-
Ahok Tak Masalah kalau Gaji Anggota DPR Rp1 Miliar Sebulan, Tapi Tantang Transparansi Anggaran
-
CEK FAKTA: Ahok Sebut Jokowi Terseret Korupsi Pertamina Rp 193,7
-
Dari Rival Sengit Jadi Kawan Koalisi? Anies Baswedan Jawab Soal Potensi 'Duet' dengan Ahok
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Tolak Soeharto Pahlawan, Cerita Pilu Penyintas Tragedi Tanjung Priok: Ditelanjangi di Markas Kodim
-
Bukan Lagi Soal Look Good, Ini Prioritas Baru Kelas Menengah Indonesia yang Harus Dipahami Brand
-
Momen Haru Jokowi Saksikan Pelepasan Jenazah Raja Solo PB XIII, Ribuan Warga Tumpah Ruah
-
7 Provinsi Terkorup di Indonesia Versi ICW: Riau dan NTT Jadi Pemuncak
-
Mencurigakan! Kenapa Kerangka Manusia di Gedung ACC Baru Ditemukan Dua Bulan Setelah Kebakaran?
-
Dengar 'Curhatan' Kades, Dasco: DPR Kawal Masalah Lahan dan Dana Desa
-
Intervensi Kemenkeu di Kasus Rp349 T? Mahfud MD Desak Menkeu Purbaya Bertindak Tegas!
-
KPK 'Bidik' Wagub Riau SF Hariyanto, Dugaan Korupsi Proyek PUPR Makin Panas
-
Viral! Gubernur Riau Kena OTT KPK, Wagub SF Hariyanto Banjir Ucapan Selamat
-
Dorong Pertumbuhan Industri, PLN Teken PJBTL 1.800 MVA di Jawa Barat dan Jawa Tengah