Suara.com - Sudah diprediksi jauh hari sebelumnya, isu SARA akan muncul jelang pemilihan kepala daerah Jakarta tahun 2017. Sentimen suku dan agama digoreng terus. Situasinya sebenarnya mirip-mirip jelang pemilu yang lalu, hanya saja kali ini lebih keras dan yang direspon secara serempak.
Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang mengatakan sebagian kalangan masih menganggap isu tersebut seksi untuk dimainkan. Kandidat terkuat saat ini adalah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang memang sejak awal diprediksi bakal ditekan habis-habisan.
"Isu SARA ini masih dilihat cukup seksi untuk dimainkan. Karena yang bertarung ini kan calon petahana itu rentan sekali untuk dimainkan isu itu. Sementara elektabitasnya cukup tinggi. Ini bisa saja cukup menggoda lawan tandingnya untuk memanfaatkan isu itu," kata Sebastian, Senin (10/10/2016).
Tetapi apakah isu agama efektif untuk menurunkan tingkat elektabilitas, kata Sebastian, soal itu belum bisa dibuktikan. Apalagi, pemilih saat ini sudah berpikir rasional. Yang ditakutkan Sebastian, pemakaian isu tersebut justru hanya menimbulkan konflik dan membuat keretakan sosial yang lebih parah.
"Mungkin berdampak, tapi dampaknya kecil untuk bisa mempengaruhi elektabilitas. Yang perlu dikhawatirkan dari isu SARA ini adalah bisa menimbulkan konflik atau ketegangan suhu politik. Dan kalau terus dieksploitasi bisa menimbulkan keretakan sosial," ujarnya.
Sebastian memandang saat ini terjadi tren politik di Indonesia yang mengarah pada menjauhi dari hal-hal yang berhubungan dengan isu agama dan etnis. Hal itu, katanya, dibuktikan dari adanya partai beraliran agama yang mulai tidak mendapatkan dukungan dari mayoritas masyarakat.
"Banyak sekali partai beraliran agama kan kolaps. Mati. Lalu kemudian tidak hanya partai agama Islam, yang Kristen juga begitu. Mana ada partai Kristen yang bertahan? Partai muslim pun banyak yang mati juga kan. Meski ada PKS, PKB, dan PP, tapi itu tidak cukup signifikan," ujar Sebastian.
Senada dengan Sebastian, peneliti politik dari lembaga Populi Center Usep S. Achyar juga mengatakan isu SARA tidak akan mempan untuk menjatuhkan lawan politik. Pengalaman, kata dia, membuktikan.
"Coba saja lihat dari pemilihan presiden kemarin, dan pilkada (DKI Jakarta) sebelumnya. Bagaimana isu SARA bergulir? Tapi masyarakat bukan karena itu (SARA) memilih dan tidak memilih," kata Usep.
Dia menyontohkan ketika Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi gubernur Jakarta untuk menggantikan Joko Widodo yang ketika itu terpilih menjadi Presiden. Ahok diserang isu SARA, tetapi kemudian hilang.
"Nah, kalau persoalannya SARA itu kan dari kemarin-kemarin toh. Ternyata kan agama minoritas dan suku minoritas dan bukan orang Jakarta, tapi tetap diterima sebagai gubernur. Sudah jadi gubernur. Meskipun ada penolakan, tapi kan tidak seluruh masyarakat menolak itu," ujarnya.
Usep berharap masyarakat Indonesia yang plural tetap berpikiran rasional dalam menentukan sikap politik.
"Dari data kita, banyak yang memilih karena latar belakang agama dan suku yang sama. Ada juga yang tidak memilih karena orang itu (calon) itu agamanya apa dan sukunya apa. Tapi sebenarnya, rumusan seperti itu, orang memilih karena kesamaan suku dan agama adalah hal yang biasa. Kalau melarang untuk memilih karena agama dan suku yang berbeda, itu yang tidak boleh karena itu tidak demokratis," kata dia.
Pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Suyatno, menambahkan isu agama dan etnis bisa menjadi kontra produktif.
"Kalau masyarakatnya cerdas, isu SARA itu menjadi kontra produktif," kata Suyatno kepada Suara.com.
Namun, jika masyarakat di daerah tersebut tingkat pengetahuannya masih rendah, isu SARA bisa menjadi efektif untuk menjatuhkan lawan politik. Pasalnya, masyarakat yang tingkat pengetahuannya rendah sangat mudah dipengaruhi.
"Tergantung persepsi masyarakatnya, kalau masyarakatnya awam tentu bisa efektif isu tersebut. Sebab mereka rata-rata menelan bulat-bulat isu yang berkembang," ujar dia.
Bendahara Umum PP Muhammadiyah menambahkan, khusus untuk Jakarta, isu SARA tak akan efektif. Pasalnya masyarakat umumnya tingkat pengetahuannya cukup tinggi, mereka masyarakat yang rasional.
"Kalau Jakarta masyarakatnya sudah sangat cerdas, isu SARA itu bisa saja jadi kontraproduktif," tutur dia.
Menurut Suyatno khusus untuk sentimen agama, terkadang pandangan rasional bisa diabaikan oleh masyarakat. Sebab bagi masyarakat, terutama muslim, bicara agama adalah suatu hal yang sangat mendasar.
"Tapi kalau soal agama ya aqidah, kontraproduktif bisa diabaikan oleh masyarakat. Masyarakat berpandangan aqidah adalah hal yang paling mendasar,” kata dia.
Rektor Universitas Buya Hamka menjelaskan pemakaian isu SARA sudah terjadi sejak lama. Isu ini sering menjadi alat komunikasi yang dimanfaatkan kelompok tertentu.
"Dalam pilkada isu SARA ini sering digunakan. Hal itu sudah muncul dalam politik modern, itu bagian dari strategi masing-masing pihak," ujar Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta DKI Jakarta.
Berpolitiklah yang Sehat, Tinggalkan Isu SARA
Berita Terkait
-
Kawasan Pemukiman Padat Menteng Tenggulun Akan Ditata Jadi Kampung Tematik
-
Dedi Mulyadi Akui Marketnya Makin Luas Gara-Gara Sering Ngonten, Mau Nyapres?
-
Jatuh Bangun Nasib Ridwan Kamil: Gagal di Jakarta, Kini Terseret Isu Korupsi dan Perselingkuhan
-
Ashley Tanah Abang Jakarta: Hadirkan Kamar Tematik Keluarga untuk Liburan yang Lebih Seru
-
Tim RIDO Laporkan KPU ke DKPP dan Minta Pemungutan Suara Ulang, Anies: No Comment!
Terpopuler
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- 5 Sunscreen Lokal untuk Hempas Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harganya
- Sepatu Lari Cocok untuk Jalan Kaki? Ini 3 Sepatu Terbaik Menurut Pakar Beserta Harganya
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- Akhir Dilema PCX vs Vario: Skutik Baru Honda Hadir Bawa Kamera Dashcam dan Mesin Lebih Buas
Pilihan
-
4 Anggota TNI Penyiram Air Keras ke Andrie Yunus Dituntut 2,5 Tahun, Jaksa Sebut Aksi Balas Dendam
-
Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
-
Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
-
KPK Gelar OTT di Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Jadi Operasi Ke-11 Sepanjang 2026
-
Kejagung Geledah Kantor BGN, Dilakukan di Tengah Pencopotan Dadan dan Dugaan Jual Beli Titik MBG
Terkini
-
Dudung Ungkap Alasan Kepala BGN Diganti, Ada Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG
-
Kantor BGN Masih Digeledah Kejagung, Lantai Dua Steril dari Aktivitas Pegawai
-
KPK Amankan Belasan Orang di OTT Imigrasi Jakbar, Dirjen Imigrasi Buka Suara
-
Dadan Dicopot Sebelum Diperiksa Kejagung, Pakar UGM: Biar Penyelidikan Tak Terganjal 'Orang Kuat'
-
Tiket Masuk Ancol Gratis Mulai 8 Juni, Cek Ketentuannya di Sini!
-
Danantara Belum Buka Laporan Keuangan, Koalisi Sipil: Waspada Celah Korupsi Aset Negara!
-
KAI Daop 1 Jakarta: 19 Kereta Dilempari dalam 5 Bulan, Pelaku Mayoritas Remaja
-
Kasus Dugaan Jual Beli Titik MBG, Kejagung Masih Geledah Kantor BGN
-
Tanggapi Kabar Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, Dasco Ungkap DPR Sudah Lama Soroti BGN
-
Kantor BGN Digeledah dan Dadan Hindayana Dikabarkan Ditangkap Kejagung, Begini Respons Dasco