Keprihatinan atas munculnya isu SARA di tengah persiapan pilkada Jakarta juga datang dari DPR.
Ketua Komisi VIII DPR yang membidangi agama Ali Taher Parasong mengajak siapapun jangan mengobarkan isu SARA ke dalam politik praktis. Ali mengatakan berpolitik harus dilakukan secara sehat dengan tetap menjunjung nilai-nilai kemajemukan.
"Memang bahwa berpolitik haruslah yang sehat dengan menjunjung tinggi nilai majemuk, dan keluar dari isu-isu yang berkaitan dengan SARA," kata politikus PAN
Ali mengatakan semua agama di memiliki ajaran yang luhur. Itu sebabnya, kata dia, jangan demi kepentingan sesaat, simbol keagamaan disalahgunakan.
"Karenanya, hindarilah penilaian agama lain," kata dia.
Terutama kepada peserta pilkada, Ali menekankan harus saling menjaga diri dengan tidak menyulut hal-hal yang dapat memunculkan isu agama dan etnis. Sebab, kata Ali, setiap agama memiliki kriteria untuk menjadi pemimpin.
"Semua (agama) punya kriteria yang nantinya bakal jadi contoh teladan, dan panutan bagi masyarakat. Jadi tidak harus seperti itu (menggunakan isu SARA). Mulailah dari perbuatan dan perkataan yang menyenangkan masyarakat saja," tutur politikus PAN.
Politikus PKS Nasir Djamil juga mengimbau kepada tim pemenangan kandidat jangan menggunakan isu SARA untuk menjatuhkan lawan politik. Jangan sampai pesta demokrasi malah digunakan untuk memecah belah persatuan bangsa Indonesia.
"Menurut saya memang, tetap saja jangan sampai ada (isu SARA), karena kalau sudah berantem, masuklah orang-orang yang ingin mengadu domba," kata Nasir kepada Suara.com.
Nasir mengingatkan masyarakat agar selalu waspada dan jangan berpikir semua orang menginginkan persatuan. Menurut Nasir di luar sepengetahuan masyarakat luas, terdapat segelintir yang sengaja memanfaatkan situasi,, terutama situasi politik, untuk memecah belah.
"Jadi memang, jangan dipikir tidak ada orang-orang atau kelompok-kelompok yang mengadu domba. Mengadu domba antar umat beragama di Jakarta dengan memanfaatkan isu pilkada ini," ujar Nasir.
"Jadi harus dipahami oleh masing-masing tim calon yang maju, jangan sampai terpengaruh. Karena orang-orang di bawah ini, tidak mengerti," Nasir menambahkan.
Di berbagai kesempatan, Nasir telah mengimbau aparat penegak hukum untuk mengantisipasi adanya kalangan yang gemar memecah belah dengan isu SARA.
"Aparat keamanan juga harus bisa mengantisipasi, jangan hanya seperti pemadam kebakaran dalam soal seperti ini. Harus cepat, jadi Binmasn (bina masyarakat) itu harus, aparatnya itu yang ada di setiap kelurahan, terus polsek dan sebagainya harus cepat," kata Nasir.
Menurut Nasir aparat penegak hukum harus cepat tanggap jika mendapatkan informasi adanya kampanye hitam. Tujuannya agar dampaknya tak meluas dan menciptakan keributan di tengah masyarakat.
Berita Terkait
-
Dedi Mulyadi Akui Marketnya Makin Luas Gara-Gara Sering Ngonten, Mau Nyapres?
-
Jatuh Bangun Nasib Ridwan Kamil: Gagal di Jakarta, Kini Terseret Isu Korupsi dan Perselingkuhan
-
Ashley Tanah Abang Jakarta: Hadirkan Kamar Tematik Keluarga untuk Liburan yang Lebih Seru
-
Tim RIDO Laporkan KPU ke DKPP dan Minta Pemungutan Suara Ulang, Anies: No Comment!
-
Pilkada DKI: El Rumi Pilih Dharma-Kun, Soroti Masalah Kabel Listrik
Terpopuler
- 4 Link DANA Kaget Khusus Jumat Berkah: Klaim Saldo Gratis Langsung Cuan Rp 345 Ribu
- Unggahan Putri Anne di Tengah Momen Pernikahan Amanda Manopo-Kenny Austin Curi Perhatian
- 7 Rekomendasi Parfum Terbaik untuk Pelari, Semakin Berkeringat Semakin Wangi
- 8 Moisturizer Lokal Terbaik untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Solusi Flek Hitam
- 15 Kode Redeem FC Mobile Aktif 10 Oktober 2025: Segera Dapatkan Golden Goals & Asian Qualifier!
Pilihan
-
Grand Mall Bekasi Tutup, Netizen Cerita Kenangan Lawas: dari Beli Mainan Sampai Main di Aladdin
-
Jay Idzes Ngeluh, Kok Bisa-bisanya Diajak Podcast Jelang Timnas Indonesia vs Irak?
-
278 Hari Berlalu, Peringatan Media Asing Soal Borok Patrick Kluivert Mulai Jadi Kenyataan
-
10 HP dengan Kamera Terbaik Oktober 2025, Nomor Satu Bukan iPhone 17 Pro
-
Timnas Indonesia 57 Tahun Tanpa Kemenangan Lawan Irak, Saatnya Garuda Patahkan Kutukan?
Terkini
-
Ini Alasan Kejagung Periksa Petinggi GoTo dalam Perkara Dugaan Korupsi Pengadaan Chromebook
-
FSGI Kecam Rencana Perbaikan Ponpes Al Khoziny Pakai Dana APBN: Lukai Rasa Keadilan Korban!
-
Krisis Politik di Madagaskar Memanas, Presiden Rajoelina Sebut Ada Upaya Kudeta Bersenjata
-
Kasus Korupsi Digitalisasi Pendidikan: Para Petinggi BUMN Ini Mulai Diselidiki Kejagung
-
18 Profesor Hukum Bela Hasto, Minta MK Rombak Pasal Kunci Pemberantasan Korupsi
-
GIPI Soroti Pungutan Wisman dalam Revisi UU Kepariwisataan: Industri Wisata Bisa Terdampak
-
Momen Tepuk Sakinah Wali Kota Tegal Bikin Jokowi Ngakak, Nikahi Gadis Solo dengan Saksi Presiden
-
Mendorong Pertumbuhan Industri Halal yang Inklusif dan Berdaya Saing di ISEF 2025
-
Driver Ojol Ditemukan Tewas di Rumahnya, Warga Cium Bau Tak Sedap dari Dalam Kamar
-
Truk Tangki Pertamina Meledak di Kemanggisan, Warga Panik dan Kocar-Kacir Tengah Malam