Suara.com - Mendadak Presiden Joko Widodo datang ke Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, sore tadi. Ternyata, Presiden ingin memantau langsung operasi tangkap tangan dan penggeledahan dalam kasus pungutan liar dalam layanan publik di kementerian tersebut.
Kenapa Jokowi turun langsung melihat operasi tangkap tangan?
"Sebenarnya Presiden dalam konteks ini bukan melihat OTT-nya, tapi berangkat dari perbaikan pelayanan publik," kata juru bicara Presiden, Johan Budi Sapto Prabowo.
Johan menjelaskan selama ini Jokowi kerab mendapat laporan dari masyarakat secara langsung mengenai masih banyaknya pungli dalam pengurusan izin di kementerian dan lembaga negara.
Kemudian Johan menjelaskan awal Jokowi mendapat informasi adanya aksi pungutan liar ke Kementerian Perhubungan. Saat itu, Jokowi usai memimpin rapat terbatas untuk membahas mengenai reformasi hukum yang berlangsung di kantor Presiden. Jokowi mendapatkan laporan dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengenai OTT seorang pejabat yang melakukan pungli dalam pengurusan perizinan.
"Tadi kebetulan selesai rapat terbatas yang membahas reformasi bidang hukum, Presiden mendapat laporan dari Kapolri bahwa telah terjadi penangkapan pelaku pungli dalam pengurusan izin di Kemenhub. Lalu, Presiden melihat secara langsung ke TKP (lokasi). Jadi kontek-nya adalah soal perbaikan pelayanan publik, salah satu fokus yang dilakukan dalam reformasi hukum adalah menghilangkan pungli dan suap," ujar dia.
Di tempat kejadian perkara, Jokowi mengatakan pungli dalam pelayanan publik masih saja terjadi.
"Baru tadi dibicarakan soal pembentukan tim OPP (operasi pemberantasan pungli), saya dapat laporan kalau ada OTT di Kemenhub soal buku laut dan surat kapal yang angkanya berbeda-beda, ada ribuan dan ratusan ribu," kata Jokowi.
Melihat masih maraknya pungli yang menindas masyarakat kecil, Presiden Jokowi meminta kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk menghentikannya.
"Sekarang sudah ada Tim OPP, jadi lebih baik stop dan hentikan sekarang," kata dia.
Jokowi telah memerintahkan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk segera menangkap pejabat nakal.
"Saya udah perintahkan ke kemenhub dan menpan tangkap dan langsung pecat yang berhubungan dengan ini. Nggak ada kompromi," kata dia.
BERITA MENARIK LAINNYA:
Foto Biarawati dan Ustadz Ini Jadi Bahasan 'Hangat' di Sosmed
Dewi Perssik Ingin Cari Lelaki yang Langsung Ajak Nikah
Mendadak, Ayah Mirna Minta Maaf ke Pengacara Jessica
Asty Ananta Tunjukkan Foto Menikah Secara Islam
Gatot Brajamusti Tak Percaya Reza Tega Laporkan Dirinya
Berita Terkait
-
Cara Perusahaan BUMN Tingkatkan Keselamatan Industri Maritim
-
Daftar Maskapai RI yang Pakai Airbus A320
-
Diperingati Setiap 22 November, Ini Sejarah Hari Perhubungan Darat Nasional
-
Anggaran Rp19 Triliun Belum Terserap: Apa yang Terjadi di Kemenhub Menjelang Tutup Buku 2025?
-
Pemerintahan Prabowo Genap Setahun, Kemenhub Fokus Konektivitas dan Keselamatan
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Biodata dan Agama DJ Patricia Schuldtz yang Resmi Jadi Menantu Tommy Soeharto
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- 5 Sepatu Jalan Lokal Terbaik Buat Si Kaki Lebar Usia 45 Tahun, Berjalan Nyaman Tanpa Nyeri
- DPUPKP Catat 47 Hektare Kawasan Kumuh di Kota Jogja, Mayoritas di Bantaran Sungai
Pilihan
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
-
Mengapa Purbaya Tidak Pernah Kritik Program MBG?
-
Kuburan atau Tambang Emas? Menyingkap Fenomena Saham Gocap di Bursa Indonesia
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
Terkini
-
Pascabanjir Sumatra, Penanganan Beralih ke Pemulihan Layanan Kesehatan dan Kebutuhan Dasar
-
Indonesia Tancap Gas Jadi Pusat Halal Dunia lewat D-8 Halal Expo Indonesia 2026
-
Literasi Halal Dinilai Masih Lemah, LPPOM Siapkan Pelajar Jadi Agen Perubahan
-
Jepang Studi Banding Program MBG di Indonesia
-
Kasus Korupsi LPEI Berkembang, Kejati DKI Tetapkan 4 Tersangka Baru dan Sita Aset Rp566 Miliar
-
Merasa Tak Dihargai, Anggota DPR Semprot Menteri KKP: Kami Seperti 'Kucing Kurap'
-
Korban Bencana Boleh Manfaatkan Kayu Hanyut, Kemenhut Juga Stop Penebangan Hutan
-
Politisi PDIP Ingatkan Prabowo: Jangan Buru-buru Bangun IKN, Siapkan Dulu Ekosistemnya
-
Bukan Sekadar Banjir: Auriga Desak KLHK dan KPK Usut Dugaan Korupsi di Balik Perusakan Lahan PT TPL
-
BNI Bersihkan Masjid Darul Aman Pascabanjir di Agam