Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Pandjaitan menilai kehadiran Presiden Joko Widodo dalam operasi tangkap tangan terhadap pelaku pungutan liar di Kementerian Perhubungan, beberapa waktu yang lalu, bukan untuk pencitraan. Menurutnya, kehadiran Jokowi murni untuk memberikan dukungan terhadap pemberantasan pungutan liar. Program tersebut merupakan satu dari tujuh paket reformasi hukum pemerintah.
"Kalau kita lihat, Presiden Jokowi berbeda dengan SBY misalnya yang jago pencitraan. Jokowi tidak jago, dia selalu bekerja sesuai yang dia inginkan, rasakan, dan yang dia ingin lakukan daripada berpikir soal pencitraan. Sehingga, saya merasa ini tidak ada pencitraan," ujar Trimedya di DPR, Kamis (13/10/2016).
Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan, sebelum Presiden mendadak menyaksikan OTT, dibisiki oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengenai adanya praktik pungli di kemenhub.
"Pastilah adanya informasi itu bukan dari Presiden, tapi dari kapolri," katanya.
Trimedya mendengar kritik yang menyoroti barang bukti OTT tersebut hanya recehan. Menurutnya yang terpenting bukan nilai barang bukti, tetapi bagaimana kasus tersebut bisa terbongkar.
"OTT itu tidak melihat jumlah, tapi sejauh mana bisa membongkar mata rantai korupsi. Dan dari OTT ini bisa kemungkinan akan ada tersangka baru. Jadi harapan kami apa yang dilakukan oleh polri bisa membuka jaringan dari aparatur itu sendiri," kata dia.
Berita Terkait
-
Pengeluaran Ongkos Transportasi Warga Bekasi dan Depok Paling Mahal di Dunia
-
Gema 'Tangkap Sudewo!' Nyaring di Gedung KPK Pagi Ini
-
Panitia Tarik Iuran Rp500 Ribu per KK Demi Karnaval Sound Horeg, Warga yang Menolak akan Diteror?
-
Kericuhan Warnai FGD Kemenhub saat Bahas Kebijakan untuk Ojol, Ada Apa?
-
Misteri 300 'Penumpang Siluman' di KM Barcelona yang Terbakar, DPR: Ini Harus Diinvestigasi!
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'