Banyak pihak yang menganggap aksi demontrasi dengan tema Tangkap Ahok yang dilakukan sejumlah ormas Islam di sekitaran Masjid Istiqlal Jakarta, hari ini, Jumat (14/10/2016) berkaitan erat dengan hiruk pikuk Pilkada DKI Jakarta.
Menanggapi hal itu, Wakil ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Saleh Partaonan Daulay menilai bahwa aksi tersebut tidak ada kaitannya dengan Pilkada Jakarta. Katanya, aksi tersebut merupakan respon atas ucapan Guberbur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkait surat Al Maidah ayat 51 yang dianggap melecehkan agama Islam.
"Saya melihat bahwa aksi yang dilakukan tidak terkait langsung dengan Pilkada DKI. Tuntutan yang disampaikan lebih mengarah pada upaya penegakan hukum terkait dugaan penodaan agama," kata Saleh kepada Suara.com, Jumat (14/10/2016).
Menurut Saleh, aksi demontrasi dilegalkan oleh Undang-Undang selama tidak melanggar batas-batas yang diatur.
"Penyampaian pendapat seperti itu adalah bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat yang dijamin UU. Selama penyampaian aspirasi itu dilakukan dengan cara damai dan tanpa kekerasan, itu sah dan diperbolehkan," kata Saleh.
Akan tetapi, lanjut Saleh, jika dalam aksi ada yang melakukan kekerasan, maka sudah seharusnya ditindak sesuai dengan aturan hukum.
"Sejauh ini kan keliatannya masih berjalan dengan tertib," kata Saleh.
Saleh juga membantah anggapan banyak pihak yang mengatakan bahwa aksi tersebut akan memperkeruh suasana yang sudah memanas menjelang Pilkada Jakarta.
"Kalau semuanya mengikuti aturan sebagaimana mestinya, penyampaian aspirasi seperti ini tidak memperkeruh suasana. Kebebasan menyampaikan aspirasi seperti ini adalah konsekuensi dari sistem demokrasi yang kita anut," tutur Saleh.
Kata Saleh, semua warga berhak menyampaikan pendapat sekaligus mengawasi jalannya pemerintahan.
Lebih lanjut, Saleh setuju supaya isu SARA tidak dibawa-bawa kedalam urusan Pilkada, khususnya di Jakarta.
"Saya setuju agar isu SARA jangan dicampuradukkan dengan pilkada. Karena itu, penyampaian pendapat tersebut tidak boleh dimaksudkan untuk mendegradasi calon tertentu. Setiap calon mestinya dinilai dari sisi kapasitas dan program yang ditawarkan," kata Saleh.
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
- PT Blueray Cargo Milik Siapa? Perusahaan Logistik yang Seret Raffi Ahmad dalam Kasus Suap Importasi
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Tiyo Ardianto Respons Viral Aksi Penolakan di UGM, Singgung Kondisi Mahasiswa 'Terpaksa' Demo
-
Aksi Bersih & Penghijauan dalam Memperingati HLH 2026, NHM Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan Bersama
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda Berbasis Nilai Budaya
-
Bukan Ancaman, Anis Matta Sebut Demo Justru 'Picu' Pemerintah Kerja Lebih Baik
-
Massa Bertahan di Gejayan Meski Aksi Selesai, Bunyi Klakson - Seruan Turunkan Prabowo Terus Menggema
-
Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
-
Turun Aksi di Jogja, Cholil ERK Tegaskan Gerakan Masyarakat Jangan Mengempis
-
Benarkah Jokowi Segera Jadi Ketua Dewan Pembina? PSI Kasih 'Kode Keras' Begini
-
Jawab Tuntutan Mahasiswa, Bakom RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Hemat Anggaran Rp300 Triliun!
-
Mirip-mirip One Piece, Wibu Jogja Sebut Penguasa Saat Ini Menindas Rakyat Kecil