Banyak pihak yang menganggap aksi demontrasi dengan tema Tangkap Ahok yang dilakukan sejumlah ormas Islam di sekitaran Masjid Istiqlal Jakarta, hari ini, Jumat (14/10/2016) berkaitan erat dengan hiruk pikuk Pilkada DKI Jakarta.
Menanggapi hal itu, Wakil ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Saleh Partaonan Daulay menilai bahwa aksi tersebut tidak ada kaitannya dengan Pilkada Jakarta. Katanya, aksi tersebut merupakan respon atas ucapan Guberbur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkait surat Al Maidah ayat 51 yang dianggap melecehkan agama Islam.
"Saya melihat bahwa aksi yang dilakukan tidak terkait langsung dengan Pilkada DKI. Tuntutan yang disampaikan lebih mengarah pada upaya penegakan hukum terkait dugaan penodaan agama," kata Saleh kepada Suara.com, Jumat (14/10/2016).
Menurut Saleh, aksi demontrasi dilegalkan oleh Undang-Undang selama tidak melanggar batas-batas yang diatur.
"Penyampaian pendapat seperti itu adalah bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat yang dijamin UU. Selama penyampaian aspirasi itu dilakukan dengan cara damai dan tanpa kekerasan, itu sah dan diperbolehkan," kata Saleh.
Akan tetapi, lanjut Saleh, jika dalam aksi ada yang melakukan kekerasan, maka sudah seharusnya ditindak sesuai dengan aturan hukum.
"Sejauh ini kan keliatannya masih berjalan dengan tertib," kata Saleh.
Saleh juga membantah anggapan banyak pihak yang mengatakan bahwa aksi tersebut akan memperkeruh suasana yang sudah memanas menjelang Pilkada Jakarta.
"Kalau semuanya mengikuti aturan sebagaimana mestinya, penyampaian aspirasi seperti ini tidak memperkeruh suasana. Kebebasan menyampaikan aspirasi seperti ini adalah konsekuensi dari sistem demokrasi yang kita anut," tutur Saleh.
Kata Saleh, semua warga berhak menyampaikan pendapat sekaligus mengawasi jalannya pemerintahan.
Lebih lanjut, Saleh setuju supaya isu SARA tidak dibawa-bawa kedalam urusan Pilkada, khususnya di Jakarta.
"Saya setuju agar isu SARA jangan dicampuradukkan dengan pilkada. Karena itu, penyampaian pendapat tersebut tidak boleh dimaksudkan untuk mendegradasi calon tertentu. Setiap calon mestinya dinilai dari sisi kapasitas dan program yang ditawarkan," kata Saleh.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Jika Tim 9 Gagal, KPK Disebut Wajib Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah
-
Sungai Cileungsi Menghitam, DLH Bogor Gandeng Polda Jabar Bidik 5 Perusahaan
-
Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Kasus, Kekayaan Kasi Pidsus Bogor Capai Rp6,1 Miliar Tanpa Utang
-
Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Satpol PP Bandung Ratakan 36 Bangunan Liar di Jalan Rajiman
-
Sempat Sebut PDIP, Ustaz Das'ad Latif Edit Unggahan soal Putusan MK Larang Dana Pendidikan untuk MBG
-
Kejagung Bongkar Alasan Periksa Tan Kian dan Ferry Boboho di Kasus Febrie Adriansyah
-
Alasan Keselamatan, Kejagung Titipkan Ferry Boboho Saksi Kunci Kasus TPPU Febrie Adriansyah ke LPSK
-
Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Legislator yang Dinilai Berdampak bagi Masyarakat
-
Arus Peti Kemas IPC TPK Panjang Melonjak 73,7 Persen
-
Gandeng TP PKK Hingga Tingkat RT, Bupati Bogor Rudy Susmanto Pacu Kesejahteraan Warga