Banyak pihak yang menganggap aksi demontrasi dengan tema Tangkap Ahok yang dilakukan sejumlah ormas Islam di sekitaran Masjid Istiqlal Jakarta, hari ini, Jumat (14/10/2016) berkaitan erat dengan hiruk pikuk Pilkada DKI Jakarta.
Menanggapi hal itu, Wakil ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Saleh Partaonan Daulay menilai bahwa aksi tersebut tidak ada kaitannya dengan Pilkada Jakarta. Katanya, aksi tersebut merupakan respon atas ucapan Guberbur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkait surat Al Maidah ayat 51 yang dianggap melecehkan agama Islam.
"Saya melihat bahwa aksi yang dilakukan tidak terkait langsung dengan Pilkada DKI. Tuntutan yang disampaikan lebih mengarah pada upaya penegakan hukum terkait dugaan penodaan agama," kata Saleh kepada Suara.com, Jumat (14/10/2016).
Menurut Saleh, aksi demontrasi dilegalkan oleh Undang-Undang selama tidak melanggar batas-batas yang diatur.
"Penyampaian pendapat seperti itu adalah bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat yang dijamin UU. Selama penyampaian aspirasi itu dilakukan dengan cara damai dan tanpa kekerasan, itu sah dan diperbolehkan," kata Saleh.
Akan tetapi, lanjut Saleh, jika dalam aksi ada yang melakukan kekerasan, maka sudah seharusnya ditindak sesuai dengan aturan hukum.
"Sejauh ini kan keliatannya masih berjalan dengan tertib," kata Saleh.
Saleh juga membantah anggapan banyak pihak yang mengatakan bahwa aksi tersebut akan memperkeruh suasana yang sudah memanas menjelang Pilkada Jakarta.
"Kalau semuanya mengikuti aturan sebagaimana mestinya, penyampaian aspirasi seperti ini tidak memperkeruh suasana. Kebebasan menyampaikan aspirasi seperti ini adalah konsekuensi dari sistem demokrasi yang kita anut," tutur Saleh.
Kata Saleh, semua warga berhak menyampaikan pendapat sekaligus mengawasi jalannya pemerintahan.
Lebih lanjut, Saleh setuju supaya isu SARA tidak dibawa-bawa kedalam urusan Pilkada, khususnya di Jakarta.
"Saya setuju agar isu SARA jangan dicampuradukkan dengan pilkada. Karena itu, penyampaian pendapat tersebut tidak boleh dimaksudkan untuk mendegradasi calon tertentu. Setiap calon mestinya dinilai dari sisi kapasitas dan program yang ditawarkan," kata Saleh.
Berita Terkait
Terpopuler
- Terpopuler: Geger Data Australia Soal Pendidikan Gibran hingga Lowongan Kerja Freeport
- Sama-sama dari Australia, Apa Perbedaan Ijazah Gibran dengan Anak Dosen IPB?
- 5 Fakta SUV Baru Mitsubishi: Xforce Versi Futuristik, Tenaga di Atas Pajero Sport
- Bawa Bukti, Roy Suryo Sambangi Kemendikdasmen: Ijazah Gibran Tak Sah, Jabatan Wapres Bisa Gugur
- Mahasiswi IPB Jadi Korban Pengeroyokan Brutal Sekuriti PT TPL, Jaket Almamater Hangus Dibakar
Pilihan
-
Danantara Buka Kartu, Calon Direktur Keuangan Garuda dari Singapore Airlines?
-
Jor-joran Bangun Jalan Tol, Buat Operator Buntung: Pendapatan Seret, Pemeliharaan Terancam
-
Kerugian Garuda Indonesia Terbang Tinggi, Bengkak Rp2,42 Triliun
-
Petaka Arsenal! Noni Madueke Absen Dua Bulan Akibat Cedera Lutut
-
Ngamuk dan Aniaya Pemotor, Ini Rekam Jejak Bek PSM Makassar Victor Luiz
Terkini
-
Game Changer! DPR 'Ketok Palu' Bentuk Pansus Khusus Selesaikan Konflik Agraria
-
Usut Korupsi Chromebook, Kejagung Periksa Menpan RB Azwar Anas
-
DPR Bahas Revisi UU BUMN, Dasco Ungkap Wacana Kementerian BUMN Jadi Badan
-
Tak Terima Hendak Ditinggal, Suami di Kebon Jeruk Jerat Leher Istri Pakai Tali Tas Hingga Tewas
-
Perhatikan Pemilihan Bahan Sampai Makanan Siap Disantap, Ini Tips Cegah Kasus di Program MBG
-
Perkuat Akses Keuangan Daerah yang Inklusif, Kemendagri dan OJK Bersinergi
-
Sidang Patok Tambang Memanas: Tanggal BAP 'Ajaib', Saksi Kebingungan Dikejar OC Kaligis!
-
Buntut Anggaran Tangsel Dikuliti Leony, Harga Jam Tangan Wali Kota Benyamin Davnie jadi Sorotan
-
'Geruduk' Istana di Hari Tani, Petani Sodorkan 6 Tuntutan Keras untuk Prabowo: Cabut UU Cipta Kerja!
-
Nahas! Tukang Kerupuk di Tangerang Ditikam Gegara Dituduh Rebut Lapak, Begini Nasibnya!