Ilustrasi politik uang. [Shutterstock]
Peneliti Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia, Sri Budi Eko Wardani mengatakan bahwa politik uang dalam pemilihan kepala daerah saat ini sudah tidak efektif untuk meraup suara pemilih. Bahkan di kalangan masyarakat kelas bawah pun sudah mulai rasional, mereka tidak mudah dipengaruhi untuk memilih seorang kandidat tertentu dalam Pilkada meski disuap dengan uang.
"Sejauh ini politik uang kurang efektif, bahkan masyarakat kelas bawah sekalipun sekarang mereka tak mudah terpengaruh. Misalnya dia terima uangnya, tapi mereka nggak akan milih saat pencoblosan, mereka sudah punya calon sendiri," kata Sri dalam perbincangan dengan Suara.com, Senin (17/10/2016).
Saat ini masyarakat lebih melihat program kerja dan rekam jejak seorang kandidat dalam Pilkada. Khususnya DKI Jakarta, warga Ibu Kota lebih melihat kontribusi dan kerja-kerja nyata seorang figur dalam memimpin.
"Politik uang itu semakin lama makin turun. Artinya politik uang itu menurun efektifitasnya ketika dibenturkan pada kinerja dan program-program kerja seorang figur," ujar dia.
Terkait Pilkada DKI Jakarta 2017, figur petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) - Djarot Syaiful Hidayat dinilai masih banyak disukai oleh warga. Program kerja Ahok selama menjabat dianggap lebih dirasa oleh warga Ibu Kota.
"Artinya yang namanya kebijakan pembangunan pasti ada kelompok yang terpuaskan, dan ada yang terpinggirkan. Jadi kita lihat saja nanti," tutur dia.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Operasi Zebra 2025 di Sumut Dimulai Besok, Ini Daftar Pelanggaran yang Disasar
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 5 Mobil Keluarga Bekas Paling Dicari 2025, Murah dengan Performa Mumpuni
- 5 Mobil Sedan Bekas Pajak Murah dan Irit BBM untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi Smartwatch Selain Apple yang Bisa QRIS MyBCA
Pilihan
-
Aksi Jatuh Bareng: Rupiah dan Mata Uang Asia Kompak Terkoreksi
-
4 HP RAM 12 GB Paling Murah, Pilihan Terbaik untuk Gamer dan Multitasker Berat
-
Perusahaan BUMN dan Badan Negara Lakukan Pemborosan Anggaran Berjamaah, Totalnya Rp43 T
-
RKUHAP Resmi Jadi UU: Ini Daftar Pasal Kontroversial yang Diprotes Publik
-
Permintaan Pertamax Turbo Meningkat, Pertamina Lakukan Impor
Terkini
-
Mardani Ali Sera Dicopot dari Kursi Ketua PKSAP DPR, Alasannya karena Ini
-
Melihat 'Kampung Zombie' Cililitan Diterjang Banjir, Warga Sudah Tak Asing: Kayak Air Lewat Saja
-
Jakarta Dikepung Banjir: 16 RT Terendam, Pela Mampang Paling Parah Hingga 80 cm
-
Program SMK Go Global Dinilai Bisa Tekan Pengangguran, P2MI: Target 500 Ribu Penempatan
-
21 Tahun Terganjal! Eva Sundari Soroti 'Gangguan' DPR pada Pengesahan RUU PPRT: Aneh!
-
110 Anak Direkrut Teroris Lewat Medsos dan Game, Densus 88 Ungkap Fakta Baru
-
Jejak Hitam Eks Sekretaris MA Nurhadi: Cuci Uang Rp308 M, Beli Vila-Kebun Sawit Atas Nama Orang Lain
-
Jaksa KPK Ungkap Pertarungan Gengsi dengan Penasihat Hukum di Kasus Hasto Kristiyanto
-
Sebut Indonesia Darurat Bullying, Puan Siapkan Panggilan Menteri dan Tim Psikolog
-
Pembahasan KUHAP Diperkarakan ke MKD, Puan Sebut DPR Sudah Libatkan Banyak Pihak: Prosesnya Panjang