Suara.com - Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon mengatakan seharusnya pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak mengalami kendala dalam mengungkap kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Fadli mengatakan hal ini saat disinggung soal ultimatum istri Munir, Suciawati, kepada pemerintah untuk membuka dokumen Tim Pencari Fakta pembunuhan Munir.
"Kasus itu (Munir) terjadi di era pemerintahan Ibu Megawati. Nah, kan harusnya tidak ada masalah dong. Dari jaman Bu Megawati ke zaman Pak Jokowi, kan sama tuh, satu garis. Kalau sekarang masalahnya teknis, masalah data, dan sebagainya, mungkin mereka punya. Tapi yang jelas sudah ada proses pengadilan ketika itu," kata Fadli di DPR, Jumat (21/10/2016).
Dokumen TPF dinyatakan hilang setelah Komisi Informasi Publik memerintahkan agar dokumen tersebut dibuka ke publik. Tujuannya supaya penyelesaian perkara kasus Munir bisa dilanjutkan.
Menurut Fadli pemerintah harusnya melaksanakan keputusan KIP. Namun, dia menyayangkan hilangnya dokumen tersebut.
"Mestinya melaksanakan (keputusan KIP). Tapi kalau hilang bagaimana?" kata politikus Gerindra.
Suciwati menganggap pemerintahan Jokowi tak mau melaksanakan putusan KIP. Dia mendesak Presiden untuk segera menemukan dan membuka dokumen.
"Bahwa kelalaian berupa hilangnya dokumen TPF Munir dan ketidakpatuhan berupa tidak diumumkan hasil penyelidikan kepada publik dapat mengarah pada pelanggaran pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 52, 53, dan 55 UU nomor 14/2008," kata Suciwati di kantor Kontras, Rabu (19/10/2016).
BERITA MENARIK LAINNYA:
Ahok Ceritakan Seorang Ibu Hajah yang Selalu Membelanya
Foto Biarawati dan Ustadz Ini Jadi Bahasan 'Hangat' di Sosmed
Ini Isi Ajakan Membully Atiqah Hasiholan dan Rio Dewanto
Ini Sosok Cantik Nara Masista yang 'Sentil' 6 Negara di PBB
Kejujuran Reza Akui Praktik Seks Aa Gatot Diapresiasi
Penjelasan Jessica Soal Foto Selonjoran di Sel Polda akan Gempar
Berita Terkait
-
Racun di Atas Awan: Mengenang Kembali Tragedi Pembunuhan Munir di September Hitam
-
Geruduk Komnas HAM, KASUM Tuntut Pembunuhan Munir Ditetapkan Sebagai Pelanggaran HAM Berat!
-
Kasus Munir Mati Suri di Tangan Komnas HAM, Aktivis: Laporannya Entah ke Mana!
-
Pembunuhan Munir Tak Kunjung Ditetapkan Sebagai Pelanggaran HAM, Komnas Dinilai Lakukan Impunitas!
-
Masih Gelap, Dua Dekade Munir Diracun di Udara, Amnesty International: Padahal Masih Ada Peluang Hukum
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara