Suara.com - Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon mengatakan seharusnya pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak mengalami kendala dalam mengungkap kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Fadli mengatakan hal ini saat disinggung soal ultimatum istri Munir, Suciawati, kepada pemerintah untuk membuka dokumen Tim Pencari Fakta pembunuhan Munir.
"Kasus itu (Munir) terjadi di era pemerintahan Ibu Megawati. Nah, kan harusnya tidak ada masalah dong. Dari jaman Bu Megawati ke zaman Pak Jokowi, kan sama tuh, satu garis. Kalau sekarang masalahnya teknis, masalah data, dan sebagainya, mungkin mereka punya. Tapi yang jelas sudah ada proses pengadilan ketika itu," kata Fadli di DPR, Jumat (21/10/2016).
Dokumen TPF dinyatakan hilang setelah Komisi Informasi Publik memerintahkan agar dokumen tersebut dibuka ke publik. Tujuannya supaya penyelesaian perkara kasus Munir bisa dilanjutkan.
Menurut Fadli pemerintah harusnya melaksanakan keputusan KIP. Namun, dia menyayangkan hilangnya dokumen tersebut.
"Mestinya melaksanakan (keputusan KIP). Tapi kalau hilang bagaimana?" kata politikus Gerindra.
Suciwati menganggap pemerintahan Jokowi tak mau melaksanakan putusan KIP. Dia mendesak Presiden untuk segera menemukan dan membuka dokumen.
"Bahwa kelalaian berupa hilangnya dokumen TPF Munir dan ketidakpatuhan berupa tidak diumumkan hasil penyelidikan kepada publik dapat mengarah pada pelanggaran pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 52, 53, dan 55 UU nomor 14/2008," kata Suciwati di kantor Kontras, Rabu (19/10/2016).
BERITA MENARIK LAINNYA:
Ahok Ceritakan Seorang Ibu Hajah yang Selalu Membelanya
Foto Biarawati dan Ustadz Ini Jadi Bahasan 'Hangat' di Sosmed
Ini Isi Ajakan Membully Atiqah Hasiholan dan Rio Dewanto
Ini Sosok Cantik Nara Masista yang 'Sentil' 6 Negara di PBB
Kejujuran Reza Akui Praktik Seks Aa Gatot Diapresiasi
Penjelasan Jessica Soal Foto Selonjoran di Sel Polda akan Gempar
Berita Terkait
-
Racun di Atas Awan: Mengenang Kembali Tragedi Pembunuhan Munir di September Hitam
-
Geruduk Komnas HAM, KASUM Tuntut Pembunuhan Munir Ditetapkan Sebagai Pelanggaran HAM Berat!
-
Kasus Munir Mati Suri di Tangan Komnas HAM, Aktivis: Laporannya Entah ke Mana!
-
Pembunuhan Munir Tak Kunjung Ditetapkan Sebagai Pelanggaran HAM, Komnas Dinilai Lakukan Impunitas!
-
Masih Gelap, Dua Dekade Munir Diracun di Udara, Amnesty International: Padahal Masih Ada Peluang Hukum
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
6 Kasus Sengketa Tanah Paling Menyita Perhatian di Makassar Sepanjang 2025
-
6 HP Memori 128 GB Paling Murah Terbaru 2025 yang Cocok untuk Segala Kebutuhan
-
4 Rekomendasi Tablet RAM 8 GB Paling Murah, Multitasking Lancar Bisa Gantikan Laptop
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
Terkini
-
Media Asing Soroti Progres IKN, Kekhawatiran soal Lingkungan dan Demokrasi Jadi Perhatian Utama
-
Sandi 'Tujuh Batang' dan Titah 'Satu Matahari' yang Menjerat Gubernur Riau dalam OTT KPK
-
Rumah Hakim Kasus Korupsi Rp231 M Dibakar, Komisi III DPR: Ini Kejahatan Terencana
-
Jeritan Buruh 'Generasi Sandwich', Jadi Alasan KASBI Tuntut Kenaikan Upah 15 Persen
-
KontraS Ungkap Keuntungan Prabowo Jika Beri Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto
-
Penuhi Permintaan Publik, Dasco: Dana Reses Per Anggota DPR Dipangkas Rp 200 Juta
-
Tari Jaipong Meriahkan Aksi Buruh KASBI di Depan DPR RI
-
Kampung Bahari Digeruduk BNN: 18 Orang Diciduk, Target Operasi Kakap Diburu
-
Targetkan Rumah dengan Lampu Menyala Siang Hari, Dua Residivis Pembobol Rumah Kosong Ditangkap
-
Residivis Spesialis Rumah Kosong Beraksi Lagi di Jakarta Barat: Lampu Menyala Jadi Incaran!