Suara.com - Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon mengatakan seharusnya pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak mengalami kendala dalam mengungkap kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Fadli mengatakan hal ini saat disinggung soal ultimatum istri Munir, Suciawati, kepada pemerintah untuk membuka dokumen Tim Pencari Fakta pembunuhan Munir.
"Kasus itu (Munir) terjadi di era pemerintahan Ibu Megawati. Nah, kan harusnya tidak ada masalah dong. Dari jaman Bu Megawati ke zaman Pak Jokowi, kan sama tuh, satu garis. Kalau sekarang masalahnya teknis, masalah data, dan sebagainya, mungkin mereka punya. Tapi yang jelas sudah ada proses pengadilan ketika itu," kata Fadli di DPR, Jumat (21/10/2016).
Dokumen TPF dinyatakan hilang setelah Komisi Informasi Publik memerintahkan agar dokumen tersebut dibuka ke publik. Tujuannya supaya penyelesaian perkara kasus Munir bisa dilanjutkan.
Menurut Fadli pemerintah harusnya melaksanakan keputusan KIP. Namun, dia menyayangkan hilangnya dokumen tersebut.
"Mestinya melaksanakan (keputusan KIP). Tapi kalau hilang bagaimana?" kata politikus Gerindra.
Suciwati menganggap pemerintahan Jokowi tak mau melaksanakan putusan KIP. Dia mendesak Presiden untuk segera menemukan dan membuka dokumen.
"Bahwa kelalaian berupa hilangnya dokumen TPF Munir dan ketidakpatuhan berupa tidak diumumkan hasil penyelidikan kepada publik dapat mengarah pada pelanggaran pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 52, 53, dan 55 UU nomor 14/2008," kata Suciwati di kantor Kontras, Rabu (19/10/2016).
BERITA MENARIK LAINNYA:
Ahok Ceritakan Seorang Ibu Hajah yang Selalu Membelanya
Foto Biarawati dan Ustadz Ini Jadi Bahasan 'Hangat' di Sosmed
Ini Isi Ajakan Membully Atiqah Hasiholan dan Rio Dewanto
Ini Sosok Cantik Nara Masista yang 'Sentil' 6 Negara di PBB
Kejujuran Reza Akui Praktik Seks Aa Gatot Diapresiasi
Penjelasan Jessica Soal Foto Selonjoran di Sel Polda akan Gempar
Berita Terkait
-
Racun di Atas Awan: Mengenang Kembali Tragedi Pembunuhan Munir di September Hitam
-
Geruduk Komnas HAM, KASUM Tuntut Pembunuhan Munir Ditetapkan Sebagai Pelanggaran HAM Berat!
-
Kasus Munir Mati Suri di Tangan Komnas HAM, Aktivis: Laporannya Entah ke Mana!
-
Pembunuhan Munir Tak Kunjung Ditetapkan Sebagai Pelanggaran HAM, Komnas Dinilai Lakukan Impunitas!
-
Masih Gelap, Dua Dekade Munir Diracun di Udara, Amnesty International: Padahal Masih Ada Peluang Hukum
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta
-
Masih Nunggak, Kejagung Sita Aset Musim Mas dan Permata Hijau Group