Suara.com - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta pihak kepolisian (Densus 88) untuk menelusuri adanya teror bom dari orang tidak dikenal melalu telepon yang ditujukan untuk rumah dinas wali kota dan Balai Kota Surabaya beberapa hari lalu.
"Kami sudah minta Densus 88 untuk mengungkap teror bom itu," kata Risma, setelah menerima tamu Word Bank di rumah dinasnya di Jalan Sedap Malam, Surabaya, Sabtu.
Risma menilai aneh terkait ancaman seorang pria yang meminta eks lokalisasi Dolly terbesar se-Asia Tenggara yang telah ditutup dua tahun lalu agar dibuka kembali.
Sebab, kata Risma, dirinya tidak pernah membuka praktik asusila tersebut. "Kapan saya buka Dolly, kok sekarang diminta buka Dolly," kata Risma.
Risma menegaskan ditutupnya Dolly bukan untuk menyusahkan warga di sekitar Dolly. Melainkan untuk membantu mensejahterakan masyarakat Dolly dalam segi prekonomian.
Terlebih, kata Risma, nasib anak-anak yang berada di kawasan Dolly. Mereka jauh dari lingkungan anak-anak pada umumnya, khususnya dalam segi pendidikan.
"Yang paling saya perhatikan prekonomian mereka, nasib pendidikan anak-anak di sekitar. Makanya kita kasih beasiswa pada mereka, kita beri pelatihan wirausaha kepada warga setempat," katanya.
Terkait ancaman meledakkan rumdin dan balai kota, Risma mengaku tidak takut, sebab Tuhan akan selalu melindunginya. "Saya tidak takut dengan ancaman itu," katanya.
Sebelumnya, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbanglinmas) Pemkot Surabaya Soemarno mengakan Rumah Dinas Wali Kota Surabaya dan gedung Pemkot Surabaya mendapat teror bom dari orang tidak dikenal melalui telepon pada Rabu (19/10) sore.
"Iya benar, tadi sore sekitar pukul 15.30 WIB, ada orang yang mengaku bernama Helmi meneror dengan cara telepon ke operator di pemkot," katanya.
Menurut dia, ada telepon dari orang yang mengaku bernama Helmi diterima oleh Riaman, petugas jaga yang juga Staf Piket Bagian Umum dan Protokol Pemkot Surabaya.
Adapun pembicaraan dalam telepon tersebut, pelaku mengancam, "Apabila Pemkot Surabaya tidak membuka lagi lokalisasi Dolly dalam waktu tiga hari, rumah dinas wali kota dan gedung Pemkot Surabaya akan saya ledakkan".
Mendapati hal itu, lanjut dia, pihaknya berkoordinasi melakukan pengamanan di Rumah Dinas Wali Kota dan Pemkot Surabaya. "Meskipun itu cuma iseng, kami tetap menyikapi karena ini simbul pemerintahan. Kita tingkatkan kewaspadaan," katanya. (Antara)
Berita Terkait
-
Risma Apresiasi Sopir Ambulans dan Relawan Bencana: Bekerja Tanpa Libur, Tanpa Pamrih
-
Eks Mensos Tekankan Pentingnya Kearifan Lokal Hadapi Bencana, Belajar dari Simeulue hingga Sumbar
-
Risma-Gus Hans Resmi Ajukan Gugatan Sengketa Pilkada Jatim ke MK
-
Tri Rismaharini Sebut Akan Tekan Anak Buah Ketika Menerima Penghargaan Agar Tak Puas Diri
-
Pilkada Jatim 2024: Emil Dardak Ungkap Keunggulan Khofifah Dibanding Risma-Luluk
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Peneliti Temukan Cara Ubah Kulit Kayu Eukaliptus Jadi Penangkap Polusi, Seberapa Efektif?
-
Wamendagri Bima: Tantangan Perubahan Iklim Bukan Lagi Regulasi, Tetapi Eksekusi di Daerah
-
BGN Bantah Siswa SD di Pemalang Dikeluarkan Gara-gara Kritik MBG: Itu Tidak Benar
-
LHKPN Prabowo dan 38 Pejabat Lainnya Dipertanyakan ICW, KPK: Tunggu Verifikasi
-
Dikritik Bakal Ancam Demokrasi, DPN Disebut Perlu Reformasi Struktural
-
JPU KPK Tegaskan Tak Boleh Ada Intervensi di Sidang Kasus Suap Bea Cukai
-
Kasus Kekerasan Seksual Ponpes Pati, DPR Desak LPSK Fasilitasi Rehabilitasi 50 Korban
-
Laga Persija vs Persib Dipindah ke Samarinda, Pramono Anung: Kecewa, Tapi Alasannya Masuk Akal
-
Modus 'Crispy Fruit', WNA China Pengedar Happy Water Diciduk di Apartemen Pademangan
-
Rangkul Homeless Media, Bakom Perkenalkan Mitra Baru New Media Forum