Suara.com - Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada Muhadjir Darwin mengemukakan bahwa saatnya kini bagi umat Islam yang cinta damai, untuk secara serius mencegah dan mengatasi radikalisme agama.
"Jadi inilah saatnya bagi umat Islam yang cinta damai, untuk secara serius mencegah dan mengatasi kecenderungan radikalisme Islam," kata Muhadjir saat ditemui di kampus Program Doktor Studi Kebijakan UGM, Yogyakarta, Minggu (30/10/2016).
Menurut dia Islam moderat adalah satu-satunya pilihan untuk dijaga dan dikembangkan, jika masyarakat Indonesia masih menginginkan negara yang berkarakter multikultural seperti Indonesia ini tetap terjaga.
"Kita masih ingin negara yang berkarakter multikultural seperti Indonesia ini tetap terjaga," ujarnya.
Dia menilai saat ini ada kecenderungan baru yaitu redupnya politik Islam moderat, dan maraknya politik Islam radikal di panggung politik Indonesia, seperti yang disinyalir oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Sirodj.
Muhadjir melihat NU seperti menjadi pemain tunggal dalam menahan derasnya arus radikalisasi, sebab tidak ada organisasi Islam lain yang seberani NU dalam mempertahankan politik Islam moderat, dan mengkritisi politik Islam radikal yang sekarang sedang marak dengan bahasa yang tegas dan lugas.
"Muhammadiyah sudah tidak lagi. Dan ini sangat disayangkan. Jika radikalisasi Islam dibiarkan, benar seperti yang dikhawatirkan oleh Said Aqil Sirodj bahwa Indonesia akan terjerembab ke dalam situasi seperti di Balkan atau Timur Tengah. Poso dan Maluku telah mengalaminya," katanya.
"Tetapi skalanya masih daerah, belum nasional. Tapi jika itu dibiarkan terjadi di Jakarta, dampaknya akan sangat besar bagi perpolitikan nasional," Muhadjir menambahkan.
Dia menambahkan Indonesia tidak boleh dan jangan dibiarkan tercabik-cabik ke dalam konflik agama yang keras, yang dapat memecah belah anak-anak bangsa.
"Kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia terlalu mahal untuk dikorbankan," kata guru besar Fisipol UGM. (Antara)
Berita Terkait
-
Dedi Mulyadi Akui Marketnya Makin Luas Gara-Gara Sering Ngonten, Mau Nyapres?
-
Jatuh Bangun Nasib Ridwan Kamil: Gagal di Jakarta, Kini Terseret Isu Korupsi dan Perselingkuhan
-
Tim RIDO Laporkan KPU ke DKPP dan Minta Pemungutan Suara Ulang, Anies: No Comment!
-
Pilkada DKI: El Rumi Pilih Dharma-Kun, Soroti Masalah Kabel Listrik
-
Cak Lontong 'Ronda' Amankan Suara Pramono-Rano di Masa Tenang Pilkada
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Kemendagri Perluas Pemanfaatan IKD, Ratusan Ribu Warga Akses Layanan Tanpa Fotokopi KTP
-
Berapa Harga Tiket Kapal Pesiar MV Hondius? Liburan Mewah Berujung Infeksi Hantavirus Mematikan
-
Membedah Pola Pikir Anggota BAIS TNI Penyiram Air Keras Andrie Yunus
-
Terdakwa Kasus Pemerasan K3 Klaim Dapat Surat Kaleng, Apa Isinya?
-
Kapolri Bakal Lakukan Revisi Perkap Hingga Perpol Usai Terbitnya Rekomendasi KPRP
-
Sidang Kasus Andrie Yunus, Eks Kepala BAIS: Kalau Dipaksa ke Peradilan Umum Bisa Berujung Impunitas
-
3 Bos KoinWorks Dijebloskan ke Bui, Skandal Korupsi Kredit Rp 600 Miliar
-
Soal Ketimpangan Personel Polri, Kapolri: Ada yang Harus Dirampingkan dan Diperkuat
-
Jangan Cuma Salahkan Sopir! DPR Soroti Kondisi Jalan Nasional di Balik Kecelakaan Maut Bus ALS
-
Resmi! Muktamar ke-35 NU Digelar 1-5 Agustus 2026, Siap Pilih Ketum PBNU dan Rais Aam