Suara.com - Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan kepolisian-kepolisian daerah lain menyusul isu massa ormas Islam dari daerah luar akan nglurug ke Ibu Kota Jakarta pada Jumat (4/11/2016).
"Ya, kami lakukan kerjasama dengan polda-polda lain karena kan informasi masuk ya. Kita lakukan dan menyampaikan secara persuasif agar tidak mengerahkan massa," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Awi Setiyono di Polda Metro Jaya, Senin (31/10/2016).
Awi mengatakan nanti anggota polisi akan memeriksa barang bawaan massa yang datang ke Jakarta.
"Kalau ada yang mencurigakan membawa golok sajam dan lain-lain akan dilakukan penyitaan," kata Awi.
Informasi massa dari luar Jakarta akan dimobilisasi dikonfirmasi Wakapolda Metro Jaya Brigadir Jenderal Suntana.
"Informasi yang kita dapat seperti itu," kata Suntana usai acara Deklarasi Kampanye Damai dan Berintegritas di Silang Monas Jakarta, Sabtu (29/10/2016).
Suntana menyarankan warga dari luar Ibu Kota untuk mengurungkan niat. Lebih baik, mereka aksi damai di daerah masing-masing.
"Usahakan massa dari luar Jakarta, kami sarankan, unjuk rasa dilakukan di lokasi masing-masing. sehingga Jakarta bisa kita jaga supaya aman," kata dia.
Awi juga mengatakan pengamanan massa pada tanggal 4 November nanti tetap sesuai prosedur.
"Semua ada pentahapannya. Pentahapan gangguan kamtibmas. Ada protap dan perkapnya," kata Awi.
Kapolda Metro Jaya melarang anggota membawa senjata api saat pengamanan.
"Bapak Kapolda menyampaikan dalam demonstrasi ini pengamanan dan pelayanan kepolisian tidak diperkenankan membawa senpi," kata dia.
Polisi hanya diperkenankan memakai senjata gas air mata untuk membubarkan massa yang mulai anarkis.
"Fase pertama mulai dari kehadiran kepolisian dan dengan tangan kosong dan sampai kelima menggunakan gas air mata, secutity barier itu saja yang diperbolehkan. Fase keenam menggunakan peluru tajam kita tidak gunakan," kata dia.
Awi juga meminta massa dapat membantu menjaga ketertiban agar aksi tersebut berlangsung kondusif.
Berita Terkait
-
Dedi Mulyadi Akui Marketnya Makin Luas Gara-Gara Sering Ngonten, Mau Nyapres?
-
Jatuh Bangun Nasib Ridwan Kamil: Gagal di Jakarta, Kini Terseret Isu Korupsi dan Perselingkuhan
-
Tim RIDO Laporkan KPU ke DKPP dan Minta Pemungutan Suara Ulang, Anies: No Comment!
-
Pilkada DKI: El Rumi Pilih Dharma-Kun, Soroti Masalah Kabel Listrik
-
Cak Lontong 'Ronda' Amankan Suara Pramono-Rano di Masa Tenang Pilkada
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Kemnaker Siapkan Tenaga Kerja Terampil untuk Dukung Pertumbuhan Pasar EV dan Green Jobs
-
Ironi Distribusi Air Jakarta: Apartemen Dimanjakan, Warga Kampung Pakai Pipa Usia Setengah Abad!
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan