Suara.com -
Menjelang subuh, peserta Aksi Bela Islam II mulai meninggalkan Pintu Gerbang Utama DPR, Jalan Gatot Subroto, Sabtu (5/11/2016).
Satu persatu peserta demo dikelompokan berdasarkan alamatnya dan dipulangkan dengan bus yang sudah disediakan dari pihak DPR/MPR.
Hal ini terjadi setelah perwakilan peserta aksi menemui perwakilan MPR/DPR yang dilakukan sekira pukul 02.00 WIB.
"Kami menunggu langkah kongkret janji parlemen untuk mengawal kasus ini agar tuntas," kata Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizieq.
Dia menambahkan, jika memang tuntutan mereka tidak selesai, pihaknya akan turun ke jalan untuk memperjuangkannya kembali.
"Tangkap Ahok atau revolusi. Kita siap turun lagi, siap perang kalau ini nggak diselesaikan," kata dia.
Dalam kesempatan ini, Habib Rizieq mengatakan akan bertanggungjawab terhadapan pengobatan 150 orang korban luka-luka dalam aksi damai hari ini. Sedangkan untuk korban meninggal, Habib Rizieq mengatakan akan diberikan santunan.
Sebelum meninggalkan lokasi, Habib Rizieq dan sejumlah perwakilan peserta aksi menemui perwakilan anggota DPR dan MPR. Mereka melakukan pertemuan sekira satu jam.
Anggota DPR yang menemui, di antaranya Anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Anggota Komisi III Aboebakar Al Habsyi, Anggota Komisi III Muchlisin, dan Wakil Komisi I Hanafi Rais. Sedangkan perwakilan MPR langsung diterima oleh pimpinan MPR Zulkifli Hasan.
Anggota DPR RI Aboebakar Al Habsyi mengatakan, Komisi III DPR akan memanggil Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk menuntaskan dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ini.
"Setelah Senin (7/11/2016) akan kami tindak lanjuti," tutur Politkus PKS itu.
Sementara Anggota Komisi III lainya Sufmi Dasco Ahmad juga berjanji akan terus mengawal kasus penistaan agama ini yang dilakukan oleh Ahok.
"Kami terima amanah berat, masyarakat seluruh Indonesia melalui ulama dan habib untuk minta kawal dan awasi pernyataan pemerintah. Dihadapan ulama akan lakukan pengawalan dan panggil Kapolri sebagai tugas pengawasan," ujar Politikus Gerindra ini.
Sementara itu, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan penegakan hukum kasus ini akan dilakukan secara tegas, cepat dan adil. Karenanya, dia meminta semuanya mengawasi dengan baik sehingga harapan dan tuntutan yang dilakukan pada aksi ini akan jadi kenyataan.
"Saya harap semua berakhir baik, dan selamat ketika pulang ke tempat masing-masing," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
-
Obsesi Epstein Bangun 'Pabrik Bayi' dengan Menghamili Banyak Perempuan
-
5 HP Baterai Jumbo untuk Driver Ojol agar Narik Seharian, Harga mulai dari Rp2 Jutaan
-
Bom Molotov Meledak di SMPN 3 Sungai Raya, Polisi Ungkap Terduga Pelaku Siswa Kelas IX
Terkini
-
Dobrak Kemacetan Jakarta-Banten, Jalur MRT Bakal Tembus Sampai Balaraja
-
Pakar Soal Kasus Chromebook: Bukti Kejagung Bisa Gugurkan Dalih Niat Baik Nadiem Makarim
-
Benang yang Menjaga Hutan: Kisah Tenun Iban Sadap dari Jantung Kalimantan
-
Menpar Widiyanti Bantah Isu Bali Sepi Wisatawan, Ungkap Data 12,2 Juta Kunjungan di 2025
-
Tragedi Bocah NTT Bunuh Diri karena Tak Mampu Beli Buku, Mensos Janjikan Bantuan Pendidikan untuk Kakaknya
-
Kritik Kebijakan Pariwisata, Anggota Komisi VII DPR Ini Beri Menpar Widyanti Nilai 50 dari 100
-
OTT KPK di Jakarta Jaring Pejabat Bea Cukai
-
Gus Ipul Prihatin Kasus Siswa SD di NTT, Ingatkan Pentingnya Data Perlindungan Sosial
-
Nekat Bongkar Trotoar Tanpa Izin, Pengelola Hotel di Pondok Indah Kena Sanksi
-
Sebelum Lakukan Pemutihan Utang BPJS, Pemerintah Ingin Pastikan Hal Ini