Suara.com - Pihak berwenang Turki, Sabtu (5/11/2016), memerintahkan secara resmi penahanan dan penundaan persidangan sembilan eksekutif dan wartawan koran oposisi yang ditangkap pada Senin (31/10/2016).
Penahanan pemimpin redaksi dan pegawai senior Cumhuriyet atas dugaan koran sekuler tersebut mendukung percobaan kudeta pada bulan Juli lalu, dijelaskan seorang pemimpin politik Uni Eropa melanggar kebebasan berekspresi. Rumah mereka juga sedang digeledah.
Jaksa Istanbul menyatakan bahwa pegawai salah satu media yang masih bersikap kritis terhadap Presiden Tayyip Erdogan itu diduga melakukan tindak kejahatan dengan mengatasnamakan kelompok militan Kurdi dan berjaringan dengan ulama Fethullah Gulen yang berdomisili di Amerika Serikat.
Turki menuduh Gulen mendalangi upaya kudeta, meskipun dia menampik berbagai tuduhan itu.
Editor Cumhuriyet sebelumnya, Can Dundar, tahun lalu ditahan atas publikasi rahasia negara terkait keterlibatan Turki dalam mendukung pemberontak Suriah.
Kasus tersebut menimbulkan kecaman dari kelompok sayap kanan dan pemerintahan negara-negara Barat mengkhawatirkan akan memburuknya hak asasi manusia di Turki di bawah pemerintahan Erdogan.
Tindakan tegas Turki dilakukan sejak sejumlah tentara berulah mencoba merebut kekuasaan pada 15 Juli yang memberikan peringatan kepada beberapa sekutu dan kelompok HAM yang khawatir Erdogan menggunakan upaya kudeta tersebut untuk memberantas semua jenis perbedaan pendapat.
Lebih dari 110.000 orang dipecat atau diberikan sanksi dan 37.000 orang ditangkap dalam waktu lebih dari tiga setengah bulan.
Selain itu, 170 koran, majalah, stasiun televisi, dan kantor berita ditutup, sehingga 2.500 wartawan kehilangan pekerjaan. Demikian pernyataan Asosiasi Wartawan Turki saat berunjuk rasa atas penangkapan wartawan Cumhuriyet, 31 Oktober lalu.
Kelompok oposisi menyatakan pembersihan ditujukan untuk membungkam perbedaan pendapat di Turki yang merupakan salah satu anggota NATO dan sedang mengusulkan keanggotaannya di Uni Eropa.
Pihak berwenang Turki juga menangkap beberapa pemimpin terkemuka partai oposisi Pro-Kurdi, Jumat (4/11/2016), yang mengundang kecaman keras dari dunia internasional. (Antara/Reuters)
Berita Terkait
Terpopuler
- Apa yang Terjadi Jika Gunung Anak Krakatau Meletus?
- 3 Pimpinan BGN Dilaporkan ke Ombudsman, Diduga Rangkap Jabatan di BUMN
- Kacamata Cat Eye Cocok untuk Bentuk Wajah Apa? Ini 3 Pilihan dengan Harga Ramah di Kantong
- 5 Sepatu Lari Reebok yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 8 Pilihan Parfum di Alfamart yang Semakin Berkeringat Semakin Wangi
Pilihan
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
-
Mengapa Kursi Komisaris Layak Untuk Sang Loyalis?
-
Cristiano Ronaldo Umumkan Perpisahan! Piala Dunia 2026 Jadi Panggung Terakhir
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
Terkini
-
Biang Kerok Blackout! Polri Bongkar Korupsi Batu Bara PLTU yang Bikin Listrik Padam Massal
-
WNI Tewas Mengenaskan di Jepang, Terduga Pelaku Diduga Tabrakkan Diri ke Kereta
-
Mahfud MD Heran Fenomena UU 'Simsalabim': Tiba-tiba Jadi, Kapan Dibahasnya?
-
Bulog Respon Cepat Masukan Masyarakat, Direktur Operasi Tinjau Penanganan Gudang Karawang
-
Dewan Pers Kabulkan Pokok Aduan Gus Ipul atas Artikel Opini yang Dinilai Menyudutkan
-
Rumor 'Orang Dalam' Bocorkan OTT Kuansing Mencuat, KPK: Itu Cuma Spekulasi!
-
Soroti Fenomena 'Rule by Law', Eks Ketua KY Sebut Hukum Dibajak Oligarki Demi Proyek Elite
-
Kemendagri Koordinasikan Usulan BSPS dari Daerah untuk Perkuat Program Perumahan
-
Bukan Cuma Jakarta, PM Narendra Modi ke Yogyakarta Demi Restorasi Candi Prambanan
-
Online Scam hingga Ancaman Privasi: Era AI Butuh Tata Kelola Ruang Digital Berbasis HAM