Pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat belakangan kerap mendapat penolakan dari warga setiap blusukan dan kampanye di kampung-kampung.
Saat kampanye, Ahok pernah ditolak warga di Jalan Gardu, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, dan Rawa Belong, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Pasangannya, Wagub Djarot Saiful Hidayat juga ditolak sejumlah warga Kampung Nelayan, Cilincing.
Masalah ini menjadi perhatian khusus bagi Tim Pemenangan Ahok-Djarot. Juru Bicara Tim Pemenangan Ahok-Djarot, Bestari Barus menilai penolakan warga terjadi karena kurangnya koordinasi antara tim pemenangan dengan Polri dan Bawaslu.
"Kita minta koordinasi di lapangan dengan aparat dan Bawaslu dijalin dengan sedemikian baik," ujar Bestari saat ditemui di markas Tim Pemenangan Ahok-Djarot, Jalan Borobudur, nomor 18, Jakarta Pusat, Minggu (6/11/2016).
Kepala Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasdem DKI Jakarta ini meminta Polisi dan Bawaslu menindak oknum-oknum atau kelompok warga yang mencoba menghalangi kegiatan kampanye pasangan Ahok-Djarot. Menurut Bestari, kegiatan kampanye cagub dan cawagub telah diatur oleh Undang-undang.
"Kan hal seperti itu (penolakan warga) nggak dibenarkan, barang siapa yang dihalangi harus ada tindakan hukum kepada mereka. Kampanye ini kan sesuai dengan Undang-undang," katanya.
Selain memperbaiki koordinasi dengan Bawaslu dan Polri, Tim Pemenangan calon petahana ini juga akan melakukan koordinasi di struktur partai pengusung Ahok-Djarot.
Bestari menerngakan, setiap melakukan blusukan, daerah utama yang akan disambangi oleh Ahok adalah kawasan yang langganan banjir dan belum ditatanya pedagang.
"Prinsip bahwa Pak Ahok itu ingin datang yang permasalahan di sana yang belum tertangani "on progress". Sekang kan beliau sedang cuti jadi punya banyak waktu kunjungan-kunjuntan menerima dari masyarakat," ucap Bestari.
Berita Terkait
-
Kesaksian Ahok Ungkap Borok Tata Kelola Pertamina 20132024, Pengamat Desak Kejaksaan Lakukan Ini
-
Kesaksian Ahok di Kasus Korupsi Pertamina Bikin Geger, Sentil Menteri BUMN
-
Pakar UGM Bongkar Akar Masalah BUMN: Titipan Politik Bikin Rugi dan Rawan Korupsi
-
Tak Semua Minyak Dalam Negeri Bisa Diolah, Ahok: Peningkatan Impor Bukan Penyimpangan
-
5 Poin Geger Kesaksian Ahok: Heran Kekuatan Riza Chalid, Sentil Menteri BUMN
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
-
Obsesi Epstein Bangun 'Pabrik Bayi' dengan Menghamili Banyak Perempuan
-
5 HP Baterai Jumbo untuk Driver Ojol agar Narik Seharian, Harga mulai dari Rp2 Jutaan
-
Bom Molotov Meledak di SMPN 3 Sungai Raya, Polisi Ungkap Terduga Pelaku Siswa Kelas IX
Terkini
-
DPR Soroti Tragedi Siswa SD NTT, Dorong Evaluasi Sisdiknas dan Investigasi Menyeluruh
-
Dobrak Kemacetan Jakarta-Banten, Jalur MRT Bakal Tembus Sampai Balaraja
-
Pakar Soal Kasus Chromebook: Bukti Kejagung Bisa Gugurkan Dalih Niat Baik Nadiem Makarim
-
Benang yang Menjaga Hutan: Kisah Tenun Iban Sadap dari Jantung Kalimantan
-
Menpar Widiyanti Bantah Isu Bali Sepi Wisatawan, Ungkap Data 12,2 Juta Kunjungan di 2025
-
Tragedi Bocah NTT Bunuh Diri karena Tak Mampu Beli Buku, Mensos Janjikan Bantuan Pendidikan untuk Kakaknya
-
Kritik Kebijakan Pariwisata, Anggota Komisi VII DPR Ini Beri Menpar Widyanti Nilai 50 dari 100
-
OTT KPK di Jakarta Jaring Pejabat Bea Cukai
-
Gus Ipul Prihatin Kasus Siswa SD di NTT, Ingatkan Pentingnya Data Perlindungan Sosial
-
Nekat Bongkar Trotoar Tanpa Izin, Pengelola Hotel di Pondok Indah Kena Sanksi