Pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat belakangan kerap mendapat penolakan dari warga setiap blusukan dan kampanye di kampung-kampung.
Saat kampanye, Ahok pernah ditolak warga di Jalan Gardu, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, dan Rawa Belong, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Pasangannya, Wagub Djarot Saiful Hidayat juga ditolak sejumlah warga Kampung Nelayan, Cilincing.
Masalah ini menjadi perhatian khusus bagi Tim Pemenangan Ahok-Djarot. Juru Bicara Tim Pemenangan Ahok-Djarot, Bestari Barus menilai penolakan warga terjadi karena kurangnya koordinasi antara tim pemenangan dengan Polri dan Bawaslu.
"Kita minta koordinasi di lapangan dengan aparat dan Bawaslu dijalin dengan sedemikian baik," ujar Bestari saat ditemui di markas Tim Pemenangan Ahok-Djarot, Jalan Borobudur, nomor 18, Jakarta Pusat, Minggu (6/11/2016).
Kepala Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasdem DKI Jakarta ini meminta Polisi dan Bawaslu menindak oknum-oknum atau kelompok warga yang mencoba menghalangi kegiatan kampanye pasangan Ahok-Djarot. Menurut Bestari, kegiatan kampanye cagub dan cawagub telah diatur oleh Undang-undang.
"Kan hal seperti itu (penolakan warga) nggak dibenarkan, barang siapa yang dihalangi harus ada tindakan hukum kepada mereka. Kampanye ini kan sesuai dengan Undang-undang," katanya.
Selain memperbaiki koordinasi dengan Bawaslu dan Polri, Tim Pemenangan calon petahana ini juga akan melakukan koordinasi di struktur partai pengusung Ahok-Djarot.
Bestari menerngakan, setiap melakukan blusukan, daerah utama yang akan disambangi oleh Ahok adalah kawasan yang langganan banjir dan belum ditatanya pedagang.
"Prinsip bahwa Pak Ahok itu ingin datang yang permasalahan di sana yang belum tertangani "on progress". Sekang kan beliau sedang cuti jadi punya banyak waktu kunjungan-kunjuntan menerima dari masyarakat," ucap Bestari.
Berita Terkait
-
Kasus Deddy Sitorus Dinilai Mirip Ahok: Video Tuai Polemik karena Sengaja Dipotong?
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Ahok Kritik Pedas Rencana Utang Rp700 Triliun Pemerintah: Itu Namanya Gali Lubang Tutup Lubang!
-
Ungkit Anggaran Negara dari Pajak Rakyat, Sentilan Ahok ke DPR: Jangan Cuma Terima Gaji, tapi...
-
Ditanya Tawaran Jabatan Komisaris BUMD DKI dari Pramono Anung, Ahok : Enakan Free Man!
Terpopuler
- Kopi & Matcha: Gaya Hidup Modern dengan Sentuhan Promo Spesial
- Ameena Akhirnya Pindah Sekolah Gegara Aurel Hermanyah Dibentak Satpam
- Breaking News! Keponakan Prabowo Ajukan Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPR RI Gerindra, Ada Apa?
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
- Patrick Kluivert Senyum Nih, 3 Sosok Kuat Calon Menpora, Ada Bos Eks Klub Liga 1
Pilihan
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
-
Derby Manchester Dalam 3 Menit: Sejarah, Drama, dan Persaingan Abadi di Premier League
-
Disamperin Mas Wapres Gibran, Korban Banjir Bali Ngeluh Banyak Drainase Ditutup Bekas Proyek
-
Ratapan Nikita Mirzani Nginep di Hotel Prodeo: Implan Pecah Sampai Saraf Leher Geser
-
Emil Audero Jadi Tembok Kokoh Indonesia, Media Italia Sanjung Setinggi Langit
Terkini
-
Atasi BABS, Pemprov DKI Bangun Septic Tank Komunal dan Pasang Biopal di Permukiman Padat
-
Benarkah Puteri Komarudin Jadi Menpora? Misbakhun: Mudah-mudahan Jadi Berkah
-
Skandal Tol Rp500 Miliar, Kejagung Mulai Usut Perpanjangan Konsesi Ilegal CMNP
-
Tim Independen LNHAM Terbentuk, Bakal Ungkap Fakta Kerusuhan Agustus 2025
-
Yusril Bongkar 'Sistem Gila' Pemilu, Modal Jadi Caleg Ternyata Jauh Lebih Gede dari Gajinya
-
Pengamat: Keberanian Dasco Minta Maaf dan Bertemu Mahasiswa jadi Terobosan Baru DPR
-
BPOM Respons Temuan Indomie di Taiwan Mengandung Etilen Oksida, Produk Masih Aman di Indonesia?
-
Kejagung Ungkap Nilai Aset Sitaan Sawit Ilegal Kini Tembus Rp 150 Triliun
-
18 WNI dari Nepal Tiba di Tanah Air Hari Ini, Dipulangkan di Tengah Krisis Politik
-
Di Balik Mundurnya Rahayu Saraswati, Mahfud MD Sebut Ada 'Badai Politik' Menerjang DPR