Suara.com - Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo yang memerintahkan kepolisian untuk mengusut kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) secara tegas, cepat, dan transparan.
"Kami berharap bahwa itu dilaksanakan secara konsisten," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir usai pertemuan dengan Presiden Jokowi di gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta, Selasa (8/11/2016).
Haedar meminta polisi tidak mengembangkan tafsir terhadap penyataan Ahok ketika mengutip surat Al Maidah ayat 51. Sebab, katanya, hal itu bisa memicu polemik baru.
"Kami berharap kepolisian tidak perlu mengembangkan tafsir-tafsir yang justru bisa menambah keraguan atau menimbulkan eskalasi baru mengenai pengusutan kasus ini. Ikuti apa yang sudah menjadi garis dari Presiden, usut kasus ini secara tuntas dengan tegas, cepat dan transparan," ujar dia.
Menurut Haedar demonstrasi pada Jumat (4/11) yang berakhir rusuh karena ada yang memancingnya. Demonstrasi tersebut untuk menuntut penegakan hukum terhadap kasus Ahok.
"Kami yakin bahwa kericuhan itu terjadi karena ada hal-hal yang memancing di air keruh, tetapi secara umum baik pendemo maupun keamanan telah melalui fase ini. Oleh sebab itu, kami berharap seluruh rakyat Indonesia dan semua komponen bangsa agar menciptakan suasana yang lebih kondusif paska 4 November," tutur dia.
Haedar berharap kasus Ahok segera selesai.
"Kami harapkan kasus ini segera berakhir dan ada kata putus, agar bangsa ini tidak tersandera oleh satu, dua orang yang bertindak gegabah di dalam kehidupan berkebangsaan kita," kata dia.
BERITA MENARIK LAINNYA:
Dianggap Menghina Jokowi, Ahmad Dhani Dilaporkan ke Polisi
Amir Papalia Ternyata Tahu Pembunuh Mirna dari Paranormal!
SBY Dituding Danai Demo 4 November, Ini Jawaban Ani
Kisah Kakek Tua Jual Uduk Nasib Berubah Setelah Viral di Medsos
Tompi: Saya Bukan Ahokers, Tapi...
Tajir Banget, 6 Anak Muda Nigeria Gemparkan Medsos
Berita Terkait
-
Ahok Adu Mulut dengan Pengacara Kasus LNG, Hakim Sampai Harus Turun Tangan
-
Ahok Ngamuk di Sidang Korupsi LNG Pertamina: Saya Paling Benci Korupsi, Akan Saya Sikat!
-
Ahok Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi LNG Pertamina Rp1,7 Triliun, Irit Bicara Saat Tiba di Tipikor
-
Kesaksian Ahok di Kasus Korupsi Pertamina Bikin Geger, Sentil Menteri BUMN
-
Pakar UGM Bongkar Akar Masalah BUMN: Titipan Politik Bikin Rugi dan Rawan Korupsi
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
Pilihan
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
Terkini
-
Eropa Bersiap AS Keluar dari NATO, Trump yang 'Mencla-mencle' Jadi Sorotan Jerman
-
Ancam Kesehatan dan Lingkungan: DKI Gelar Operasi Basmi Ikan Sapu-sapu Jumat Lusa
-
Horor di Sekolah Turki: Anak Mantan Polisi Tembak 4 Orang Tewas, 20 Lainnya Luka-luka
-
Pemimpin Fatah Marwan Barghouti Disiksa di Penjara Israel, Dipukuli hingga Diserang Anjing
-
Fakta Baru Kasus Begal Damkar di Gambir: 3 dari 5 Pelaku Ternyata Penjahat Kambuhan!
-
Catat! Ini Jadwal Lengkap Keberangkatan Haji Indonesia 2026
-
Atasi Sampah Cilincing, Pemprov DKI Bakal 'Sulap' Limbah Kerang Jadi Material WC
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
Baleg DPR Sepakati Perubahan Prolegnas 2026, Ada Lima RUU Baru Masuk Ini Daftarnya!
-
22 Tahun Nasib PRT Dipingpong, RUU PPRT Kini Terkatung-katung di Tangan Pemerintah