Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Fadli Zon mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk hati-hati mengeluarkan statemen saat mengunjungi lembaga-lembaga negara dan komunitas lainnya terkait stabilitas politik. Apa yang disampaikan oleh Fadli Zon terkait komentar Jokowi di Markas Komando Pasukan khusus (Kopassus) yang mengatakan siap menurunkannya dalam kondisi darurat.
"Saya kira itu bagus konsolidasi keliling. Meskipun menurut saya, itu dilakukan seblum-sebelumnya. Dan kita melihat, jangan mengirim sinyal yang salah, misalnya datang ke Tentara, Polisi, itu bagus, bagus sekali," kata Fadli Zon di Hotel Kartika Chandra, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Sabtu (12/11/2016).
Menurutnya pernyataan Jokowi tersebut dapat memberikan sinyal negatif bagi masyarakat. Pasalnya, apa yang disampaikan Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut seolah-olah ingin membenturkan TNI dengan masyarakat.
"(Boleh keliling),tapi nggak usah dikomentari, siap ini digerakan dalam darurat. Itu memberi sinyal yang slah. Maksudnya apa? Masa tentara disuruh melawan rakyat, kan mereka itu anak kandung rakyat. Jangan mengirim sinyal yang salah dan menimbulkan perspektif berbeda," kata Fadli Zon.
Karena itu, dia meminta Jokowi agar mengomentari dan mengatasi situasi yang ada dengan baik. Kata Anak buah Prabowo Subianto tersebut berharap, Jokowi tidak membuat gentar masyarakat, apalagi hanya untuk mengalihkan isu yang sedang terjadi saat ini.
"Kalau mau berikan ucapan selamat, inspeksi dan mengucapkan trima kasIh, ya dilakukan saja, dengan tidak perlu showforce. Pak jokowi harus perlu tahu persoalannya apa. Dan jangan bergeser dari persoalan utama," katanya.
Fadli mengatakan bahwa masalah utama dalam aksi yang dilakukan oleh ratusan ribu peserta demo kemarin adalah karena Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok diduga menista Agama Islam.
"Persoalan utama itu, iyalah penistaan agama yang dilakukan saudara ahok. Sudah ada keputusan MUI, kemudian tuntutan masyarakat secara nyata, jangan bergeser kemana-mana Akan membuat masalah lebih besar dan isolasi dengan penegakan hukum, dan peenegakan itu mewakili keadilan," kata Fadli Zon.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO