Suara.com - Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni akan menggelontorkan dana triliunan rupiah per tahun dalam bantuan tunai yang terbagi untuk usaha, keluarga kurang mampu dan pemberdayaan komunitas.
"Setelah kami hitung, APBD Jakarta memiliki ruang dan kemampuan bagi kami untuk memberikan dana bergulir sejumlah Rp50 juta untuk satu unit usaha," ujar Agus didampingi calon wakil gubernur DKI Sylviana dalam pidato politik kedua di Gelanggang Remaja Jakarta Utara, Minggu.
Dana bergulir itu, katanya, akan mendorong ekonomi rakyat, mencetak usahawan baru, mengembangkan usaha mikro kecil dan koperasi untuk semua kalangan sehingga mengurangi pengangguran yang kini sebanyak 368 ribu orang berdasarkan data BPS.
Pihaknya akan mengalokasikan dana bergulir tahap awal sebesar Rp1 triliun untuk membangun dan mengembangkan 20 ribu unit usaha baru.
"Apabila 1 unit usaha dapat menyerap 5 sampai 10 orang pekerja, maka program ini secara langsung akan mengurangi pengangguran 100 sampai 200 ribu orang," ujar dia.
Selanjutnya, ia akan mengalokasikan dana sebesar Rp650 miliar per tahun untuk diberikan kepada lebih dari 128 ribu keluarga miskin atau kurang mampu, baik yang memiliki lansia dan balita maupun tidak.
Artinya, setiap keluarga miskin akan mendapatkan bantuan langsung sementara (BLS) sebesar Rp5 juta per tahun atau lebih dari Rp400 ribu per bulan.
"Ada ungkapan, beri kail jangan beri ikan. Tapi, sebagian dari saudara kita, sebegitu miskinnya, sehingga mereka tidak sanggup untuk memegang kail," tutur dia.
Ia mengatakan BLS di luar dari KJP dan KJS yang telah dinikmati warga selama ini. BLS adalah tambahan dari program KJP dan KJS.
Pria 38 tahun itu menegaskan program itu bukan merupakan bagi-bagi uang karena sesuai amanah konstitusi, yakni negara harus bertanggung jawab terhadap warga miskin, targetnya jelas, bersifat sementara dan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar terutama pangan.
Untuk menjamin BLS diterima oleh keluarga yang membutuhkan, program itu harus dijalankan melalui mekanisme dan sistem yang akuntabel dan transparan.
Terakhir, Agus menilai selama ini belum ada pemberdayaan komunitas dalam lingkup RT-RW sehingga pihaknya akan mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan komunitas RT-RW sebesar Rp1 miliar per-RW per tahun.
Cagub dari poros Cikeas itu berharap program itu benar-benar dapat mengubah paradigma pembangunan Jakarta dengan melibatkan masyarakat langsung dalam proses pembangunan.
"Mengapa paradigma ini saya pilih karena saya ingin agar Jakarta berkembang bersama rakyat, bukan semakin terpisah dari rakyatnya," kata dia. [Antara]
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- Gibran Hadiri Acara Mancing Gratis di Bekasi, Netizen Heboh: Akhirnya Ketemu Jobdesk yang Pas!
- 7 Mobil Bekas Terbaik untuk Anak Muda 2025: Irit Bensin, Stylish Dibawa Nongkrong
- Suzuki Ignis Berapa cc? Harga Bekas Makin Cucok, Intip Spesifikasi dan Pajak Tahunannya
- STY Siap Kembali, PSSI: Tak Mudah Cari Pelatih yang Cocok untuk Timnas Indonesia
Pilihan
-
Indonesia Ngebut Kejar Tarif Nol Persen dari AS, Bidik Kelapa Sawit Hingga Karet!
-
Prabowo Turun Gunung Bereskan Polemik Utang Whoosh
-
Jokowi Klaim Proyek Whoosh Investasi Sosial, Tapi Dinikmati Kelas Atas
-
Barcelona Bakal Kirim Orang Pantau Laga Timnas Indonesia di Piala Dunia U-172025
-
Menkeu Purbaya Pamer Topi '8%' Sambil Lempar Bola Panas: Target Presiden, Bukan Saya!
Terkini
-
Presiden Prabowo Panggil Dasco Mendadak Tadi Pagi, Bahas Apa?
-
Mendagri Tito Minta Pemda Segera Lakukan Sinkronisasi Program, Agar Tak Boros Anggaran
-
Soal Usulan Anggota DPR RI Non-Aktif Dipecat, Koordinator MPP Buka Suara
-
BNI Perkuat Inklusi Keuangan dan Transaksi Digital Lewat FinExpo 2025
-
Prabowo Ungkap Kartel Narkoba Kini Pakai Kapal Selam, Minta Polisi Jadi 'Mata dan Telinga Rakyat'
-
Warga Karangasem Demak Senyum Bahagia Menyambut Terang Baru di HLN ke-80
-
Tangan Diikat saat Dilimpahkan ke Kejaksaan, Delpedro: Semakin Ditekan, Semakin Melawan!
-
Prabowo: Saya Nonton Podcast Tiap Malam, Masa Saya Dibilang Otoriter?
-
Koalisi Sipil Tolak Soeharto Dapat Gelar Pahlawan, Sebut Pemerintah Abaikan Korban Pelanggaran HAM
-
Kontroversi Utang Whoosh: Projo Dorong Lanjut ke Surabaya, Ungkit Ekonomi Jawa 3 Kali Lipat