Suara.com - Koordinator Bidang Pembangunan Daerah DPP Partai Golkar Zainuddin Amali memastikan tidak ada intervensi dari Istana terkait keputusan Partai Golkar untuk mengembalikan posisi Setya Novanto sebagai ketua DPR untuk menggantikan posisi Ade Komarudin.
"Saya meyakinkan dan memastikan sama sekali tidak ada campur tangan. Apalagi intervensi dari pihak manapun. Jadi ini murni menjadi urusan di internal Golkar," kata Zainudin di DPR, Selasa (22/11/2016).
Zainuddin mengatakan Presiden Joko Widodo sudah menegaskan tidak turut campur tangan dalam urusan internal Partai Golkar dan DPR.
"Dan tadi Presiden sudah menegaskan, itu jadi urusan di Golkar dan di DPR sehingga sekali lagi, saya menyampaikan tidak ada intervensi dan campur tangan dari pihak manapun juga," kata Zainudin.
Zainuddin berharap keputusan partainya tak menimbulkan kegaduhan dan dampak terhadap DPR. Sebab, keputusan tersebut merupakan kesepakatan yang dihasilkan dalam rapat pleno DPP Partai Golkar.
"Saya kira itu kan urusan internal partai dan tidak ada tekanan dari pihak manapun. Kami berharap itu tidak menimbulkan dampak apapun," kata dia.
Pekan lalu, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta. Setelah itu, Novanto melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Di Istana, Presiden menegaskan sikapnya. Pergantian pengangkatan Novanto dan pergantian ketua DPR merupakan urusan partai dan DPR. Jokowi menghormati mekanisme yang berlaku di dewan.
"Itu urusannya Partai Golkar dan internal DPR. Dasar hukum penetapan ketua DPR oleh rapat paripurna DPR. Itu wilayahnya DPR," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (22/11/2016).
Berita Terkait
-
DPR Sebut Revisi UU P2SK Bisa Lindungi Nasabah Kripto
-
Diplomasi Tanpa Sekat 2025: Bagaimana Dasco Jadi 'Jembatan' Megawati hingga Abu Bakar Baasyir
-
Perubahan Skema Pupuk Subsidi Dinilai Dorong Transparansi
-
Komisi X DPR Respons Kabar 700 Ribu Anak Papua Tak Sekolah: Masalah Serius, Tapi Perlu Cross Check
-
DPR Apresiasi Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat, Negara Diminta Buka Tabir Kebenaran
Terpopuler
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
Pilihan
-
Ranking FIFA Terbaru: Timnas Indonesia Makin Pepet Malaysia Usai Kena Sanksi
-
Sriwijaya FC Selamat! Hakim Tolak Gugatan PKPU, Asa Bangkit Terbuka
-
Akbar Faizal Soal Sengketa Lahan Tanjung Bunga Makassar: JK Tak Akan Mundur
-
Luar Biasa! Jay Idzes Tembus 50 Laga Serie A, 4.478 Menit Bermain dan Minim Cedera
-
4 Rekomendasi HP OPPO Murah Terbaru untuk Pengguna Budget Terbatas
Terkini
-
Kejati Jakarta Tetapkan 2 Pegawai BPJS Ketenagakerjaan Jadi Tersangka Tindak Pidana Klaim Fiktif JKK
-
Sempat Kabur dan Nyaris Celakai Petugas KPK, Kasi Datun HSU Kini Pakai Rompi Oranye
-
Jadi Pemasok MBG, Perajin Tempe di Madiun Raup Omzet Jutaan Rupiah per Hari
-
PAN Setuju Pilkada Lewat DPRD, Tapi Ada Syaratnya
-
Mendagri Serukan Percepatan Pembersihan Sisa Banjir dan Pembangunan Hunian Tetap di Aceh Tamiang
-
Pakar: PP Terbit Perkuat Perpol 10/2025, Jamin Kepastian Hukum
-
Jadi Pemasok MBG, Omzet Petani Hidroponik di Madiun Naik 100 Persen
-
Reformasi Polri Tanpa Tenggat? KPRP Bentukan Presiden Akui Masih Meraba Masalah
-
KPK Amankan Uang Rp 400 Juta saat Geledah Rumah Dinas Bupati Indragiri Hulu Ade Agus Hartanto
-
Kejagung Tetapkan Kajari Bangka Tengah Tersangka Korupsi Dana Umat Baznas