Suara.com - Koordinator Bidang Pembangunan Daerah DPP Partai Golkar Zainuddin Amali memastikan tidak ada intervensi dari Istana terkait keputusan Partai Golkar untuk mengembalikan posisi Setya Novanto sebagai ketua DPR untuk menggantikan posisi Ade Komarudin.
"Saya meyakinkan dan memastikan sama sekali tidak ada campur tangan. Apalagi intervensi dari pihak manapun. Jadi ini murni menjadi urusan di internal Golkar," kata Zainudin di DPR, Selasa (22/11/2016).
Zainuddin mengatakan Presiden Joko Widodo sudah menegaskan tidak turut campur tangan dalam urusan internal Partai Golkar dan DPR.
"Dan tadi Presiden sudah menegaskan, itu jadi urusan di Golkar dan di DPR sehingga sekali lagi, saya menyampaikan tidak ada intervensi dan campur tangan dari pihak manapun juga," kata Zainudin.
Zainuddin berharap keputusan partainya tak menimbulkan kegaduhan dan dampak terhadap DPR. Sebab, keputusan tersebut merupakan kesepakatan yang dihasilkan dalam rapat pleno DPP Partai Golkar.
"Saya kira itu kan urusan internal partai dan tidak ada tekanan dari pihak manapun. Kami berharap itu tidak menimbulkan dampak apapun," kata dia.
Pekan lalu, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta. Setelah itu, Novanto melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Di Istana, Presiden menegaskan sikapnya. Pergantian pengangkatan Novanto dan pergantian ketua DPR merupakan urusan partai dan DPR. Jokowi menghormati mekanisme yang berlaku di dewan.
"Itu urusannya Partai Golkar dan internal DPR. Dasar hukum penetapan ketua DPR oleh rapat paripurna DPR. Itu wilayahnya DPR," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (22/11/2016).
Berita Terkait
-
DPR Desak Penghentian Sementara PSN Kebun Tebu Merauke: Hak Adat Tak Boleh Dikorbankan
-
Prabowo Ubah IKN jadi Ibu Kota Politik Dinilai Picu Polemik: Mestinya Tak Perlu Ada Istilah Baru!
-
MBG Disorot: Ribuan SPPG Diduga Fiktif di Kepulauan Riau, DPR Minta Pengawasan Ketat
-
Oknum Kemenag Diduga Peras Ustaz Khalid Basalamah Demi Kuota Haji, KPK Turun Tangan!
-
Usai Siswa Keracunan Massal, DPR Temukan Ribuan SPPG Fiktif: Program MBG Prabowo Memang Bermasalah?
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- Profil dan Rekam Jejak Alimin Ribut Sujono, Pernah Vonis Mati Sambo dan Kini Gagal Jadi Hakim Agung
- Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
- Ditunjuk Prabowo Reformasi Polri: Sosok Ahmad Dofiri Jenderal Rp7 Miliar Berani Pecat Ferdy Sambo!
- Sosok Kompol Anggraini, Polwan Diduga Jadi 'Badai' di Karier Irjen Krishna Murti, Siapa Dia?
Pilihan
-
3 Catatan Menarik Liverpool Tumbangkan Everton: Start Sempurna The Reds
-
Dari Baper Sampai Teriak Bareng: 10+ Tontonan Netflix Buat Quality Time Makin Lengket
-
Menkeu Purbaya Janji Lindungi Industri Rokok Lokal, Mau Evaluasi Cukai Hingga Berantas Rokok China
-
Usai Dicopot dari Kepala PCO, Danantara Tunjuk Hasan Nasbi jadi Komisaris Pertamina
-
4 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Baterai Besar Minimal 6000 mAh, Terbaik September 2025
Terkini
-
Longsor Freeport: 2 Pekerja Berhasil Ditemukan , 5 Orang Masih dalam Pencarian
-
Hitung-hitungan Jelang Muktamar X PPP: Mardiono Disebut Masih Kuat dari Agus Suparmanto
-
Jokowi Beri Arahan 'Prabowo-Gibran 2 Periode', Relawan Prabowo: Tergantung Masyarakat Memilih
-
DPR Desak Penghentian Sementara PSN Kebun Tebu Merauke: Hak Adat Tak Boleh Dikorbankan
-
Usai Pecat Anggota DPRD Gorontalo, PDIP Beri Pesan: Jangan Cederai Hati Rakyat!
-
Mahasiswa Green Leadership Academy Tanam Semangat Baru di Tabung Harmoni Hijau
-
Profil Alvin Akawijaya Putra, Bupati Buton Kontroversial yang Hilang Sebulan saat Dicari Mahasiswa
-
Mendagri Tito Sebut Bakal Ada 806 SPPG Baru: Lahannya Sudah Siap
-
'Warga Peduli Warga', 98 Resolution Network Bagikan Seribu Sembako untuk Ojol Jakarta
-
Perlindungan Pekerja: Menaker Ingatkan Pengemudi ODOL Pentingnya BPJS Ketenagakerjaan