Suara.com - Koordinator Bidang Pembangunan Daerah DPP Partai Golkar Zainuddin Amali memastikan tidak ada intervensi dari Istana terkait keputusan Partai Golkar untuk mengembalikan posisi Setya Novanto sebagai ketua DPR untuk menggantikan posisi Ade Komarudin.
"Saya meyakinkan dan memastikan sama sekali tidak ada campur tangan. Apalagi intervensi dari pihak manapun. Jadi ini murni menjadi urusan di internal Golkar," kata Zainudin di DPR, Selasa (22/11/2016).
Zainuddin mengatakan Presiden Joko Widodo sudah menegaskan tidak turut campur tangan dalam urusan internal Partai Golkar dan DPR.
"Dan tadi Presiden sudah menegaskan, itu jadi urusan di Golkar dan di DPR sehingga sekali lagi, saya menyampaikan tidak ada intervensi dan campur tangan dari pihak manapun juga," kata Zainudin.
Zainuddin berharap keputusan partainya tak menimbulkan kegaduhan dan dampak terhadap DPR. Sebab, keputusan tersebut merupakan kesepakatan yang dihasilkan dalam rapat pleno DPP Partai Golkar.
"Saya kira itu kan urusan internal partai dan tidak ada tekanan dari pihak manapun. Kami berharap itu tidak menimbulkan dampak apapun," kata dia.
Pekan lalu, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta. Setelah itu, Novanto melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Di Istana, Presiden menegaskan sikapnya. Pergantian pengangkatan Novanto dan pergantian ketua DPR merupakan urusan partai dan DPR. Jokowi menghormati mekanisme yang berlaku di dewan.
"Itu urusannya Partai Golkar dan internal DPR. Dasar hukum penetapan ketua DPR oleh rapat paripurna DPR. Itu wilayahnya DPR," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (22/11/2016).
Berita Terkait
-
55 Ribu Pekerja Terancam PHK, DPR Siapkan Rapat Koordinasi untuk Mitigasi
-
Kabar Gembira bagi Driver Ojol! Gojek-Grab Turunkan Potongan Jadi 8 Persen Mulai 1 Juli
-
Ini Biadab! Kutuk Penyekapan Perempuan di Bandung, DPR Bakal Panggil Menteri PPPA ke Senayan
-
Pemerintah Usulkan RUU Pusat Finansial Internasional Masuk ke Prolegnas DPR
-
DPR Desak PLN Lindungi UMKM Terdampak Pemadaman Listrik, Minta Ada Kompensasi Kerugian
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Bukan Menolak Lirboyo, Ini Sebenarnya yang Terjadi Saat Munas di Ploso
-
Kasus YTR Tuai Kecaman, Negara Diminta Perkuat Perlindungan Korban Kekerasan Gender
-
Pemkab Bangkalan Borong Jajanan PKL Saat Penyambutan Prabowo, Warga Nikmati Pembagian Gratis
-
Industri China Lebih Pilih Kasih Beasiswa ke Mahasiswa Vokasi RI daripada Datangkan TKA
-
Wacana Gabungkan Pidsus dan Pidum, Burhanuddin Nilai Koordinasi Penanganan Perkara Lebih Efektif
-
Risky Tinggalkan Rutinitas Jual Ikan Keliling, Kini Menata Mimpi di Sekolah Rakyat
-
Hutan Tropis Dianggap Penyerap Karbon Utama, Tapi Penelitian Baru Tunjukkan Hal Berbeda
-
Keterlibatan TNI Urus Pangan Jadi Sorotan, Prabowo Sebut Langkah Strategis bagi Negara
-
Komisi X DPR Dorong Gaji Guru Minimal Rp 5 Juta, Respons Pernyataan Prabowo soal Kebocoran Anggaran
-
Siswa SD-SMP Batam Aksi Dukung MBG, DPR: Kemendikdasmen Selidiki Dugaan Mobilisasi Massa