Suara.com - Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas mengungkapkan hasil pertemuan antara Dewan Pimpinan MUI dan perwakilan kelompok yang mengatasnamakan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI Habib Rizieq Shihab dan Bachtiar Natsir mengenai rencana demonstrasi pada tanggal 2 Desember 2016.
"Habib Rizieq bilang tidak akan melakukan itu (makar), FPI juga tidak akan melakukan makar. Mereka demo secara damai," kata Anwar di gedung MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/11/2016).
Rizieq merupakan pimpinan Front Pembela Islam yang juga ikut memimpin demonstrasi pada 4 November.
Anwar mengatakan sesuai kesepakatan waktu itu, GNPF MUI tidak akan demonstrasi di depan Istana Merdeka dan gedung DPR, Senayan, serta obyek-obyek vital. Mereka sepakat untuk demonstrasi di Jalan M. H. Thamrin dan Jalan Sudirman dengan duduk di jalan sambil bertakbir dan bersalawat.
"Mereka melakukan unjuk rasa dengan duduk di jalan tidak berdiri dan salat. Jadi massa mudah dikendalikan. Aksi itu juga tidak berkaitan dengan SARA," katanya.
Isu yang diangkat dalam demonstrasi 2 Desember, katanya, tentang keadilan. Anwar kemudian mengutip pernyataan Rizieq kala itu bahwa proses hukum terhadap Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) belum dilakukan secara adil. Mereka meminta polisi menahan Ahok karena setiap tersangka kasus dugaan penistaan agama selama ini selalu ditahan polisi.
"Biasanya tersangka kasus penistaan agama ditahan, seperti Kasus Arswendo Atmowiloto, Permadi, Lia Aminudin, kok ini (Ahok) tidak ditahan," kata Anwar.
MUI mengimbau masyarakat tidak ikut-ikutan demonstrasi. MUI tidak bisa melarang jika masih ada masyarakat yang ingin turun ke jalan karena hal itu merupakan hak warga.
"Kalau itu konstitusi sudah menjamin setiap warga negara untuk melakukan unjuk rasa," kata Anwar.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengendus indikasi usaha makar terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. Itu sebabnya, Kapolri akan melakukan berbagai upaya untuk mencegah itu terjadi.
Berita Terkait
-
Usai Diserang Isu SARA, RK Janji Bikin Program ke Vatikan dan Yerusalem, Apa Alasannya?
-
AMIN Teken 13 Pakta Integritas Ijtima Ulama, TPN Ganjar-Mahfud: Sudah Tak Laku, Lebih Khawatir Politik Dinasti
-
Ganjar Pranowo ke Pendukungnya: Haram Hukumnya Bawa Isu SARA!
-
Bukan Pesta Demokrasi: Penyakit-penyakit Musim Pemilu yang Akan Menjangkit
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 30 Wakil Menteri Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN, Ini Daftar Namanya
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
- 5 Kipas Angin Sedingin AC Lebih Murah dan Irit Listrik
- Ramalan 12 Shio Bulan di Juli 2026: Peruntungan Karier, Keuangan, Asmara, dan Kesehatan
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Program 'Speling' Jateng di Banyumas, Wagub Taj Yasin Dekatkan Dokter Spesialis ke Tingkat Kecamatan
-
Rencana Kemasan Rokok Polos Tuai Protes, Dinilai Rugikan Petani dan Industri Tembakau
-
Roy Suryo Ajukan Praperadilan Lagi, Padahal Putusan Gugatan Pertama Tinggal Hitungan Hari
-
OTT Diduga Bocor di Kasus Bupati Kuansing dan Langkat, KPK Bakal Evaluasi
-
Agus Jabo Minta Kader PRIMA Kawal Program Kerakyatan Pemerintahan Prabowo
-
Pengembalian Gratifikasi Tak Hapus Pidana, KPK Bakal Dalami Pernyataan Raja Juli
-
Tawuran Remaja di Cengkareng Digagalkan Patroli Gabungan, Celurit hingga Petasan Disita
-
Transportasi dan Wisata Jakarta Bakal Digratiskan 5 Hari Saat HUT Ke-500
-
Sambut HUT ke-80, BNI Hadirkan Program Terus Ada, Ada Terus bagi Pengabdian untuk Negeri
-
Biaya Haji 2027 Berpotensi Naik, DPR Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi