Suara.com - Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas mengungkapkan hasil pertemuan antara Dewan Pimpinan MUI dan perwakilan kelompok yang mengatasnamakan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI Habib Rizieq Shihab dan Bachtiar Natsir mengenai rencana demonstrasi pada tanggal 2 Desember 2016.
"Habib Rizieq bilang tidak akan melakukan itu (makar), FPI juga tidak akan melakukan makar. Mereka demo secara damai," kata Anwar di gedung MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/11/2016).
Rizieq merupakan pimpinan Front Pembela Islam yang juga ikut memimpin demonstrasi pada 4 November.
Anwar mengatakan sesuai kesepakatan waktu itu, GNPF MUI tidak akan demonstrasi di depan Istana Merdeka dan gedung DPR, Senayan, serta obyek-obyek vital. Mereka sepakat untuk demonstrasi di Jalan M. H. Thamrin dan Jalan Sudirman dengan duduk di jalan sambil bertakbir dan bersalawat.
"Mereka melakukan unjuk rasa dengan duduk di jalan tidak berdiri dan salat. Jadi massa mudah dikendalikan. Aksi itu juga tidak berkaitan dengan SARA," katanya.
Isu yang diangkat dalam demonstrasi 2 Desember, katanya, tentang keadilan. Anwar kemudian mengutip pernyataan Rizieq kala itu bahwa proses hukum terhadap Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) belum dilakukan secara adil. Mereka meminta polisi menahan Ahok karena setiap tersangka kasus dugaan penistaan agama selama ini selalu ditahan polisi.
"Biasanya tersangka kasus penistaan agama ditahan, seperti Kasus Arswendo Atmowiloto, Permadi, Lia Aminudin, kok ini (Ahok) tidak ditahan," kata Anwar.
MUI mengimbau masyarakat tidak ikut-ikutan demonstrasi. MUI tidak bisa melarang jika masih ada masyarakat yang ingin turun ke jalan karena hal itu merupakan hak warga.
"Kalau itu konstitusi sudah menjamin setiap warga negara untuk melakukan unjuk rasa," kata Anwar.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengendus indikasi usaha makar terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. Itu sebabnya, Kapolri akan melakukan berbagai upaya untuk mencegah itu terjadi.
Berita Terkait
-
Usai Diserang Isu SARA, RK Janji Bikin Program ke Vatikan dan Yerusalem, Apa Alasannya?
-
AMIN Teken 13 Pakta Integritas Ijtima Ulama, TPN Ganjar-Mahfud: Sudah Tak Laku, Lebih Khawatir Politik Dinasti
-
Ganjar Pranowo ke Pendukungnya: Haram Hukumnya Bawa Isu SARA!
-
Bukan Pesta Demokrasi: Penyakit-penyakit Musim Pemilu yang Akan Menjangkit
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Pertamax Tetap, Daftar Harga BBM yang Naik Mulai 1 Oktober
-
Lowongan Kerja PLN untuk Lulusan D3 hingga S2, Cek Cara Daftarnya
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
Terkini
-
Komplotan Begal 7 Kali Beraksi di Jakarta Nyamar Debt Collector, Korbannya 'Dibuang' ke Flyover!
-
Aksi Culas Bos Pangkalan Elpiji Terbongkar, Oplos Tabung Gas hingga Raup Rp70 Juta Saban Bulan
-
Singgung Sorotan Negatif Program MBG di Media Sosial, DPR Desak Pemulihan Kepercayaan Publik
-
Dapur MBG Penyebab Keracunan di SDN Gedong Tak Bersertifikat, Komnas PA Tuntut Tanggung Jawab Hukum
-
Anggota DPR Desak 'Rebranding' Program Makan Bergizi: 'Gratis'-nya Dihapus, Konotasinya Negatif
-
22 Siswa SDN 01 Gedong Diduga Keracunan MBG, Pramono Anung Enggan Berkomentar
-
Tinjau Langsung Ponpes Al Khoziny yang Ambruk, Begini Pesan Menag Nasaruddin Umar
-
Marak Kasus Keracunan, Komnas PA Tolak Guru Jadi Bahan Uji Coba Sampel MBG
-
Gelar Aksi di Monas, Ibu-Ibu Kritik MBG: 8.649 Anak Keracunan Bukan Sekadar Angka Statistik!
-
Respons Krisis MBG, Menkes 'Potong Birokrasi', Gandeng Mendagri untuk Fast-Track Sertifikat Higienis