Suara.com - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Charles Honoris memberi masukan agar Kepolisian Indonesia memotong jaringan ISIS di Indonesia. Hal ini sekaligus menanggapi tentang adanya informasi pembangunan pangkalan ISIS di Filipina Selatan untuk kawasan Asia Tenggara.
"Ancaman jaringan dan ideologi ISIS bukan hanya menyangkut aksi-aksi terorisme saja. Tetapi juga dengan cara mengganggu stabilitas politik nasional dan melalui aksi makar. Rakyat Indonesia harus waspada karena kelompok dan ideologi ini tidak akan berhenti sebelum tujuannya tercapai. Oleh karena itu, jaringan ini harus segera dimatikan," kata Charles dihubungi, Jakarta, Rabu (7/12/2016).
Panglima Tentara Negara Indonesia Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sudah mengingatkan bahaya ini. Apalagi, secara geografis Filipina dekat dengan Pulau Sulawesi dan Kalimantan. Karenanya, Charles mengatakan, TNI harus bisa menjaga perbatasan dengan baik untuk permasalahan ini.
"TNI punya tanggung jawab untuk melakukan pengamanan di wilayah perbatasan. Ada tidaknya ancaman dari ISIS sudah sewajarnya TNI mengamankan perbatasan secara maksimal," ujarnya.
Di samping itu, Charles menerangkan, informasi ini perlu diwaspadai oleh Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Badan Intelijen Negara.
"Dalam hal ini lembaga intelijen khususnya BIN memilki peran sentral untuk melakukan upaya deteksi dini dan melakukan intelligence sharing kepada lembaga penegak hukum sehingga bisa mengantisipasi aksi-aksi terorisme yang mungkin terjadi," ujarnya.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menerangkan, adanya infiltrasi kelompok ISIS di berbagai jaringan di tanah air harus mendapatkan perhatian khusus. Sebab, beberapa ormas garis keras sudah terindikasi menjadi proxy dari ISIS di Indonesia. Bahkan, ada pentolan ormas yang jelas-jelas membaiat warga untuk menjadi pengikut ISIS.
"BNPT, BIN maupun Polri harus mampu melakukan infiltrasi yang efektif ke jaringan-jaringan tersebut sehingga bisa mengetahui penyebaran paham dan proses rekruitmen yang dilakukan oleh kelompok ini. Keterlibatan PPATK juga penting untuk melacak aliran dana. Follow the money. Apabila diputus aliran dana nya maka tentu akan mempersulit gerakan mereka," ujarnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
Terkini
-
Andi Widjajanto: Selat Malaka Adalah Choke Point yang Bisa Seret Indonesia ke Konflik Global
-
Produk Makanan Segera Punya Label Gula, Garam, Lemak Level A-D: Dari Sehat hingga Berisiko
-
Sebut Prabowo-Gibran Beban Bangsa, Dosen UNJ Ubedilah Badrun Resmi Dipolisikan
-
Mahfud MD Bongkar 'Permainan' Pejabat di Balik Pelarian Koruptor Rp189 Triliun
-
Habiburokhman ke Kapolri: Jangan Risau Ada Oknum, yang Penting Institusi Berani Tindak Tegas
-
Kasus Suap PN Depok, KPK Telusuri Riwayat Mutasi Dua Hakim Tersangka
-
Kepala Dishub DKI Jadi Calon Wali Kota Jaksel, DPRD Soroti Ego Sektoral dan Lambannya Birokrasi
-
Biaya Haji 2026 Tak Naik, Tapi Sumber Dana Rp1,77 Triliun Masih Gelap
-
Pastikan Ketersediaan Minyakita Aman, Dirut Bulog Sidak Pasar-pasar Di Jakarta
-
Warisan Orba dan Rawan Intervensi, Pakar Usul Peradilan Militer RI Adopsi Sistem Eropa