Suara.com - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Charles Honoris memberi masukan agar Kepolisian Indonesia memotong jaringan ISIS di Indonesia. Hal ini sekaligus menanggapi tentang adanya informasi pembangunan pangkalan ISIS di Filipina Selatan untuk kawasan Asia Tenggara.
"Ancaman jaringan dan ideologi ISIS bukan hanya menyangkut aksi-aksi terorisme saja. Tetapi juga dengan cara mengganggu stabilitas politik nasional dan melalui aksi makar. Rakyat Indonesia harus waspada karena kelompok dan ideologi ini tidak akan berhenti sebelum tujuannya tercapai. Oleh karena itu, jaringan ini harus segera dimatikan," kata Charles dihubungi, Jakarta, Rabu (7/12/2016).
Panglima Tentara Negara Indonesia Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sudah mengingatkan bahaya ini. Apalagi, secara geografis Filipina dekat dengan Pulau Sulawesi dan Kalimantan. Karenanya, Charles mengatakan, TNI harus bisa menjaga perbatasan dengan baik untuk permasalahan ini.
"TNI punya tanggung jawab untuk melakukan pengamanan di wilayah perbatasan. Ada tidaknya ancaman dari ISIS sudah sewajarnya TNI mengamankan perbatasan secara maksimal," ujarnya.
Di samping itu, Charles menerangkan, informasi ini perlu diwaspadai oleh Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Badan Intelijen Negara.
"Dalam hal ini lembaga intelijen khususnya BIN memilki peran sentral untuk melakukan upaya deteksi dini dan melakukan intelligence sharing kepada lembaga penegak hukum sehingga bisa mengantisipasi aksi-aksi terorisme yang mungkin terjadi," ujarnya.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menerangkan, adanya infiltrasi kelompok ISIS di berbagai jaringan di tanah air harus mendapatkan perhatian khusus. Sebab, beberapa ormas garis keras sudah terindikasi menjadi proxy dari ISIS di Indonesia. Bahkan, ada pentolan ormas yang jelas-jelas membaiat warga untuk menjadi pengikut ISIS.
"BNPT, BIN maupun Polri harus mampu melakukan infiltrasi yang efektif ke jaringan-jaringan tersebut sehingga bisa mengetahui penyebaran paham dan proses rekruitmen yang dilakukan oleh kelompok ini. Keterlibatan PPATK juga penting untuk melacak aliran dana. Follow the money. Apabila diputus aliran dana nya maka tentu akan mempersulit gerakan mereka," ujarnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 September: Klaim Pemain 108-112 dan Hujan Gems
- Thom Haye Akui Kesusahan Adaptasi di Persib Bandung, Kenapa?
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Saham DADA Terbang 2.000 Persen, Analis Beberkan Proyeksi Harga
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
Pilihan
-
Profil Agus Suparmanto: Ketum PPP versi Aklamasi, Punya Kekayaan Rp 1,65 Triliun
-
Harga Emas Pegadaian Naik Beruntun: Hari Ini 1 Gram Emas Nyaris Rp 2,3 Juta
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
Terkini
-
Tak Mau PPP Terbelah, Agus Suparmanto Sebut Klaim Mardiono Cuma Dinamika Biasa
-
Zulhas Umumkan 6 Jurus Atasi Keracunan Massal MBG, Dapur Tak Bersertifikat Wajib Tutup!
-
Boni Hargens: Tim Transformasi Polri Bukan Tandingan, Tapi Bukti Inklusivitas Reformasi
-
Lama Bungkam, Istri Arya Daru Pangayunan Akhirnya Buka Suara: Jangan Framing Negatif
-
Karlip Wartawan CNN Dicabut Istana, Forum Pemred-PWI: Ancaman Penjara Bagi Pembungkam Jurnalis!
-
AJI Jakarta, LBH Pers hingga Dewan Pers Kecam Pencabutan Kartu Liputan Jurnalis CNN oleh Istana
-
Istana Cabut kartu Liputan Wartawan Usai Tanya MBG ke Prabowo, Dewan Pers: Hormati UU Pers!
-
PIP September 2025 Kapan Cair? Cek Nominal dan Ketentuan Terkini
-
PLN Perkuat Keandalan Listrik untuk PHR di WK Rokan Demi Ketahanan Energi Nasional
-
PN Jaksel Tolak Praperadilan, Eksekusi Terpidana Kasus Pencemaran Nama Baik JK Tetap Berlanjut