Suara.com - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Charles Honoris memberi masukan agar Kepolisian Indonesia memotong jaringan ISIS di Indonesia. Hal ini sekaligus menanggapi tentang adanya informasi pembangunan pangkalan ISIS di Filipina Selatan untuk kawasan Asia Tenggara.
"Ancaman jaringan dan ideologi ISIS bukan hanya menyangkut aksi-aksi terorisme saja. Tetapi juga dengan cara mengganggu stabilitas politik nasional dan melalui aksi makar. Rakyat Indonesia harus waspada karena kelompok dan ideologi ini tidak akan berhenti sebelum tujuannya tercapai. Oleh karena itu, jaringan ini harus segera dimatikan," kata Charles dihubungi, Jakarta, Rabu (7/12/2016).
Panglima Tentara Negara Indonesia Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sudah mengingatkan bahaya ini. Apalagi, secara geografis Filipina dekat dengan Pulau Sulawesi dan Kalimantan. Karenanya, Charles mengatakan, TNI harus bisa menjaga perbatasan dengan baik untuk permasalahan ini.
"TNI punya tanggung jawab untuk melakukan pengamanan di wilayah perbatasan. Ada tidaknya ancaman dari ISIS sudah sewajarnya TNI mengamankan perbatasan secara maksimal," ujarnya.
Di samping itu, Charles menerangkan, informasi ini perlu diwaspadai oleh Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Badan Intelijen Negara.
"Dalam hal ini lembaga intelijen khususnya BIN memilki peran sentral untuk melakukan upaya deteksi dini dan melakukan intelligence sharing kepada lembaga penegak hukum sehingga bisa mengantisipasi aksi-aksi terorisme yang mungkin terjadi," ujarnya.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menerangkan, adanya infiltrasi kelompok ISIS di berbagai jaringan di tanah air harus mendapatkan perhatian khusus. Sebab, beberapa ormas garis keras sudah terindikasi menjadi proxy dari ISIS di Indonesia. Bahkan, ada pentolan ormas yang jelas-jelas membaiat warga untuk menjadi pengikut ISIS.
"BNPT, BIN maupun Polri harus mampu melakukan infiltrasi yang efektif ke jaringan-jaringan tersebut sehingga bisa mengetahui penyebaran paham dan proses rekruitmen yang dilakukan oleh kelompok ini. Keterlibatan PPATK juga penting untuk melacak aliran dana. Follow the money. Apabila diputus aliran dana nya maka tentu akan mempersulit gerakan mereka," ujarnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
- Besok Bakal Hoki! Ini 6 Shio yang Dapat Keberuntungan pada 13 November 2025
Pilihan
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
-
SoftBank Sutradara Merger Dua Musuh Bebuyutan GoTo dan Grab
Terkini
-
Bilateral di Istana Merdeka, Prabowo dan Raja Abdullah II Kenang Masa Persahabatan di Yordania
-
August Curhat Kena Serangan Personal Imbas Keputusan KPU soal Dokumen Persyaratan yang Dikecualikan
-
Di Hadapan Prabowo, Raja Yordania Kutuk Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Sebut Serangan Mengerikan
-
Usai Disanksi DKPP, Anggota KPU Curhat Soal Beredarnya Gambar AI Lagi Naik Private Jet
-
Dua Resep Kunci Masa Depan Media Lokal dari BMS 2025: Inovasi Bisnis dan Relevansi Konten
-
Soal Penentuan UMP Jakarta 2026, Pemprov DKI Tunggu Pedoman Kemnaker
-
20 Warga Masih Hilang, Pemprov Jateng Fokuskan Pencarian Korban Longsor Cilacap
-
Gagasan Green Democracy Ketua DPD RI Jadi Perhatian Delegasi Negara Asing di COP30 Brasil
-
Mensos Ungkap Alasan Rencana Digitalisasi Bansos: Kurangi Interaksi Manusia Agar Bantuan Tak Disunat
-
Terbongkar! Prostitusi Online WNA Uzbekistan di Jakbar, Pasang Tarif Fantastis Rp15 Juta