Suara.com - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Charles Honoris memberi masukan agar Kepolisian Indonesia memotong jaringan ISIS di Indonesia. Hal ini sekaligus menanggapi tentang adanya informasi pembangunan pangkalan ISIS di Filipina Selatan untuk kawasan Asia Tenggara.
"Ancaman jaringan dan ideologi ISIS bukan hanya menyangkut aksi-aksi terorisme saja. Tetapi juga dengan cara mengganggu stabilitas politik nasional dan melalui aksi makar. Rakyat Indonesia harus waspada karena kelompok dan ideologi ini tidak akan berhenti sebelum tujuannya tercapai. Oleh karena itu, jaringan ini harus segera dimatikan," kata Charles dihubungi, Jakarta, Rabu (7/12/2016).
Panglima Tentara Negara Indonesia Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sudah mengingatkan bahaya ini. Apalagi, secara geografis Filipina dekat dengan Pulau Sulawesi dan Kalimantan. Karenanya, Charles mengatakan, TNI harus bisa menjaga perbatasan dengan baik untuk permasalahan ini.
"TNI punya tanggung jawab untuk melakukan pengamanan di wilayah perbatasan. Ada tidaknya ancaman dari ISIS sudah sewajarnya TNI mengamankan perbatasan secara maksimal," ujarnya.
Di samping itu, Charles menerangkan, informasi ini perlu diwaspadai oleh Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Badan Intelijen Negara.
"Dalam hal ini lembaga intelijen khususnya BIN memilki peran sentral untuk melakukan upaya deteksi dini dan melakukan intelligence sharing kepada lembaga penegak hukum sehingga bisa mengantisipasi aksi-aksi terorisme yang mungkin terjadi," ujarnya.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menerangkan, adanya infiltrasi kelompok ISIS di berbagai jaringan di tanah air harus mendapatkan perhatian khusus. Sebab, beberapa ormas garis keras sudah terindikasi menjadi proxy dari ISIS di Indonesia. Bahkan, ada pentolan ormas yang jelas-jelas membaiat warga untuk menjadi pengikut ISIS.
"BNPT, BIN maupun Polri harus mampu melakukan infiltrasi yang efektif ke jaringan-jaringan tersebut sehingga bisa mengetahui penyebaran paham dan proses rekruitmen yang dilakukan oleh kelompok ini. Keterlibatan PPATK juga penting untuk melacak aliran dana. Follow the money. Apabila diputus aliran dana nya maka tentu akan mempersulit gerakan mereka," ujarnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Deretan Tokoh Top Bakal Turun Gunung ke UGM Besok, Bahas Nasib Bangsa Lewat Konferensi Republik
- Prabowo Disebut Habiskan Rp5,8 Miliar untuk Hotel di Paris, Sandhy Sondoro: Asoy Geboy Gemoy
- Budget Rp2 Juta Dapat HP Samsung Apa? Ini 3 Pilihan dengan RAM 8 GB, Kamera OIS, Layar AMOLED
- Terpopuler: Lipstik Tahan Lama untuk Bibir Hitam, Sepatu New Balance Tanpa Tali untuk Jalan Jauh
- Pandji Pragiwaksono Soroti 'Pengakuan Terbuka' Prabowo Soal Keterlibatan Partai dalam Tender Negara
Pilihan
-
Evaluasi Besar-besaran: 8.182 SPPG Pernah Ditangguhkan, 2.213 Masih Berstatus Suspend
-
Kabar Duka, Eks Menhan Jenderal Ryamizard Ryacudu Meninggal Dunia di RSPAD
-
Strategi Berani John Herdman: Mengapa Piala AFF 2026 Jadi Panggung Khusus Pemain Domestik?
-
Insiden Noni Madueke Tanpa Penalti, Eks Wasit Liga Inggris Buka Suara
-
Drama Final Liga Champions: Sakitnya Arsenal, PSG Back to Back Juara
Terkini
-
Ritual Ganjil Suami di Kendari: Usai Injak Istri hingga Tewas, Jasad Korban Dimandikan dan Disisir
-
Gudang Limbah Membara di Cikarang, Api Sambar Pemukiman dan Truk
-
Presiden Prabowo: Cahaya Kebijaksanaan Waisak Jadi Fondasi Karakter dan Persatuan Bangsa
-
Cikeas Penuh Karangan Bunga, Para Tokoh Beri Penghormatan Terakhir untuk Ryamizard Ryacudu
-
12 Unit Damkar Berjibaku Jinakkan Kebakaran Gudang Limbah di Rawajulang
-
Remaja Pembunuh Gadis 12 Tahun di Makassar Dijerat Pasal Berlapis, Ibu Korban Desak Hukuman Mati
-
Uang Tunai Rp65 Juta Jadi Abu, Tabungan Lansia di Blora Ludes akibat Kebakaran Rumah
-
Presiden Prabowo Berduka atas Kepergian Jenderal Ryamizard Ryacudu
-
Remaja Putri Tewas Terjebak Saat Api Mengamuk di Bengkel Cikupa
-
Evaluasi Besar-besaran: 8.182 SPPG Pernah Ditangguhkan, 2.213 Masih Berstatus Suspend