Ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Koesoemah Atmadja [suara.com/Welly Hidayat]
Pejabat Hubungan Masyarakat Pengadilan Negeri Jakarta Utara Hasoloan Sianturi baru mendengar kabar rencana pemindahan lokasi sidang kasus dugaan penistaan agama yang menjerat calon gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang semula di Jakarta Utara menjadi Cibubur.
"Dengar-dengar sampai sejauh ini belum ada rencana seperti itu dari pengadilan. Artinya saya masih baru mendengar dari anda ini ya, saya belum mendengar," kata Hasoloan kepada wartawan, Rabu (7/12/2016).
Hasoloan mengatakan sepengetahuannya lokasi persidangan yang diagendakan mulai Selasa (13/12/2016) tetap di Pengadilan Negeri Jakarta Utara -- lokasinya meminjam bekas gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat.
"Sepengetahuan kami yang sudah kami kirimkan penetapan masih seperti itu ya. Begini begini artinya kami setelah jaksa melimpahkan perkara yang kita sediakan ini kantor kami ini," kata dia.
Namun, kata dia, bisa saja lokasi persidangan dipindahkan dengan alasan tertentu. Tetapi, tentu saja harus melalui pembahasan ketua pengadilan dan kejaksaan. Selanjutnya, Mahkamah Agung yang akan memutuskan.
"Pengetahuan saya soal pemindahan tempat sidang menurut hukum acara memang dimungkinkan tapi dalam kondisi daerah ada alasan dan diusulkan. Oleh ketua pengadilan atau kejari kepada ketua MA dulu, nanti ketua MA yang akan memberi izin," kata Hasoloan.
Hasoloan berharap sidang tetap dilakukan di Pengadilan Jakarta Utara sesuai jadwal yang telah dirancang.
"Begini saja ya, inilah pengadilan negeri, Inilah rumah kita di sinilah kita melakukan pelayanan kita ya begitu saja," kata dia.
Informasi rencana pemindahan lokasi pertamakali disampaikan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono. Dia menyebut kemungkinan sidang perdana Ahok dipindahkan di Cibubur.
"Nanti kami masih melihat belum dipastikan (jumlah pengamanan) karena (rencananya) akan dipindah ke Cibubur," kata Argo di Polda Metro pagi tadi.
Namun mengenai lokasi di Cibubur yang akan dijadikan tempat persidangan kasus Ahok, Argo belum dapat memastikannya.
"Gedung serbaguna kalau nggak salah. Kami cuma pengamanan saja. Nanti setelah dicek baru kami buat rencana dan susun pengamanannya, termasuk jumlah personil yang dilibatkan," katanya.
Untuk lebih jelasnya, Argo menyarankan kepada wartawan untuk menanyakan langsung ke pengadilan.
"Tanya ke pengadilan saja wewenang sana. Pokoknya sidang Ahok ini rencananya akan di tempat lain. Saat ini sedang dicek lokasinya. Sekarang sedang dicek Karo Ops di sana," kata dia.
Kejaksaan telah menunjuk 13 jaksa penuntut umum yang dipimpin oleh jaksa Ali Mukartono. Ali merupakan mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan sekarang menjabat sebagai direktur di Jaksa Agung Muda Pidana Umum.
Sidang kasus Ahok akan dilakukan mulai Selasa (13/12/2016) pagi. Majelis hakim akan dipimpin oleh Dwiarso Budi Santiarto dengan empat hakim anggota, yakni Jupriyadi, Abdul Rosyad, Joseph V Rahantoknam dan I Wayan Wirjana.
"Dengar-dengar sampai sejauh ini belum ada rencana seperti itu dari pengadilan. Artinya saya masih baru mendengar dari anda ini ya, saya belum mendengar," kata Hasoloan kepada wartawan, Rabu (7/12/2016).
Hasoloan mengatakan sepengetahuannya lokasi persidangan yang diagendakan mulai Selasa (13/12/2016) tetap di Pengadilan Negeri Jakarta Utara -- lokasinya meminjam bekas gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat.
"Sepengetahuan kami yang sudah kami kirimkan penetapan masih seperti itu ya. Begini begini artinya kami setelah jaksa melimpahkan perkara yang kita sediakan ini kantor kami ini," kata dia.
Namun, kata dia, bisa saja lokasi persidangan dipindahkan dengan alasan tertentu. Tetapi, tentu saja harus melalui pembahasan ketua pengadilan dan kejaksaan. Selanjutnya, Mahkamah Agung yang akan memutuskan.
"Pengetahuan saya soal pemindahan tempat sidang menurut hukum acara memang dimungkinkan tapi dalam kondisi daerah ada alasan dan diusulkan. Oleh ketua pengadilan atau kejari kepada ketua MA dulu, nanti ketua MA yang akan memberi izin," kata Hasoloan.
Hasoloan berharap sidang tetap dilakukan di Pengadilan Jakarta Utara sesuai jadwal yang telah dirancang.
"Begini saja ya, inilah pengadilan negeri, Inilah rumah kita di sinilah kita melakukan pelayanan kita ya begitu saja," kata dia.
Informasi rencana pemindahan lokasi pertamakali disampaikan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono. Dia menyebut kemungkinan sidang perdana Ahok dipindahkan di Cibubur.
"Nanti kami masih melihat belum dipastikan (jumlah pengamanan) karena (rencananya) akan dipindah ke Cibubur," kata Argo di Polda Metro pagi tadi.
Namun mengenai lokasi di Cibubur yang akan dijadikan tempat persidangan kasus Ahok, Argo belum dapat memastikannya.
"Gedung serbaguna kalau nggak salah. Kami cuma pengamanan saja. Nanti setelah dicek baru kami buat rencana dan susun pengamanannya, termasuk jumlah personil yang dilibatkan," katanya.
Untuk lebih jelasnya, Argo menyarankan kepada wartawan untuk menanyakan langsung ke pengadilan.
"Tanya ke pengadilan saja wewenang sana. Pokoknya sidang Ahok ini rencananya akan di tempat lain. Saat ini sedang dicek lokasinya. Sekarang sedang dicek Karo Ops di sana," kata dia.
Kejaksaan telah menunjuk 13 jaksa penuntut umum yang dipimpin oleh jaksa Ali Mukartono. Ali merupakan mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan sekarang menjabat sebagai direktur di Jaksa Agung Muda Pidana Umum.
Sidang kasus Ahok akan dilakukan mulai Selasa (13/12/2016) pagi. Majelis hakim akan dipimpin oleh Dwiarso Budi Santiarto dengan empat hakim anggota, yakni Jupriyadi, Abdul Rosyad, Joseph V Rahantoknam dan I Wayan Wirjana.
Komentar
Berita Terkait
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Dedi Mulyadi Berlutut di Depan Kereta Kencana: Antara Pelestarian Budaya dan Tuduhan Penistaan Agama
-
Ahok Ikut Komentar Soal Kenaikan Gaji Anggota DPR: Mau Rp1 Miliar Sebulan Oke
-
Ahok Tak Masalah kalau Gaji Anggota DPR Rp1 Miliar Sebulan, Tapi Tantang Transparansi Anggaran
-
CEK FAKTA: Ahok Sebut Jokowi Terseret Korupsi Pertamina Rp 193,7
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
KPK Lamban Ungkap Tersangka Korupsi Gubernur Riau, Apa Alasannya?
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG