Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Bidang Ideologi Rachmawati Soekarnoputri kini menjadi tersangka kasus merencanakan makar. Dia ditangkap di rumahnya oleh anggota Polda Metro Jaya pada Jumat (2/12/2016) dini hari.
Hari ini, di rumahnya yang terletak di Jalan Jati Padang Raya 54, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, putri Bung Karno menyelenggarakan konferensi pers untuk mengklarifikasi tuduhan sekaligus menceritakan awal mula dituduh terlibat merencanakan makar.
Rachmawati mengatakan berawal dari jumpa pers di Universitas Bung Karno, Cikini, Jakarta Pusat, pada tanggal 20 November 2016.
"Saya mengadakan suatu pertemuan para tokoh nasionalis di UBK. Tentunya bukan melibatkan institusi UBK, tetapi hanya memberikan ruang dan tempat dialog di UBK. Kemudian jumpa pers lagi tanggal 1 itu," Kata Rachmawati.
Konferensi pers tanggal 1 Desember berlangsung di Hotel Sari Pan Pasifik, Jalan M. H. Thamrin, Jakarta Pusat, atau sehari sebelum berlangsung aksi damai di lapangan Monumen Nasional.
Materi yang disampaikan dalam jumpa pers, katanya, terdiri dari dua poin.
"Pertama, saya mendukung dalam rangka bela Islam menangkap Ahok. Sekali lagi, ikut mendukung solidaritas bela Islam menangkap Ahok dan yang kedua adalah bela negara, yaitu mengembalikan atau kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli," ujar Rachmawati.
Adik kandung Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan permintaan untuk mengembalikan teks UUD 1945 ke naskah asli bukan kali pertama dia sampaikan. Tahun lalu, Rachmawati malah sudah bertemu Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan untuk meminta hal yang sama.
"Ini terus berlanjut sampai pada ketika saya mendengar dari pak Zulkifli juga, pada kesempatan saya bertemu beliau di muktamar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Saya menanyakan, menagih janji dari Pak Zulkifli bagaimana dengan permintaan saya untuk kembali ke UUD 1945, tidak melalui amandemen kelima," ujar Rachmawati.
Baca Juga: Kontroversial! Wasit Indonesia Vs Vietnam Jadi Meme
Dalam pertemuan dengan Zulkifli kala itu, Rachmawati menyampaikan argumentasi sehingga UUD 1945 perlu dikembalikan ke naskah asli.
"Karena saya sudah mendengar dari Pak Zulkifli bahwa ada dua arus. Pertama arus menghendaki kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Kedua adalah arus menghendaki amandemen kelima," tutur Rachmawati.
Sampai akhirnya merencanakan aksi di gedung DPR dan MPR. Rachmawati mengatakan rencana tersebut sudah disampaikan kepada kepolisian bahwa akan ada massa yang demonstrasi di gedung Parlemen, bertepatan dengan aksi damai 2 Desember.
Rachmawati juga mengatakan untuk meminta UUD 1945 kembali ke naskah lama juga disampaikan melalui petisi kepada pimpinan DPR.
"Itu surat pemberitahuan kepada pihak polisi bahwa tanggal 2 itu kami akan ke MPR dan akan dihadiri oleh sekitar 10 sampai 20 ribu massa," kata Rachmawati.
Tetapi sebelum rencana demonstrasi terlaksana, Rachmawati keburu ditangkap polisi.
Berita Terkait
-
Romy Soekarno Anak Siapa? Cucu Presiden Pertama Dapat Kursi DPR Usai Sri Rahayu-Arteria Dahlan Mundur
-
Kerap Tak Sejalan dengan Megawati, Ini Jejak Politik Rachmawati Soekarnoputri
-
Membandingkan Kaesang dan Rachmawati Soekarnoputri: Pilih Partai Lain Meski Keluarga PDIP
-
Profil dan Biodata Rachmawati Soekarnoputri: Keturunan Soekarno yang Tak Bernaung di PDIP
-
Jejak Politik Rachmawati Soekarnoputri, Tak Pernah Sejalan dengan Megawati
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO