Suara.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengatakan dalam menilai persoalan sensitif, terutama kasus keagamaan, harus mempelajari diihat aspek legal formalnya sehingga permasalahannya menjadi lebih terang dan tidak menimbulkan kecurigaan. Pernyataan Fahri untuk menanggapi aksi penghentian acara Kebaktian Kebangunan Rohani Natal di Gedung Sabuga Institut Teknologi Bandung, Jawa Barat, Selasa (6/12/2016) sore.
"Jadi yang kayak gini kita tidak boleh (menyentuh masalah agama) sensitif. Tapi basisnya harus legal formal biar ngomongnya enak. Nggak boleh ada kecurigaan macam-macam yang di luar keterangan resmi," kata Fahri di DPR, Jumat (9/12/2016).
Menurut Fahri tidak ada masalah kegiatan keagamaan yang dilakukan di luar tempat ibadah. Yang terpenting, kata dia, tetap mengikuti peraturan.
"Sehingga, masyarakat tidak mudah terprovokasi dan salah paham," kata dia.
Fahri mengatakan kepolisian juga harus menjalankan tugas dengan baik dengan mengidentifikasi informasi yang berkembang di masyarakat sehingga tidak menjadi alat provokasi.
"Jadi mana yang salah paham dan mana informasi yang benar sehingga kemudian tidak menjadi benturan dan itu tidak baik. Padahal kita pada dasarnya tidak ada yang namanya intoleransi. Cuma karena ada situasi yang tidak jelas, masyarakat kita banyak, ada yang provokasi dan ini yang mencoreng wajah kita semua," kata dia.
Lebih jauh, Fahri meminta pemerintah daerah bertanggungjawab atas peristiwa di Sabuga. Jangan sampai pemimpin daerah berbeda pendapat. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menganggapnya perkara kecil, sedangkan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menganggap masalah ini level provinsi.
"Harusnya ini pemerintah bertanggungjawab kenapa peristiwa ini terjadi. Kalau ada kesalahan di pemda ya pemda harus minta maaf kenapa ini terjadi. Dan kepada panitia juga harus duduk bersama dengan pemda menunjukkan kepada masyarakat kegiatan itu ada dasar dan izinnya dan bisa diperlihatkan dan dipertanggungjawabkan," kata Fahri.
Berita Terkait
-
Jelang Waisak 2025: Kisah 36 Biksu Lintas Negara Menuju Candi Borobudur
-
Usai Diserang Isu SARA, RK Janji Bikin Program ke Vatikan dan Yerusalem, Apa Alasannya?
-
AMIN Teken 13 Pakta Integritas Ijtima Ulama, TPN Ganjar-Mahfud: Sudah Tak Laku, Lebih Khawatir Politik Dinasti
-
Sebut Kupang Tinggi Toleransi Beragama, Ganjar: Kita Harus Jaga Bersama
-
Ganjar Pranowo ke Pendukungnya: Haram Hukumnya Bawa Isu SARA!
Terpopuler
- 7 Mobil Keluarga 7 Seater Seharga Kawasaki Ninja yang Irit dan Nyaman
- Bukan Akira Nishino, 2 Calon Pelatih Timnas Indonesia dari Asia
- Diisukan Cerai, Hamish Daud Sempat Ungkap soal Sifat Raisa yang Tak Banyak Orang Tahu
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Oktober 2025, Dapatkan 1.500 Gems dan Player 110-113 Sekarang
- 3 Rekomendasi Mobil Keluarga 9 Seater: Kabin Lega, Irit BBM, Harga Mulai Rp63 Juta
Pilihan
-
Makna Mendalam 'Usai di Sini', Viral Lagi karena Gugatan Cerai Raisa ke Hamish Daud
-
Emil Audero Akhirnya Buka Suara: Rasanya Menyakitkan!
-
KDM Sebut Dana Pemda Jabar di Giro, Menkeu Purbaya: Lebih Rugi, BPK Nanti Periksa!
-
Mees Hilgers 'Banting Pintu', Bos FC Twente: Selesai Sudah!
-
Wawancara Kerja Lancar? Kuasai 6 Jurus Ini, Dijamin Bikin Pewawancara Terpukau
Terkini
-
Mensos Gus Ipul Pastikan BLT Cair Utuh Rp300 Ribu, Tak Ada Potongan Sepeser Pun!
-
Borok KPU Terbongkar Lagi: Sengaja Tak Laporkan Penggunaan Jet Mewah ke DPR
-
BNI dan Badan Bank Tanah Perkuat Kolaborasi Strategis untuk Percepatan Pembangunan Nasional
-
Skandal Haji 2024: KPK Bongkar Pembagian Kuota Ilegal, 300 PIHK Diperiksa!
-
Gebrakan Prabowo Bentuk Ditjen Pesantren Langsung Tuai Pro Kontra
-
Lamban Lindungi Rakyat dari Rokok dan Gula, 32 Organisasi Desak Pemerintah Tegakkan PP Kesehatan
-
Soroti Vonis 11 Warga Adat Maba Sangaji, DPR: Cermin Gagalnya Perlindungan HAM dan Lingkungan
-
Komisaris Transjakarta Pilihannya Ikut Demo Trans7, Begini Respons Pramono
-
Amnesty Sebut RUU KKS Batasi Kebebasan Berekspresi: Indonesia Bisa Jatuh ke Level Berbahaya!
-
Sekolah Rakyat Libatkan TNI-Polri: Solusi Disiplin atau Justru... ? Ini Kata Mensos!