Suara.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan tidak ada penambahan pasukan pengamanan di Istana Presiden, Jakarta, usai rencana teroris meledakkan diri di Istana gagal.
"Tentunya tidak ada penambahan keamanan secara khusus di lingkungan Istana. Kami memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Polri, Densus 88 dan TNI berkaitan dengan bagaimana persoalan terorisme ini bisa tertangani secara baik," kata Pramono di Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Selasa (13/12).
Rencana teroris meledakkan diri gagal setelah Sabtu (10/12/2016) empat terduga teroris dibekuk anggota Datasemen Khusus 88 Antiteror Polri di Bekasi dan Karanganyar, Jawa Tengah. Dari indekos nomor 104, Bintara Jaya, Kota Bekasi, bom "rice cooker" berdaya ledak tinggi yang akan diledakkan berhasil ditemukan.
Presiden Jokowi telah memerintahkan Polri dan TNI untuk meningkatkan keamanan dari ancaman teroris, khususnya selama Kepala Negara lawatan ke India dan Iran.
"Secara khusus Presiden sudah memanggil Kapolri, Panglima TNI dan Kapolda Metro Jaya juga Pandam Jaya, berkaitan dengan hal-hal yang ada, termasuk keamanan selama Presiden meninggalkan Indonesia dari tanggal 11-15 Desember," ujar dia.
Pramono menambahkan pemerintah mengapresiasi langkah Polri yang berhasil menggagalkan kelompok teroris yang diduga didanai Bahrun Naim.
"Kami memberikan apresiasi pada kerja kepolisian, ini menunjukkan bahwa polisi sigap dalam persoalan terorisme. Kalau kita lihat pada hari yang bersamaan terjadi (teror bom) di beberapa negara, seperti di Kairo, kemudian di Turki, dan negara-negara lain. Alhamdulillah Indonesia bisa menangani dengan baik," kata dia.
Berita Terkait
-
Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
-
Siasat Jokowi Mati-matian untuk PSI, Ambisi Tiga Periode atau Sekoci Politik Keluarga?
-
Jokowi 'Mati-matian' Bela PSI: Bukan Sekadar Dukungan, Tapi Skema Dinasti Politik 2029
-
Jokowi Turun Gunung, Bakal Pidato Perdana Sebagai Ketua Dewan Penasehat di Rakernas PSI
-
Tim Peneliti Ijazah Jokowi Buka Suara, Sebut Dokumen KPU Harusnya Sah Diuji Publik
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
3 Emiten Lolos Pemotongan Kuota Batu Bara, Analis Prediksi Peluang Untung
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
Terkini
-
Partai Demokrat Desak Angka Ambang Batas Parlemen Dikecilkan, Herman Khaeron Ungkap Alasannya!
-
Temui Putra Mahkota Abu Dhabi, Megawati Kenalkan Pancasila sebagai Falsafah Pemersatu Bangsa
-
Saat Indonesia Jadi Pasar Rokok Terbesar ASEAN, Siapa Lindungi Generasi Muda?
-
OTT Beruntun di Kemenkeu, KPK Sita 3 Kg Emas dan Duit Miliaran dari Penangkapan Pejabat Bea Cukai
-
Edit Logo NU dan Disamakan dengan Simbol Yahudi, Warga Laporkan Akun X ke Polda Metro Jaya
-
Mensesneg Bocorkan Jadwal Pelantikan Hakim MK Baru Adies Kadir
-
PM Australia Anthony Albanese ke Jakarta Besok, Cek 8 Ruas Jalan yang Kena Rekayasa Lalin
-
BPJS PBI Dinonaktifkan Tanpa Pemberitahuan, Puluhan Pasien Cuci Darah Jadi Korban Ditolak RS
-
Bocah 10 Tahun di Ngada Bunuh Diri, Menteri PPPA Sentil Kerapuhan Sistem Perlindungan Anak Daerah
-
Istana Buka Suara soal Siswa SD Akhiri Hidup di NTT