Menko Polhukam Wiranto [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla fokus mendongkrak ekonomi di tengah kondisi perekonomian global yang melemah.
"Oleh karena itu pemerintahan Jokowi-JK ini fokus pada bagaimana mempertahankan pertumbuhan ekonomi itu sehingga tidak perlu kita heran apabila dua tahun pertama (pemerintahan Jokowi-JK) itu fokus kepada reformasi di bidang ekonomi dengan peluncuran paket kebijakan ekonomi dari I-XIII," kata Wiranto dalam rapat koordinasi wilayah Kompolnas bersama Polri di Hotel Discovery Taman Jaya Ancol, Jakarta Utara, Rabu (14/12/2016).
Pemerintah, kata Wiranto, berhasil sehingga angka pertumbuhan ekonomi nasional bertahan di antara angka 4-5 persen. Pada 2017 pemerintah berani mencanangkan pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 5,1 hingga 5,2 persen.
"Ini sesuatu yang sangat bagus sekali, namun kita ingat bahwa ekonomi tidak dipisahkan dari soal keamanan negara dan karena negara tentu sangat tergantung kepada kinerja Polri," ujar dia.
Lepas dua tahun ini, kata Wiranto, pemerintah memutuskan untuk melakukan reformasi hukum agar penguatan hukum seirama dengan penguatan ekonomi.
"Karena ekonomi kita sudah mulai membaik, ada tanda-tanda membaik. Maka penguatan dari sektor hukum ini atau wilayah hukum ini harus betul-betul dapat dipastikan untuk mengamankan pertumbuhan ekonomi tersebut," tutur dia.
"Itulah saya katakan bahwa saat ini reformasi hukum itu atau tema ini sudah selaras dengan apa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Saudara sekalian yang saya hormati melaksanakan fungsi pengawasan fungsional atas kinerja Polri memang telah menjadi bagian dari kompolnas secara keseharian," Wiranto menambahkan.
Komentar
Berita Terkait
-
Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
-
Siasat Jokowi Mati-matian untuk PSI, Ambisi Tiga Periode atau Sekoci Politik Keluarga?
-
Jokowi 'Mati-matian' Bela PSI: Bukan Sekadar Dukungan, Tapi Skema Dinasti Politik 2029
-
Jokowi Turun Gunung, Bakal Pidato Perdana Sebagai Ketua Dewan Penasehat di Rakernas PSI
-
Tim Peneliti Ijazah Jokowi Buka Suara, Sebut Dokumen KPU Harusnya Sah Diuji Publik
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!