Suara.com - PDI Perjuangan meluncurkan berjudul Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK Menegakkan Keadilan dan Kebhinnekaan di restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (14/15/2016).
Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan DPP PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan mengatakan ada lima poin penting dalam buku tersebut.
Pertama, program kerja yang sudah dikerjakan serta prestasi yang ditorehkan Presiden dan Wakil Presiden.
"Menurut kami memang presiden lebih fokus pada bidang ekonomi, khususnya pembangunan infrastruktur. Tapi dengan tetap memberikan perhatian yang besar pada bidang penegakan hukum pada tahun ketiga nanti," ujar Trimedya.
Kedua, penegakan hukum, terutama sektor ekonomi, tindak pidana korupsi, delik penistaan agama, dan pembahasan RUU Nomor 15 Tahun 2013 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi UU serta pilkada serentak tahun 2017.
Ketiga, persoalan penyelesaian HAM yang selalu menjadi polemik setiap pergantian pemerintahan. Trimedya menuturkan pemerintah Jokowi-JK mendorong penuntasan pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu.
"Presiden Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Negara pada Selasa 5 Januari lalu telah menegaskan masalah ini akan dituntaskan dan memastikan bakal membentuk Komite Rekonsiliasi untuk menyelesaikan," kata dia.
Keempat, tindak pidana korupsi yang masih menjadi penyakit akut di negara ini. Gerakan pemberantasan korupsi perlu dievaluasi secara terus menerus.
"Rata-rata penanganan korupsi sampai dengan pengadilan yang dilakukan KPK berjumlah 60-70 kasus. Ini merupakan jumlah yang kecil jika dibandingkan dengan rata-rata 7.000 tiap tahunnya," tuturnya.
Kelima, menjelaskan bahwa pilkada serentak pada masa dua tahun pemerintahan Jokowi-JK merupakan tahapan politik yang penting untuk memperkuat dukungan lembaga dan politik bagi upaya penegakan hukum. Serta dapat memperkuat kinerja apabila kepala daerah yang telah terpilih memiliki integritas, transparan, dan akuntabel.
"Kami akan kembali berusaha untuk bisa memenangkan kembali kepercayaan rakyat dalam pilkada serentak di 101 provinsi, kabupaten, kota. Kami akan berusaha kembali untuk mengulangi kemenangan pilkada serentak tahun 2015. Pada pilkada serentak di 264 kabupaten kota dan provinsi kami memenangi 160 pilkada," kata dia.
Tag
Berita Terkait
-
Megawati Ziarah ke Makam Rasulullah di Madinah, Didoakan Langsung Imam Besar Masjid Nabawi
-
11 Juta Peserta BPJS PBI Dinonaktifkan, PDIP: Keselamatan Rakyat Tak Boleh Dikalahkan Birokrasi!
-
Temui Putra Mahkota Abu Dhabi, Megawati Kenalkan Pancasila sebagai Falsafah Pemersatu Bangsa
-
Di Forum Abu Dhabi, Megawati Paparkan Model Rekonsiliasi Damai Indonesia dan Kepemimpinan Perempuan
-
Guntur Romli Kuliti Jokowi: Demi PSI, Dinilai Lupa Rakyat dan Partai Sendiri
Terpopuler
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- Baru! Viva Moisturizer Gel Hadir dengan Tekstur Ringan dan Harga Rp30 Ribuan
- 6 Tablet Murah dengan Kamera Jernih, Ideal untuk Rapat dan Kelas Online
Pilihan
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
-
Cibinong Mencekam! Angin Kencang Hantam Stadion Pakansari Hingga Atap Rusak Parah
-
Detik-Detik Mengerikan! Pengunjung Nekat Bakar Toko Emas di Makassar
-
Lika-liku Reaktivasi PBI JK di Jogja, Antre dari Pagi hingga Tutup Lapak Jualan demi Obat Stroke
Terkini
-
Aktifitas Sentul City Disetop Pascabanjir, Pemkab Bogor Selidiki Izin dan Drainase
-
Anggota MRP Tolak PSN di Merauke: Dinilai Ancam Ruang Hidup dan Hak Masyarakat Adat
-
Kemensos dan BPS Lakukan Groundcheck 11 Juta PBI-JKN yang Dinonaktifkan, Target Tuntas Dua Bulan
-
Bupati Buol Akui Terima Rp 160 Juta dan Tiket Konser BLACKPINK, KPK Siap Usut Tuntas!
-
KPK Dalami Hubungan Jabatan Mulyono di 12 Perusahaan dengan Kasus Restitusi Pajak
-
Saksi Ahli Berbalik Arah! Mohamad Sobary Dukung Roy Suryo Cs dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Gus Yaqut Praperadilan: Ini Tiga Alasan di Balik Gugatan Status Tersangka Korupsi Kuota Haji
-
Kampung Nelayan Merah Putih Diubah Jadi 'Mesin Ekonomi' Baru, Ini Rencananya
-
Jadi Saksi Ahli Dokter Tifa Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Din Syamsuddin Diperiksa Selama 4 Jam
-
Israel Resmi Gabung BoP, Pakar UGM Sebut Indonesia Terjebak Diplomasi 'Coba-Coba' Berisiko Tinggi