Suara.com - PDI Perjuangan meluncurkan berjudul Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK Menegakkan Keadilan dan Kebhinnekaan di restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (14/15/2016).
Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan DPP PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan mengatakan ada lima poin penting dalam buku tersebut.
Pertama, program kerja yang sudah dikerjakan serta prestasi yang ditorehkan Presiden dan Wakil Presiden.
"Menurut kami memang presiden lebih fokus pada bidang ekonomi, khususnya pembangunan infrastruktur. Tapi dengan tetap memberikan perhatian yang besar pada bidang penegakan hukum pada tahun ketiga nanti," ujar Trimedya.
Kedua, penegakan hukum, terutama sektor ekonomi, tindak pidana korupsi, delik penistaan agama, dan pembahasan RUU Nomor 15 Tahun 2013 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi UU serta pilkada serentak tahun 2017.
Ketiga, persoalan penyelesaian HAM yang selalu menjadi polemik setiap pergantian pemerintahan. Trimedya menuturkan pemerintah Jokowi-JK mendorong penuntasan pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu.
"Presiden Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Negara pada Selasa 5 Januari lalu telah menegaskan masalah ini akan dituntaskan dan memastikan bakal membentuk Komite Rekonsiliasi untuk menyelesaikan," kata dia.
Keempat, tindak pidana korupsi yang masih menjadi penyakit akut di negara ini. Gerakan pemberantasan korupsi perlu dievaluasi secara terus menerus.
"Rata-rata penanganan korupsi sampai dengan pengadilan yang dilakukan KPK berjumlah 60-70 kasus. Ini merupakan jumlah yang kecil jika dibandingkan dengan rata-rata 7.000 tiap tahunnya," tuturnya.
Kelima, menjelaskan bahwa pilkada serentak pada masa dua tahun pemerintahan Jokowi-JK merupakan tahapan politik yang penting untuk memperkuat dukungan lembaga dan politik bagi upaya penegakan hukum. Serta dapat memperkuat kinerja apabila kepala daerah yang telah terpilih memiliki integritas, transparan, dan akuntabel.
"Kami akan kembali berusaha untuk bisa memenangkan kembali kepercayaan rakyat dalam pilkada serentak di 101 provinsi, kabupaten, kota. Kami akan berusaha kembali untuk mengulangi kemenangan pilkada serentak tahun 2015. Pada pilkada serentak di 264 kabupaten kota dan provinsi kami memenangi 160 pilkada," kata dia.
Tag
Berita Terkait
-
Tekan BBM Lewat WFH ASN? DPRD Jakarta Peringatkan Risiko ke Layanan Publik
-
Megawati Rayakan Lebaran Bersama Keluarga dan Sahabat, Beri Pesan soal Persaudaraan
-
Megawati Gelar Open House Lebaran di Kantor PDIP, Beda dari Tahun Sebelumnya! Ada Apa?
-
Diplomasi Kilat Megawati: Jadi yang Pertama Ucapkan Selamat ke Pemimpin Baru Iran
-
Peringatan Keras PDIP Soal Perjanjian Tarif AS: Hati-hati, Jangan Ulangi Sejarah Freeport!
Terpopuler
- Catat Tanggalnya! Ribuan Warga Badui Bakal Turun Gunung Temui Gubernur Banten Bulan April
- 5 Rekomendasi Smartwatch yang Bisa Balas WhatsApp, Mulai Rp400 Ribuan
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Donald Trump: Pangeran MBS Kini Mencium Pantat Saya
- Dua 'Pesawat Super' Milik AS Hancur, Kekuatan Militer Iran Kejutkan Dunia
Pilihan
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
-
Melihat 3 Pemain yang Bakal Jadi Senjata Utama Timnas Indonesia Hadapi Bulgaria
-
Profil Sertu Farizal Rhomadhon, Prajurit TNI asal Kulon Progo yang Gugur di Lebanon
-
1 Prajurit TNI di Lebanon Gugur Dibom Israel, 3 Lainnya Luka-luka
-
Mengamuk! Timnas Indonesia Hantam Saint Kitts dan Nevis Empat Gol
Terkini
-
Curhat Warga Pinggir Rel ke Prabowo soal Relokasi: Asal Jangan Neko-neko dan Bukan Cuma Katanya
-
DPR Desak Transparansi Serangan di Lebanon: Jangan Sampai Kematian Prajurit TNI Tanpa Kejelasan
-
Saluran Limbah Teras Malioboro Meledak, Tiga Wisatawan Asal Bengkalan Terluka
-
Donald Trump Secara Terbuka Isyaratkan Ingin Ambil Minyak Iran dan Rebut Pulau Kharg
-
Kejagung Hormati Sikap DPR, Tegaskan Proses Hukum Amsal Sitepu Tetap Berjalan
-
Komnas HAM Nilai Kasus Andri Yunus Penuhi Unsur Pelanggaran HAM, Tapi Tunggu Keputusan Internal
-
'Brownis Jaksa' Jadi Sorotan, Kejagung Bantah Intimidasi Amsal Sitepu: Itu Program Humanis
-
Dinyatakan Hilang Misterius, Pak Tam Ditemukan di Mekkah
-
Tutup Pintu Damai, Pelapor Ijazah Palsu Jokowi Minta Roy Suryo dan Dokter Tifa Segera Ditahan
-
Iran Terapkan Rezim Navigasi Baru di Selat Hormuz, Kapal Wajib Bayar Tarif Transit