Suara.com - PDI Perjuangan meluncurkan berjudul Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK Menegakkan Keadilan dan Kebhinnekaan di restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (14/15/2016).
Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan DPP PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan mengatakan ada lima poin penting dalam buku tersebut.
Pertama, program kerja yang sudah dikerjakan serta prestasi yang ditorehkan Presiden dan Wakil Presiden.
"Menurut kami memang presiden lebih fokus pada bidang ekonomi, khususnya pembangunan infrastruktur. Tapi dengan tetap memberikan perhatian yang besar pada bidang penegakan hukum pada tahun ketiga nanti," ujar Trimedya.
Kedua, penegakan hukum, terutama sektor ekonomi, tindak pidana korupsi, delik penistaan agama, dan pembahasan RUU Nomor 15 Tahun 2013 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi UU serta pilkada serentak tahun 2017.
Ketiga, persoalan penyelesaian HAM yang selalu menjadi polemik setiap pergantian pemerintahan. Trimedya menuturkan pemerintah Jokowi-JK mendorong penuntasan pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu.
"Presiden Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Negara pada Selasa 5 Januari lalu telah menegaskan masalah ini akan dituntaskan dan memastikan bakal membentuk Komite Rekonsiliasi untuk menyelesaikan," kata dia.
Keempat, tindak pidana korupsi yang masih menjadi penyakit akut di negara ini. Gerakan pemberantasan korupsi perlu dievaluasi secara terus menerus.
"Rata-rata penanganan korupsi sampai dengan pengadilan yang dilakukan KPK berjumlah 60-70 kasus. Ini merupakan jumlah yang kecil jika dibandingkan dengan rata-rata 7.000 tiap tahunnya," tuturnya.
Kelima, menjelaskan bahwa pilkada serentak pada masa dua tahun pemerintahan Jokowi-JK merupakan tahapan politik yang penting untuk memperkuat dukungan lembaga dan politik bagi upaya penegakan hukum. Serta dapat memperkuat kinerja apabila kepala daerah yang telah terpilih memiliki integritas, transparan, dan akuntabel.
"Kami akan kembali berusaha untuk bisa memenangkan kembali kepercayaan rakyat dalam pilkada serentak di 101 provinsi, kabupaten, kota. Kami akan berusaha kembali untuk mengulangi kemenangan pilkada serentak tahun 2015. Pada pilkada serentak di 264 kabupaten kota dan provinsi kami memenangi 160 pilkada," kata dia.
Tag
Berita Terkait
-
Megawati Teken SK Baru! Dolfie Jadi Ketua DPD PDIP di Jateng
-
Bukan Lewat DPRD, Ini Resep Said Abdullah PDIP Agar Biaya Pilkada Langsung Jadi Murah
-
Soal Pilkada Dipilih DPRD, Said Abdullah Wanti-wanti: Jangan Berdasar Selera Politik Sesaat!
-
Fasilitas Dapur Umum di Lokasi Terdampak Banjir di Tapteng Dinilai Masih Minim
-
Konferda PDIP Jabar, Hasto Tekankan Politik Lingkungan sebagai Jalan Perjuangan
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 4 Rekomendasi Cushion dengan Hasil Akhir Dewy, Diperkaya Skincare Infused
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- 5 HP OPPO RAM 8 GB Terbaik di Kelas Menengah, Harga Mulai Rp2 Jutaan
- Daftar Promo Alfamart Akhir Tahun 2025, Banyak yang Beli 2 Gratis 1
Pilihan
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
Terkini
-
Bakal Demo Dua Hari Berturut-turut di Istana, Buruh Sorot Kebijakan Pramono dan KDM soal UMP 2026
-
Arus Balik Natal 2025: Volume Kendaraan Melonjak, Contraflow Tol Jakarta-Cikampek Mulai Diterapkan!
-
18 Ribu Jiwa Terdampak Banjir Banjar, 14 Kecamatan Terendam di Penghujung Tahun
-
UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp5,7 Juta Diprotes, Rano Karno: Kalau Buruh Mau Demo, Itu Hak Mereka
-
Eks Pimpinan KPK 'Semprot' Keputusan SP3 Kasus Korupsi Tambang Rp2,7 Triliun: Sangat Aneh!
-
Percepat Penanganan Darurat Pascabencana, Hari Ini Bina Marga akan Tinjau Beutong Ateuh Banggalang
-
Ikuti Instruksi Kapolri, Pemkot Jogja Resmi Larang Pesta Kembang Api saat Pergantian Tahun
-
Jembatan Krueng Tingkeum Dibuka, Akses Warga dan Rantai Logistik Bireuen Kembali Terhubung
-
Kerja 24 Jam, Kementerian PU Percepat Pemulihan Jalan Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
-
KPK SP3 Perkara Eks Bupati Konawe Utara, ICW Tagih Penjelasan Kasus Korupsi Tambang