Suara.com - PDI Perjuangan meluncurkan berjudul Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK Menegakkan Keadilan dan Kebhinnekaan di restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (14/15/2016).
Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan DPP PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan mengatakan ada lima poin penting dalam buku tersebut.
Pertama, program kerja yang sudah dikerjakan serta prestasi yang ditorehkan Presiden dan Wakil Presiden.
"Menurut kami memang presiden lebih fokus pada bidang ekonomi, khususnya pembangunan infrastruktur. Tapi dengan tetap memberikan perhatian yang besar pada bidang penegakan hukum pada tahun ketiga nanti," ujar Trimedya.
Kedua, penegakan hukum, terutama sektor ekonomi, tindak pidana korupsi, delik penistaan agama, dan pembahasan RUU Nomor 15 Tahun 2013 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi UU serta pilkada serentak tahun 2017.
Ketiga, persoalan penyelesaian HAM yang selalu menjadi polemik setiap pergantian pemerintahan. Trimedya menuturkan pemerintah Jokowi-JK mendorong penuntasan pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu.
"Presiden Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Negara pada Selasa 5 Januari lalu telah menegaskan masalah ini akan dituntaskan dan memastikan bakal membentuk Komite Rekonsiliasi untuk menyelesaikan," kata dia.
Keempat, tindak pidana korupsi yang masih menjadi penyakit akut di negara ini. Gerakan pemberantasan korupsi perlu dievaluasi secara terus menerus.
"Rata-rata penanganan korupsi sampai dengan pengadilan yang dilakukan KPK berjumlah 60-70 kasus. Ini merupakan jumlah yang kecil jika dibandingkan dengan rata-rata 7.000 tiap tahunnya," tuturnya.
Kelima, menjelaskan bahwa pilkada serentak pada masa dua tahun pemerintahan Jokowi-JK merupakan tahapan politik yang penting untuk memperkuat dukungan lembaga dan politik bagi upaya penegakan hukum. Serta dapat memperkuat kinerja apabila kepala daerah yang telah terpilih memiliki integritas, transparan, dan akuntabel.
"Kami akan kembali berusaha untuk bisa memenangkan kembali kepercayaan rakyat dalam pilkada serentak di 101 provinsi, kabupaten, kota. Kami akan berusaha kembali untuk mengulangi kemenangan pilkada serentak tahun 2015. Pada pilkada serentak di 264 kabupaten kota dan provinsi kami memenangi 160 pilkada," kata dia.
Tag
Berita Terkait
-
PDIP Kupang Kokohkan Akar Budaya, Hasto Kristiyanto: Berpondasi Pemikiran Bung Karno
-
Sekjen PDIP Hasto Ingatkan Spirit Pengasingan Bung Karno di Konferda NTT
-
Hasto Kristiyanto: Lengkapi Markas di Rote Ndao, Wujudkan Visi Geopolitik Bung Karno dari Selatan
-
Momen Megawati Sebut Dirinya Paket Lengkap: Aku Anak Presiden, Pintar dan Banyak yang Naksir
-
Pidato di Peringatan KAA ke-70, Megawati: Kemerdekaan Palestina Harus Penuh, Tanpa Tawar-Menawar!
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- Promo Superindo Hari Ini 10-13 November 2025: Diskon Besar Awal Pekan!
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- Terbongkar dari Tato! Polisi Tetapkan Pria Lawan Main Lisa Mariana Tersangka Kasus Video Porno
- Buntut Tragedi SMA 72 Jakarta, Pemerintah Ancam Blokir Game Online Seperti PUBG
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Isu Rektor UGM Akui Jokowi Suap Rp100 Miliar untuk Ijazah Palsu, Ini Faktanya
-
Heimir Hallgrimsson 11 12 dengan Patrick Kluivert, PSSI Yakin Rekrut?
-
Pelatih Islandia di Piala Dunia 2018 Masuk Radar PSSI Sebagai Calon Nahkoda Timnas Indonesia
-
6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
-
Keuangan WIKA 'Berlumur Darah' Imbas Whoosh, Bosnya Pasrah Merugi
Terkini
-
Babak Baru Korupsi Petral: Kejagung Buka Penyidikan Periode 2008-2015, Puluhan Saksi Diperiksa
-
Aliansi Laki-Laki Baru: Lelaki Korban Kekerasan Seksual Harus Berani Bicara
-
Ahli BRIN Ungkap Operasi Tersembunyi di Balik Jalan Tambang PT Position di Halmahera Timur
-
Jeritan Sunyi di Balik Tembok Maskulinitas: Mengapa Lelaki Korban Kekerasan Seksual Bungkam?
-
Mendagri Tito Dapat Gelar Kehormatan "Petua Panglima Hukom" dari Lembaga Wali Nanggroe Aceh
-
'Mereka Mengaku Polisi', Bagaimana Pekerja di Tebet Dikeroyok dan Diancam Tembak?
-
Efek Domino OTT Bupati Ponorogo: KPK Lanjut Bidik Dugaan Korupsi Monumen Reog
-
Bukan Kekenyangan, Tiga Alasan Ini Bikin Siswa Ogah Habiskan Makan Bergizi Gratis
-
Jenderal Bintang Dua Terseret Sengketa Lahan Jusuf Kalla, Mabes AD Turun Tangan
-
Video Aksi Koboi di Tebet, Pulang Kerja Dihadang dan Diancam Tembak