Suara.com - Keluarga tiga lelaki yang tewas dalam pembantaian massal di klab malam kaum gay, Pulse, di Orlando, menuntut Twitter Inc, Alphabet Inc's Google dan Facebook Inc ke pengadilan federal.
Tuntutan dilakukan atas tuduhan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut menyediakan "dukungan materi" kepada penembak radikal.
Si penembak yang meradikalisasi diri, Omar Mateen (29 tahun), pada Juni membunuh 49 orang dan melukai 53 lainnya dalam penembakan massal paling maut dalam sejarah moderen Amerika Serikat.
Mateen sebelumnya diketahui menyatakan kesetiaan kepada kelompok militan ISIS sebelum polisi kemudian menembaknya hingga tewas.
Tuntutan hukum diserahkan pada Senin di pengadilan federal Detroit oleh para keluarga tiga korban tewas dalam pembunuhan massal tersebut, yaitu Tevin Crosby, Javier Jorge-Reyes dan Juan Ramon Guerrero.
Tuntutan serupa sebelumnya terbentur perlindungan kuat undang-undang federal bagi industri teknologi.
Keluarga ketiga korban menganggap Twitter, Youtube-Google dan Facebook "membuat para teroris ISIS memiliki akun-akun yang mereka gunakan untuk menyebarkan propaganda garis keras, mengumpulkan dana, serta menarik para anggota baru." Tuntutan menduga bahwa "dukungan materi telah berperan penting dalam kebangkitan ISIS dan memungkinkan (kelompok) itu melancarkan atau menyebabkan sejumlah serangan teroris."
Facebook mengatakan, Selasa (20/12/2016), waktu setempat, tidak ada tempat bagi kelompok yang melibatkan diri dengan atau mendukung terorisme. Facebook mengatakan pihaknya segera mengambil tindakan mencabut materi kelompok seperti itu jika ada laporan masuk.
"Kami bertekad memberikan layanan yang dirasakan aman bagi orang-orang ketika mereka menggunakan Facebook," kata perusahaan itu dalam pernyataan.
"Kami bersimpati kepada para korban dan keluarga mereka." Twitter menolak memberikan komentar.
Pada Agustus, perusahaan Twitter mengatakan pihaknya telah menangguhkan 360.000 akun sejak pertengahan 2015, karena melanggar kebijakan terkait propaganda terorisme. Sementara, perwakilan Google belum berhasil dihubungi.
Ketiga perusahaan, ditambah Microsoft Corp, pada bulan ini mengatakan bahwa mereka akan berkoordinasi lebih erat dalam menghapus materi yang berbau garis keras, juga untuk saling berbagi "sidik jari" digital.
Perusahaan teknologi dilindungi dari tuntutan hukum berdasarkan Undang-undang Kesusilaan Komunikasi federal Bab 230.
Bab tersebut mengatur bahwa operator laman tidak bertanggung jawab atas materi yang diisi pihak lain.
Tuntutan hukum yang dilayangkan pada Senin menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut menciptakan materi unik melalui penggabungan materi ISIS dengan iklan-iklan yang menargetkan pembaca.
Tuntutan juga berbunyi bahwa mereka bersama ISIS mendapatkan penghasilan dari materi yang dibuat kelompok itu serta keuntungan melalui pendapatan iklan dari materi-materi yang ditampilkan ISIS.(Antara/Reuters)
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang
-
Di Sidang MKD: Ahli Sebut Ucapan Ahmad Sahroni Salah Dipahami Akibat Perang Informasi
-
TKA 2025 Hari Pertama Berjalan Lancar, Sinyal Positif dari Sekolah dan Siswa di Seluruh Indonesia
-
Aktivis Serukan Pimpinan Pusat HKBP Jaga Netralitas dari Kepentingan Politik