Suara.com - Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo menilai peran media massa dalam meliput sidang perkara dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama sejauh ini netral.
"Menurut saya tidak, pers cukup netral, cukup baik," kata Stanley di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (21/12/2016).
Stanley mengingatkan media massa, terutama televisi, tetap menerapkan kode etik jurnalistik dalam peliputan perkara Ahok karena isunya sangat sensitif. Stanley tak ingin kasus peliputan sidang pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso terulang.
"Cuma kami ingatkan ada potensi pelanggaran presumption of innocence, atau juga menggunakan pengamat untuk melihat jalannya persidangan, itu bisa disebut trial by the press. Kita tahu, kan dulu waktu Jesisca (kasus pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin), kamera di-roll on bermenit-menit, di studio mini dihadirkan pengamat dan komentar, Jessica itu bisa dihukum mati, lalu hadirkan pakar gesture," katanya.
"Pers tidak boleh mengomentari persidangan, yang boleh itu teknis, tentang bagaimana seharusnya persidangan yang seharusnya, bukan mengomntari pertanyaan hakim dan jaksa," Stanley menambahkan.
Sidang perkara dugaan penodaan agama sudah dua kali digelar. Sidang kedua berlangsung pada Selasa (20/12/2016) kemarin dengan agenda tanggapan jaksa penuntut umum atas nota keberatan yang disampaikan Ahok. Jaksa mementahkan semua eksepsi Ahok dan meminta hakim melanjutkan persidangan.
Sidang akan kembali dilanjutkan pada 27 Desember 2016 dengan agenda putusan sela atas eksepsi dan replik jaksa.
Berita Terkait
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Dedi Mulyadi Berlutut di Depan Kereta Kencana: Antara Pelestarian Budaya dan Tuduhan Penistaan Agama
-
Ahok Ikut Komentar Soal Kenaikan Gaji Anggota DPR: Mau Rp1 Miliar Sebulan Oke
-
Ahok Tak Masalah kalau Gaji Anggota DPR Rp1 Miliar Sebulan, Tapi Tantang Transparansi Anggaran
-
CEK FAKTA: Ahok Sebut Jokowi Terseret Korupsi Pertamina Rp 193,7
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo