Suara.com - Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan cerita bahwa ibunya, Aliyah Rasyid Baswedan adalah salah satu perempuan yang ikut dalam Kongres Perempuan pertama pada tanggal 22-25 Desember 1928. Dalam kongres yang diikuti oleh 30 organisasi perempuan, Aliyah mewakili organisasi Wanita Islam.
"Mereka membahas isu-isu yang penting bagi perempuan waktu itu, yaitu misalnya pendidikan, perdagangan perempuan dan anak (trafficking), sera perkawinan anak," kata Anies melalui keterangan tertulis, Kamis (22/12/2016).
Kongres perempuan yang dilaksanakan di Yogyakarta itu merupakan cikal bakal dari hari Ibu nasional yang diperingati setiap tanggal 22 Desember di Indonesia.
Menurut Anies, Kongres Perempuan tersebut sangat sarat dengan nilai pluralisme. Sebab diikuti oleh organisasi berbasis keagaamaan, suku, dan profesi, dari berbagai daerah.
"Kongres itu juga menjadi cikal bakal pengakuan atas keragaman suku bangsa dan agama di Indonesia. Mereka hadir dan menentukan sikap untuk terbebas dari penjajahan," ujar Anies.
Di era saat ini, kata Anies, bangsa kembali menghadapi penjajahan baru berupa globalisasi ekonomi yang memunculkan banyak permasalahan bagi perempuan. Misalnya, kemiskinan, akses pada keadilan, dan penggusuran.
Anies mengutip temuan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, yang menyatakan telah terjadi 113 kasus penggusuran paksa terhadap 8.154 kepala keluarga selama 2015.
Katanya, hal ini berakibat tercerabutnya, paling sedikit dua anak dari akses pendidikan dan perlindungan, lima orang dari akses layanan air bersih, dan 10 orang dari rasa aman.
"Separuh dari mereka adalah perempuan," ujar Anies.
Baca Juga: Diperiksa Kasus Makar, Sri Bintang: Rakyat Harus Menang
Menurut Anies, persoalan yang hadir pada 1928 juga masih terjadi hingga kini, khususnya menyangkut pendidikan anak perempuan. Merujuk Jakarta Dalam Angka 2015 (BPS), sedikitnya 85.124 perempuan Jakarta di atas usia 10 tahun belum bisa membaca dan menulis.
Lalu, tambahnya, telah terjadi 12.520 perkawinan anak usia 15-19 tahun di Jakarta sebagaimana Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2012.
Kemudian, tambanya lagi, berdasarkan Komnas Perempuan pada 2015, ada 321.752 kasus perdagangan manusia dan kekerasan terhadap perempuan di Ibukota, tertinggi secara nasional.
"Jakarta termasuk dalam 10 wilayah dengan persoalan angka perkawinan anak terbesar di Indonesia," kata Anies.
Sementara itu, Sandiaga menambahkan bahwa Jakarta juga tercatat sebagai wilayah rawan trafficking karena selang 2005–2014, 20 persen dari 1.438 kasus trafficking dialami oleh perempuan Jakarta, sebagaimana data International Organization for Migration (IOM) pada 2015.
"Kekerasan terhadap perempuan juga meningkat terus setiap tahunnya, tidak dibarengi dengan Women Cricis Center (WCC) yang memadai yang selama ini dikelola P2TP2A di lima daerah Jakarta. Demikian pula layanan hukum yang disediakan masih sangat kurang," ujar Sandiaga
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Dompet Menjerit Jelang Ramadan, Petani Tak Nikmati Harga Pangan yang Melambung Tinggi
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Sudah Rampung 90 Persen, Prabowo Segera Teken Dokumen Tarif Trump
Terkini
-
Wamensos Beberkan Rincian Bantuan Bencana Sumatra: Santunan Rp15 Juta hingga Modal Usaha Rp5 Juta
-
Kemensos Gelontorkan Rp13,7 Miliar Tangani Puluhan Bencana di Awal Tahun 2026
-
Kemensos Catat 37 Kejadian Bencana di Awal 2026, Banjir Masih Jadi Ancaman Utama
-
Pramono Anung Akui Operasional RDF Rorotan Masih Penuh Tantangan: Kami Tangani Secara Serius
-
Paulus Tannos Kembali Ajukan Praperadilan dalam Kasus e-KTP, KPK: Tidak Hambat Proses Ekstradisi
-
Epstein Files Meledak Lagi: Deretan Nama Besar Dunia Terseret, dari Trump sampai Bos Teknologi
-
Pemerintah Nilai Tak Ada Resistensi RI Gabung BoP, Sebut Cuma Beda Pendapat
-
MGBKI Dukung Putusan MK soal Kolegium Dokter Spesialis, Tegaskan Independen dan Berlaku Langsung
-
Perluasan Digitalisasi Bansos di 41 Daerah, Gus Ipul: Transformasi Bangsa Mulai Dari Data
-
Menko Yusril: Pemerintah Siapkan Kerangka Aturan Cegah Risiko TPPU di Sistem Pembayaran Cashless