Suara.com - Sekretaris tim pemengan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Syarief mengaku kecewa terhadap kinerja Badan pengawas Pemilu pada Pilgub Jakarta.
Bawaslu sama sekali tidak berimbang. Mereka diduga terlalu berpihak pada pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.
Kata dia, sikap mengecewakan Bawaslu itu terlihat dari ketidaktransparan dalam menangani sejumlah pelanggaran yang terjadi dalam Pilkada DKI.
"Bawaslu DKI bisa ditekan dan akan mengikuti siapa yang menekannya. Bawaslu itu, kerja hanya jalankan Undang-Undang (UU) dan aturan," kata Syarif, di Jakarta, Kamis (12/1/2017).
Salahsatu buktinya, lanjut Syarif, yaitu dalam kasus deklarasi dukungan kader Partai Nasdem Jakarta Timur kepada pasangan calon nomor urut tiga. Akibat deklarasi dukungan yang digelar di markas relawan pasangan Anies-Sandi tersebut, Bawaslu DKI telah memberikan rekomendasi pelanggaran adminstratif kepada pihaknya.
"Saya minta penjelasan detail pelanggaran itu. Itu harusnya masuk etika politik. Kok pelanggaran administrasi," ujar Syarif.
Mantan Ketua KPU Jakarta Pusat itu juga mempertanyakan pengetahuan komisioner Bawaslu DKI terkait ilmu pemilu. Sebab, kata dia, sejak 1999 pemilu secara langsung di Indonesia banyak kader partai yang membelot mendukung calon lain tapi tidak dianggap pelanggaran.
Bahkan, tambah Syarif, belum lama ini ada sejumlah kader PDI P menggunakan atribut partainya mendukung Anies-Sandi juga tidak dianggap pelanggaran.
"Karenanya, kami berencana bawa kasus ini ke Dewan Kehormataan Pengawas Pemilu (DKPP)," kata Syarief.
Baca Juga: Saat Debat, Ahok Diminta Perbaiki Kata-kata
Selain itu, Syarif juga mencontohkan satu kasus lainnya terkait kinerja Bawaslu DKI yang tidak berimbang. Pelanggaran yang dilakukan pasangan Ahok-Djarot selalu dikatakan tidak memenuhi unsur atau waktunya sudah lewat. Misalnya, kasus iklan display di salah satu media cetak lokal. Kata dia, dalam iklan itu sangat jelas ada ajakan memilih gambar Ahok-Djarot.
"Nah ada iklannya. Masak bukan pelanggaran. Apalagi, diperkuat kehadiran Djarot. Ini juga alasan kami laporkan ke DKPP," kata Syarief.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Pilihan HP Flagship Paling Murah, Spek Sultan Harga Teman
- 5 HP 5G Terbaru RAM 12 GB, Spek Kencang untuk Budget Rp3 Juta
- 5 Pilihan Sepatu Lari Hoka Murah di Sports Station, Harga Diskon 50 Persen
- 5 Sepeda Listrik Jarak Tempuh Terjauh, Tahan Air dan Aman Melintasi Gerimis
- Syifa Hadju Anak Siapa? Ayah Kandung Dikabarkan Siap Jadi Wali Nikah
Pilihan
-
Rekam Jejak Jenderal Dudung Abdurachman: Dari Pencopot Baliho Kini Jadi Tangan Kanan Presiden
-
Reshuffle Kabinet: Qodari Geser dari KSP ke Bakom, Dudung Ambil Alih Peran Strategis di Istana
-
Profil Mohammad Jumhur Hidayat, Aktivis Buruh yang Kini Jadi Menteri Lingkungan Hidup
-
Prabowo Kocok Ulang Kabinet: Jumhur Hidayat Dilantik Jadi Menteri LH hingga Dudung Jabat Kepala KSP
-
Jumhur Hidayat Tiba di Istana Dikabarkan Jadi Menteri LH: Banyak Tugas, Harus Kerja Keras
Terkini
-
Evaluasi Pengentasan & Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Menteri Rini: Akselerasi Dukungan PANRB
-
Jerit Orang Tua Korban Daycare Little Aresha: Anak Diikat, Stunting, hingga Dugaan Kekerasan Seksual
-
Pastikan Hunian Layak, Mendagri Bersama Menteri PKP Tinjau Perumahan di Sorong
-
Kasus Andrie Yunus: Komnas HAM Temukan 14 Orang Saling Terhubung di Sekitar YLBHI
-
Guru Ngaji di Tangerang Cabuli 4 Santriwati Saat Pengajian, Modus Bersihkan Jin
-
Panggil Menaker Yassierli, Prabowo Terima Laporan Capaian Program Magang Nasional
-
Omzet Rp3,5 M, Setoran Parkir Blok M Square ke Kas Jakarta Cuma Rp711 Juta, Ada Apa?
-
Resmi Dilantik Jadi KSP, Dudung Masih Rangkap Jabatan Penasihat Khusus Presiden
-
Soroti Laporan Terhadap JK, KAHMI Khawatir Sudah Jadi 'Mainan Politik'
-
Sambut May Day 2026, Megawati Tegaskan Kesejahteraan Buruh Syarat Mutlak Keadilan Sosial