Suara.com - Sekretaris tim pemengan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Syarief mengaku kecewa terhadap kinerja Badan pengawas Pemilu pada Pilgub Jakarta.
Bawaslu sama sekali tidak berimbang. Mereka diduga terlalu berpihak pada pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.
Kata dia, sikap mengecewakan Bawaslu itu terlihat dari ketidaktransparan dalam menangani sejumlah pelanggaran yang terjadi dalam Pilkada DKI.
"Bawaslu DKI bisa ditekan dan akan mengikuti siapa yang menekannya. Bawaslu itu, kerja hanya jalankan Undang-Undang (UU) dan aturan," kata Syarif, di Jakarta, Kamis (12/1/2017).
Salahsatu buktinya, lanjut Syarif, yaitu dalam kasus deklarasi dukungan kader Partai Nasdem Jakarta Timur kepada pasangan calon nomor urut tiga. Akibat deklarasi dukungan yang digelar di markas relawan pasangan Anies-Sandi tersebut, Bawaslu DKI telah memberikan rekomendasi pelanggaran adminstratif kepada pihaknya.
"Saya minta penjelasan detail pelanggaran itu. Itu harusnya masuk etika politik. Kok pelanggaran administrasi," ujar Syarif.
Mantan Ketua KPU Jakarta Pusat itu juga mempertanyakan pengetahuan komisioner Bawaslu DKI terkait ilmu pemilu. Sebab, kata dia, sejak 1999 pemilu secara langsung di Indonesia banyak kader partai yang membelot mendukung calon lain tapi tidak dianggap pelanggaran.
Bahkan, tambah Syarif, belum lama ini ada sejumlah kader PDI P menggunakan atribut partainya mendukung Anies-Sandi juga tidak dianggap pelanggaran.
"Karenanya, kami berencana bawa kasus ini ke Dewan Kehormataan Pengawas Pemilu (DKPP)," kata Syarief.
Baca Juga: Saat Debat, Ahok Diminta Perbaiki Kata-kata
Selain itu, Syarif juga mencontohkan satu kasus lainnya terkait kinerja Bawaslu DKI yang tidak berimbang. Pelanggaran yang dilakukan pasangan Ahok-Djarot selalu dikatakan tidak memenuhi unsur atau waktunya sudah lewat. Misalnya, kasus iklan display di salah satu media cetak lokal. Kata dia, dalam iklan itu sangat jelas ada ajakan memilih gambar Ahok-Djarot.
"Nah ada iklannya. Masak bukan pelanggaran. Apalagi, diperkuat kehadiran Djarot. Ini juga alasan kami laporkan ke DKPP," kata Syarief.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Inovasi AI yang Mendorong Kualitas Riset dan Akademik Indonesia
-
Terseret Kasus Ekspor CPO, Dua Raksasa Sawit Bayar Uang Pengganti Triliunan dengan Cara Dicicil!
-
MBG ala Jusuf Hamka, Makan Gratis yang Bikin Anak-Anak SD Tambora Senyum Ceria
-
Gubernur Riau Diduga Pakai Uang Pemerasan untuk Jalan-Jalan ke Inggris dan Brasil
-
KPK Lamban Ungkap Tersangka Korupsi Gubernur Riau, Apa Alasannya?
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok