Suara.com - Sekretaris tim pemengan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Syarief mengaku kecewa terhadap kinerja Badan pengawas Pemilu pada Pilgub Jakarta.
Bawaslu sama sekali tidak berimbang. Mereka diduga terlalu berpihak pada pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.
Kata dia, sikap mengecewakan Bawaslu itu terlihat dari ketidaktransparan dalam menangani sejumlah pelanggaran yang terjadi dalam Pilkada DKI.
"Bawaslu DKI bisa ditekan dan akan mengikuti siapa yang menekannya. Bawaslu itu, kerja hanya jalankan Undang-Undang (UU) dan aturan," kata Syarif, di Jakarta, Kamis (12/1/2017).
Salahsatu buktinya, lanjut Syarif, yaitu dalam kasus deklarasi dukungan kader Partai Nasdem Jakarta Timur kepada pasangan calon nomor urut tiga. Akibat deklarasi dukungan yang digelar di markas relawan pasangan Anies-Sandi tersebut, Bawaslu DKI telah memberikan rekomendasi pelanggaran adminstratif kepada pihaknya.
"Saya minta penjelasan detail pelanggaran itu. Itu harusnya masuk etika politik. Kok pelanggaran administrasi," ujar Syarif.
Mantan Ketua KPU Jakarta Pusat itu juga mempertanyakan pengetahuan komisioner Bawaslu DKI terkait ilmu pemilu. Sebab, kata dia, sejak 1999 pemilu secara langsung di Indonesia banyak kader partai yang membelot mendukung calon lain tapi tidak dianggap pelanggaran.
Bahkan, tambah Syarif, belum lama ini ada sejumlah kader PDI P menggunakan atribut partainya mendukung Anies-Sandi juga tidak dianggap pelanggaran.
"Karenanya, kami berencana bawa kasus ini ke Dewan Kehormataan Pengawas Pemilu (DKPP)," kata Syarief.
Baca Juga: Saat Debat, Ahok Diminta Perbaiki Kata-kata
Selain itu, Syarif juga mencontohkan satu kasus lainnya terkait kinerja Bawaslu DKI yang tidak berimbang. Pelanggaran yang dilakukan pasangan Ahok-Djarot selalu dikatakan tidak memenuhi unsur atau waktunya sudah lewat. Misalnya, kasus iklan display di salah satu media cetak lokal. Kata dia, dalam iklan itu sangat jelas ada ajakan memilih gambar Ahok-Djarot.
"Nah ada iklannya. Masak bukan pelanggaran. Apalagi, diperkuat kehadiran Djarot. Ini juga alasan kami laporkan ke DKPP," kata Syarief.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Omzet Perajin Telur Asin Melonjak hingga 4.000 Persen Berkat Program MBG
-
Sibuk Pasok Dapur MBG, Warga Desa Ini Lepas dari Judi Online
-
Perkuat Kualitas PMI, Perusahaan Asal Taiwan Teken MoU dengan Anak Perusahaan BPJS Ketenagakerjaan
-
Nasib 8 ABK di Ujung Tanduk, Kapal Terbakar di Lampung, Tim SAR Sisir Lautan
-
30 Tahun Jadi TPS, Lahan Tiba-tiba Diklaim Pribadi, Warga Pondok Kelapa 'Ngamuk' Robohkan Pagar
-
Baju Basah Demi Sekolah, Curhat Pilu Siswa Nias Seberangi Sungai Deras di Depan Wapres Gibran
-
Mubes NU Tegaskan Konflik Internal Tanpa Campur Pemerintah, Isu Daftarkan SK ke Kemenkum Mencuat
-
Mendagri Bersama Menteri PKP Resmikan Pembangunan Hunian Tetap Korban Bencana di Tapanuli Tengah
-
Percepat Pemulihan Pascabencana, Mendagri Instruksikan Pendataan Hunian Rusak di Tapanuli Utara
-
Jabotabek Mulai Ditinggalkan, Setengah Juta Kendaraan 'Eksodus' H-5 Natal