Suara.com - Kementerian Pertahanan Amerika Serikat diperintahkan menyiarkan foto ulah tentara Angkatan Darat memperlakukan tahanan Penjara Abu Ghraib serta tempat lain di Irak dan Afghanistan. Hal ini seperti diperintahkan hakim federal dalam putusannya, Rabu (18/1/2017) waktu setempat.
Menurut hakim Alvin Hellerstein di Manhattan, Menteri Pertahanan Ash Carter tidak punya alasan kuat bahwa hal itu akan berdampak ke tentara Amerika Serikat yang ditugaskan di luar negeri.
Keputusan Hellerstein adalah kemenangan bagi Serikat Kebebasan Sipil Rakyat Amerika dan pegiat hak warga serta kelompok veteran, yang menggugat pemerintah untuk menyiarkan foto berdasarkan atas Undang-Undang Kebebasan Informasi sejak 2004.
Foto diduga menampilkan penjara Abu Ghraib mulai muncul pada 2004. Di situ terlihat sejumlah tahanan disiksa secara fisik dan seksual, di antaranya dengan kejutan listrik dan ancaman hukuman mati.
Sejumlah foto yang disebut dalam gugatan dan belum disiarkan diprediksi mencapai dua ribu buah.
"Foto itu memperlihatkan babak menyedihkan sejarah negeri ini. Peristiwa itu tidak dapat disembunyikan dari masyarakat atas nama demokrasi dan kepentingan publik," kata Lawrence Lustberg, pengacara penggugat.
"Pengadilan dengan bijak sepakat negara ini berkomitmen membentuk pemerintahan terbuka," katanya.
Hellerstein dalam keputusannya Rabu mengatakan penempatan tentara AS di Irak telah berkurang dari 100 ribu menjadi lima ribu pada awal pemerintahan Obama.
Tentara itu lebih banyak bertugas sebagai penasihat daripada pasukan di medan tempur. Hakim masih mengakui risiko tinggi di medan perang, mengingat beberapa wilayah Irak sempat "dikuasai" ISIS.
Namun alasan itu tidak dapat membenarkan pemerintah untuk terus merahasiakan foto itu dari publik.
"Saya mempertimbangkan alasan pemerintah melakukan hal itu demi kepentingan kemanan nasional. Namun, eksekutif gagal memberi alasan kuat bahwa terbukanya foto itu ke publik akan mengancam tentara AS di luar negeri" katanya.
Hellerstein pertama kali memerintahkan foto tersebut dibuka ke publik pada 2005. Namun atas permintaan pemerintah, dibatalkan Kongres karena dianggap mengancam rakyat Amerika. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Kinerja Tim Komunikasi Buruk, Prabowo Diingatkan Segera Reshuffle Seskab Teddy hingga Kapolri
- Desil Mendadak Melonjak, Warga Jogja Terancam Kehilangan Bansos
- Lawan Pernyataan Eki Pitung, Pemuda Kaum Betawi Percaya dengan Warga Pati yang Demo 27 Agustus
- 3 Rice Cooker untuk Nasi Tahan 2 Hari dan Tidak Lengket Sesuai Klaim
- Anggaran Bencana Tak Ditemukan, Istana Malah Beli Merpati Rp305 Juta untuk Perayaan HUT ke-81 RI
Pilihan
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
Terkini
-
Yonif 413/Bremoro Gelar Donor Darah Bersama Warga di Karanganyar
-
Prajurit dan Persit Yonif 413/Bremoro Galang Bantuan untuk Korban Gempa NTT
-
Wajah Baru Bogor Barat, 6 Stasiun Kereta Siap Garap Jalur Parung Panjang - Jasinga
-
Dear Mom, Kabut Asap Makin Pekat, Ini Tanda Anak Mulai Terdampak
-
Kabut Asap Palembang Makin Pekat, Kapan Sekolah Mulai Belajar dari Rumah?
-
Ekonom Ungkap Efek Domino Karhutla: Dari Biaya Berobat hingga Pendapatan Warga Tertekan
-
Sumsel Dikepung 1.742 Hotspot, Seberapa Aman Warga dari Kabut Asap?
-
Viral Debt Collector Cek Nomor Mesin Kendaraan, Anggota DPR: Ya Sudah Lha
-
Lahan Perkebunan Indofood di Muba Terbakar, Mengapa Sumber Api Diminta Diusut?
-
Tak Perlu Transit, Citilink Kini Terbang Langsung Palembang-Yogyakarta Setiap Hari