Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Selasa (24/1/2017) mengecam Israel karena memutuskan untuk membangun 2.500 rumah baru di permukiman Tepi Barat Sungai Jordan.
Namun, Abbas mengatakan ia ingin bekerjasama dengan pemerintah baru AS untuk mencapai perdamaian yang adil.
Satu siaran persn dari kantor Abbas mengatakan persetujuan pemerintah Israel untuk membangun 2.500 unit rumah baru di permukiman Tepi Barat "dikutuk, ditolak dan akan memiliki dampak". Ditambahkannya, keputusan tersebut adalah provokatif dan tantangan buat seluruh dunia.
Pembantu Abbas, Nabil Abu Rdeinah, mengatakan di dalam satu siaran pers yang disiarkan di jejaring kantor berita Palestina, WAFA,, "Apa yang saat ini diperlukan dari masyarakat internasional adalah pendirian serius untuk menghadapi tantangan ini." Keputusan ini akan menghalangi semua upaya yang dibuat ke arah terwujudnya perdamaian dan kestabilan," tambah Abu Rdeinah.
Sementara itu Sekretaris Jenderal Komite Pelaksana Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Saeb Erekat mengatakan keputusan untuk membangun 2.500 unit rumah di Tepi Barat dan 500 unit di Jerusalem, yang diduduki, menantang Resolusi 2334 Dewan Keamanan PBB --yang mengutuk permukiman tersebut.
"Sikap Israel merusak penyelesaian dua-negara, dan menggantinya dengan prinsip satu negara tunggal dengan dua rejim. Maksud saya apartheid," kata Erekat di dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh kantornya, sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu pagi. "Israel ingin mempertahankan situasi sebagaimana adanya dan mendorong wilayah ini ke dalam kerusuhan lebih lanjut." Selain itu, ia menyeru masyarakat internasional "agar mengerti bahwa mengalahkan terorisme dan menggantinya dengan perdamaian serta kestabilan tergantung atas diakhirinya pendudukan, berdirinya Negara Palestina Merdeka di perbatasan 1967 dengan Jerusalem Timur sebagai Ibu Kotanya dan diselesaikannya semua masalah status permanen".
Radio Israel pada Selasa melaporkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanannya Avigdor Lieberman menyetujui pembangunan 2.500 rumah di permukiman Tepi Barat. Radio tersebut menambahkan semua rumah itu akan digabungkan ke dalam permukiman yang lebih besar.
Seorang diplomat Palestina mengatakan kepada Radio "Suara Palestina" bahwa pemimpin Palestina mulai bergerak di tiga tingkat yang berbeda untuk menerapkan Resolusi 2334 Dewan Keamanan PBB, dan menyeru Israel agar menghentikan kegiatan perluasan permukimannya di wilayah Palestina.
Baca Juga: Israel Penjarakan Remaja Palestina di Kasus Lalu Lintas
Wakil Tetap Negara Pengamat Non-Anggota Palestina di PBB Reyad Mansour mengatakan tingkat pertama ialah Dewan Keamanan dan tingkat kedua adalah laporan Sekretaris Jenderal PBB, yang ia serahkan kepada Dewan Keamanan setiap tiga bulan untuk memastikan resolusi tersebut dilaksanakan.
"Tingkat ketiga ialah menghubungi semua lembaga dan perusahaan khusus yang menjeaslakn perbedaan antara wilayah Palestina dan Israel, termasuk Jerusalem Timur," kata Reyad Mansour. Ia menambahkan, "Kami akan meminta semua lembaga dan perusahaan ini agar berhenti menangani wilayah kami sebagai bagian dari Israel." (Antara)
Berita Terkait
-
Israel Penjarakan Remaja Palestina di Kasus Lalu Lintas
-
Gara-gara Trump, Israel Tunda Resmikan Pemukiman di Yerusalem
-
Komisi VII DPR:RI Sudah Komitmen Tak Berhubungan dengan Israel
-
Fahri Hamzah: Kunjungan ke Israel Hina Pendiri Bangsa Indonesia
-
MUI Diduga Ketemu Presiden Israel, Ini Respon Komisi I DPR
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Sekelas Honda Jazz untuk Mahasiswa yang Lebih Murah
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 13 November: Klaim Ribuan Gems dan FootyVerse 111-113
- 5 Pilihan Bedak Padat Wardah untuk Samarkan Garis Halus Usia 40-an, Harga Terjangkau
- 5 Rekomendasi Sepatu Lokal Senyaman New Balance untuk Jalan Kaki Jauh
Pilihan
-
Catatan Gila Charly van Oosterhout, Pemain Keturunan Indonesia di Ajax: 28 Laga 19 Gol
-
Daftar 611 Pinjol Ilegal Terbaru Update Satgas PASTI OJK: Ada Pindar Terkenal
-
Bobibos Ramai Dibicarakan! Pakar: Wajib Lolos Uji Kelayakan Sebelum Dijual Massal
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
Terkini
-
Sriwijaya Ranau Gran Fondo 2025 Tegaskan Seruan Gubernur Herman Deru: Jaga Alam Demi Pariwisata
-
Masih Tunggu Persetujuan Orang Tua, SMAN 72 Belum Bisa Belajar Tatap Muka Senin Besok
-
International Parade Marching Carnival Sukses Digelar, Jember Siap Menjadi Pusat Event Besar
-
Hasto Kristiyanto Ikut Start 10K BorMar 2025: Mencari Daya Juang di Bawah Keagungan Borobudur
-
Daftar 11 Nama Korban Longsor Cilacap yang Berhasil Diidentifikasi, dari Balita Hingga Lansia
-
Wings Air Resmi Buka Rute Jember-Bali, Jadwal Penerbangan Segera Dirilis
-
Bangun Ulang dari Puing, 5 Fakta Rumah Ahmad Sahroni Rata dengan Tanah Usai Tragedi Penjarahan
-
Ulah Camat di Karawang Diduga Tipu Warga Rp1,2 Miliar Modus Jual Rumah, Bupati Aep Syaepuloh Murka
-
Peringatan BMKG: Dua Bibit Siklon Picu Cuaca Ekstrem November 2025
-
Dirikan Biodigister Komunal, Pramono Harap Warga Jakarta Kelola Limbah Sendiri