Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Selasa (24/1/2017) mengecam Israel karena memutuskan untuk membangun 2.500 rumah baru di permukiman Tepi Barat Sungai Jordan.
Namun, Abbas mengatakan ia ingin bekerjasama dengan pemerintah baru AS untuk mencapai perdamaian yang adil.
Satu siaran persn dari kantor Abbas mengatakan persetujuan pemerintah Israel untuk membangun 2.500 unit rumah baru di permukiman Tepi Barat "dikutuk, ditolak dan akan memiliki dampak". Ditambahkannya, keputusan tersebut adalah provokatif dan tantangan buat seluruh dunia.
Pembantu Abbas, Nabil Abu Rdeinah, mengatakan di dalam satu siaran pers yang disiarkan di jejaring kantor berita Palestina, WAFA,, "Apa yang saat ini diperlukan dari masyarakat internasional adalah pendirian serius untuk menghadapi tantangan ini." Keputusan ini akan menghalangi semua upaya yang dibuat ke arah terwujudnya perdamaian dan kestabilan," tambah Abu Rdeinah.
Sementara itu Sekretaris Jenderal Komite Pelaksana Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Saeb Erekat mengatakan keputusan untuk membangun 2.500 unit rumah di Tepi Barat dan 500 unit di Jerusalem, yang diduduki, menantang Resolusi 2334 Dewan Keamanan PBB --yang mengutuk permukiman tersebut.
"Sikap Israel merusak penyelesaian dua-negara, dan menggantinya dengan prinsip satu negara tunggal dengan dua rejim. Maksud saya apartheid," kata Erekat di dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh kantornya, sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu pagi. "Israel ingin mempertahankan situasi sebagaimana adanya dan mendorong wilayah ini ke dalam kerusuhan lebih lanjut." Selain itu, ia menyeru masyarakat internasional "agar mengerti bahwa mengalahkan terorisme dan menggantinya dengan perdamaian serta kestabilan tergantung atas diakhirinya pendudukan, berdirinya Negara Palestina Merdeka di perbatasan 1967 dengan Jerusalem Timur sebagai Ibu Kotanya dan diselesaikannya semua masalah status permanen".
Radio Israel pada Selasa melaporkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanannya Avigdor Lieberman menyetujui pembangunan 2.500 rumah di permukiman Tepi Barat. Radio tersebut menambahkan semua rumah itu akan digabungkan ke dalam permukiman yang lebih besar.
Seorang diplomat Palestina mengatakan kepada Radio "Suara Palestina" bahwa pemimpin Palestina mulai bergerak di tiga tingkat yang berbeda untuk menerapkan Resolusi 2334 Dewan Keamanan PBB, dan menyeru Israel agar menghentikan kegiatan perluasan permukimannya di wilayah Palestina.
Baca Juga: Israel Penjarakan Remaja Palestina di Kasus Lalu Lintas
Wakil Tetap Negara Pengamat Non-Anggota Palestina di PBB Reyad Mansour mengatakan tingkat pertama ialah Dewan Keamanan dan tingkat kedua adalah laporan Sekretaris Jenderal PBB, yang ia serahkan kepada Dewan Keamanan setiap tiga bulan untuk memastikan resolusi tersebut dilaksanakan.
"Tingkat ketiga ialah menghubungi semua lembaga dan perusahaan khusus yang menjeaslakn perbedaan antara wilayah Palestina dan Israel, termasuk Jerusalem Timur," kata Reyad Mansour. Ia menambahkan, "Kami akan meminta semua lembaga dan perusahaan ini agar berhenti menangani wilayah kami sebagai bagian dari Israel." (Antara)
Berita Terkait
-
Israel Penjarakan Remaja Palestina di Kasus Lalu Lintas
-
Gara-gara Trump, Israel Tunda Resmikan Pemukiman di Yerusalem
-
Komisi VII DPR:RI Sudah Komitmen Tak Berhubungan dengan Israel
-
Fahri Hamzah: Kunjungan ke Israel Hina Pendiri Bangsa Indonesia
-
MUI Diduga Ketemu Presiden Israel, Ini Respon Komisi I DPR
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
Pilihan
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
Terkini
-
Dalih Akses Sulit, Pasukan Oranye di Matraman Sapu Sampah ke Sungai: Langsung Kena SP1
-
Bela Donald Trump, Ketua DPR AS Sebut Paus Leo XIV Harusnya Siap Dikomentari
-
PM Armenia Pamer Kedeketan dengan Rusia, Komunikasi Sangat Intensif
-
Janji Xi Jinping kepada Trump: Pastikan Tak Ada Pasokan Senjata China untuk Iran
-
Rusia Bela Hak Nuklir Iran, Lavrov Sebut Pengayaan Uranium untuk Tujuan Damai
-
Kisah Siswa Pulau Batang Dua Tempuh Ujian Kelulusan di Tenda Pengungsian
-
ILUNI UI Soroti Risiko Hukum di Balik Transformasi BUMN: Era Baru, Tantangan Baru
-
H-7 Keberangkatan, Pemerintah: Persiapan Haji 2026 Hampir Rampung 100 Persen
-
Kasus Pelecehan Seksual FH UI: Bukti Dunia Pendidikan Kita Sedang Tidak Baik-Baik Saja?
-
Tak Perlu KTP Pemilik Lama, Polri Longgarkan Syarat Pajak Kendaraan Bekas di Seluruh Daerah!