Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Selasa (24/1/2017) mengecam Israel karena memutuskan untuk membangun 2.500 rumah baru di permukiman Tepi Barat Sungai Jordan.
Namun, Abbas mengatakan ia ingin bekerjasama dengan pemerintah baru AS untuk mencapai perdamaian yang adil.
Satu siaran persn dari kantor Abbas mengatakan persetujuan pemerintah Israel untuk membangun 2.500 unit rumah baru di permukiman Tepi Barat "dikutuk, ditolak dan akan memiliki dampak". Ditambahkannya, keputusan tersebut adalah provokatif dan tantangan buat seluruh dunia.
Pembantu Abbas, Nabil Abu Rdeinah, mengatakan di dalam satu siaran pers yang disiarkan di jejaring kantor berita Palestina, WAFA,, "Apa yang saat ini diperlukan dari masyarakat internasional adalah pendirian serius untuk menghadapi tantangan ini." Keputusan ini akan menghalangi semua upaya yang dibuat ke arah terwujudnya perdamaian dan kestabilan," tambah Abu Rdeinah.
Sementara itu Sekretaris Jenderal Komite Pelaksana Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Saeb Erekat mengatakan keputusan untuk membangun 2.500 unit rumah di Tepi Barat dan 500 unit di Jerusalem, yang diduduki, menantang Resolusi 2334 Dewan Keamanan PBB --yang mengutuk permukiman tersebut.
"Sikap Israel merusak penyelesaian dua-negara, dan menggantinya dengan prinsip satu negara tunggal dengan dua rejim. Maksud saya apartheid," kata Erekat di dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh kantornya, sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu pagi. "Israel ingin mempertahankan situasi sebagaimana adanya dan mendorong wilayah ini ke dalam kerusuhan lebih lanjut." Selain itu, ia menyeru masyarakat internasional "agar mengerti bahwa mengalahkan terorisme dan menggantinya dengan perdamaian serta kestabilan tergantung atas diakhirinya pendudukan, berdirinya Negara Palestina Merdeka di perbatasan 1967 dengan Jerusalem Timur sebagai Ibu Kotanya dan diselesaikannya semua masalah status permanen".
Radio Israel pada Selasa melaporkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanannya Avigdor Lieberman menyetujui pembangunan 2.500 rumah di permukiman Tepi Barat. Radio tersebut menambahkan semua rumah itu akan digabungkan ke dalam permukiman yang lebih besar.
Seorang diplomat Palestina mengatakan kepada Radio "Suara Palestina" bahwa pemimpin Palestina mulai bergerak di tiga tingkat yang berbeda untuk menerapkan Resolusi 2334 Dewan Keamanan PBB, dan menyeru Israel agar menghentikan kegiatan perluasan permukimannya di wilayah Palestina.
Baca Juga: Israel Penjarakan Remaja Palestina di Kasus Lalu Lintas
Wakil Tetap Negara Pengamat Non-Anggota Palestina di PBB Reyad Mansour mengatakan tingkat pertama ialah Dewan Keamanan dan tingkat kedua adalah laporan Sekretaris Jenderal PBB, yang ia serahkan kepada Dewan Keamanan setiap tiga bulan untuk memastikan resolusi tersebut dilaksanakan.
"Tingkat ketiga ialah menghubungi semua lembaga dan perusahaan khusus yang menjeaslakn perbedaan antara wilayah Palestina dan Israel, termasuk Jerusalem Timur," kata Reyad Mansour. Ia menambahkan, "Kami akan meminta semua lembaga dan perusahaan ini agar berhenti menangani wilayah kami sebagai bagian dari Israel." (Antara)
Berita Terkait
-
Israel Penjarakan Remaja Palestina di Kasus Lalu Lintas
-
Gara-gara Trump, Israel Tunda Resmikan Pemukiman di Yerusalem
-
Komisi VII DPR:RI Sudah Komitmen Tak Berhubungan dengan Israel
-
Fahri Hamzah: Kunjungan ke Israel Hina Pendiri Bangsa Indonesia
-
MUI Diduga Ketemu Presiden Israel, Ini Respon Komisi I DPR
Terpopuler
- 5 HP Murah dengan NFC Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking dan Transaksi Cashless Lancar
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 14 Juli 2026, Banyak Teka-teki Akhirnya Terjawab
- Bagaimana Dody Hanggodo Memanfaatkan Kekuasaannya sebagai Menteri di Kementerian PU
- 11 Merek Sepatu Lari Buatan Indonesia yang Populer, Kualitas Lokal Tak Bisa Diremehkan
- Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Potensi Menang Praperadilan: Siasat Redam Konflik Polri-Kejagung
Pilihan
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
Terkini
-
PTBA Dukung Pengungkapan Tambang Batubara Ilegal di Muara Enim, 11 Tersangka Ditangkap
-
KPK Tindak Lanjuti Laporan Dugaan Korupsi Gubernur Jambi dan Bupati Tebo
-
Ahli Ekonomi UGM di Sidang PTUN: ART Indonesia-AS Bukan Sekadar Soal Tarif
-
Mega Korupsi Jampidsus Ganggu Ekonomi Nasional dan Kepercayaan Investor
-
Gianni Infantino Dilaporkan ke IOC Buntut Kontroversi Penangguhan Kartu Merah Balogun
-
Bank Jambi Dibobol, Dana Rp144,82 Miliar Diduga Dicuci Lewat Kripto
-
Warga Jakbar Siap-siap! Aliran Air PAM Mati 6 Hari Mulai 17 Juli, Ini Daftar Wilayahnya
-
100 Hektare Hutan Mangrove di Rokan Hilir Dirusak, Disulap Jadi Lahan Perkebunan
-
Agung Nugroho Lantik Belasan Pejabat Pemkot Pekanbaru, Ini Nama-namanya
-
Punya 38.600 Pegawai, Menteri PU Bantah Mutasi Terkait Surat Dinas yang Bocor